JAKARTA - Penyelenggaraan ibadah haji 2026 masih berada pada tahap awal persiapan.
Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia, Mochamad Irfan Yusuf, mengungkapkan bahwa hingga saat ini, persiapan penyelenggaraan haji baru mencapai sekitar 25 persen.
Menurut Irfan, sejumlah langkah strategis telah dilakukan, termasuk pembayaran uang muka akomodasi di Arafah dan Mina. “Kita sudah tahap 25 persen dari langkah-langkah yang sudah kita hasilkan. Karena kita sudah mengambil tempat di Arafah Mina, kita sudah membayar sebagian uang muka untuk Arafah Mina. Dan kita juga sudah pilih dua syarikat, dan itu juga akan terus,” ujar Irfan.
Irfan menjelaskan, persiapan haji saat ini mencakup pemilihan syarikat penyedia layanan, pengaturan akomodasi jemaah, dan koordinasi awal dengan berbagai pihak terkait di Arab Saudi. Hal ini dilakukan untuk memastikan seluruh fasilitas dan layanan bagi jemaah Indonesia dapat berjalan lancar dan sesuai standar.
Seiring dengan persiapan fisik dan logistik, Menhaj menunggu proses pembahasan dengan DPR terkait penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2026. Proses ini penting agar pelunasan biaya haji oleh calon jemaah dapat dilakukan tepat waktu, memberi mereka kesempatan mempersiapkan diri secara finansial. “Kita akan bicara dengan DPR Panja BPIH, nanti disepakati dan keluar keppres. Mudah-mudahan sebelum Desember sudah bisa pelunasan,” ungkap Irfan.
Irfan menambahkan, saat ini DPR tengah menjalani masa reses, sehingga pembahasan dijadwalkan sekitar 20 Oktober 2025, tergantung kelancaran agenda parlemen. Dengan target pelunasan BPIH sebelum akhir tahun, calon jemaah diimbau mulai menyiapkan dana sejak sekarang. “Itu harusnya sekarang persiapannya. Jangan terlalu mepet,” tegasnya.
Sebelumnya, Menhaj juga menegaskan bahwa penetapan BPIH 2026 ditargetkan rampung pada November 2025. Penetapan yang lebih awal diharapkan memberikan kepastian lebih cepat bagi calon jemaah, sekaligus mempermudah perencanaan logistik dan layanan haji. “Kita harapkan mungkin November sudah ada putusan tentang BPIH-nya. Sehingga calon jemaah kita bisa segera melunasinya, kemudian semua persiapan akan segera berjalan,” kata Irfan usai rapat kerja dengan Komisi VIII DPR pada 30 September 2025.
Selain aspek biaya, pemerintah juga tengah melakukan efisiensi dalam layanan haji 2026. Salah satunya adalah pengurangan jumlah syarikat dari beberapa penyedia menjadi hanya dua syarikat utama. Hal ini dilakukan agar koordinasi layanan lebih terpusat, kualitas layanan lebih terjaga, dan manajemen operasional lebih efisien.
Irfan menekankan pentingnya pembentukan Panja BPIH di DPR agar pembahasan teknis dan biaya penyelenggaraan haji bisa segera diputuskan. Pembentukan Panja akan mempercepat proses penetapan BPIH dan memastikan seluruh persiapan haji dapat dilaksanakan tanpa hambatan birokrasi. “Tentu kita ingin Panja tentang BPIH segera bisa dibentuk dan segera menetapkan BPIH untuk calon jemaah haji kita,” ujarnya.
Dalam konteks persiapan operasional, pembayaran uang muka untuk akomodasi di Arafah dan Mina menjadi langkah awal yang krusial. Langkah ini tidak hanya menjamin tersedianya tempat bagi jemaah Indonesia, tetapi juga menegaskan komitmen pemerintah dalam memberikan pelayanan terbaik selama ibadah haji.
Selain itu, penunjukan syarikat yang akan menyediakan layanan haji dianggap strategis untuk memastikan kualitas dan efisiensi penyelenggaraan. Pemilihan dua syarikat utama juga diharapkan dapat menyederhanakan koordinasi di lapangan, sehingga seluruh kebutuhan jemaah dapat terpenuhi secara optimal.
Persiapan haji 2026 ini juga berkaitan erat dengan upaya pemerintah dalam memberikan kepastian dan kenyamanan bagi calon jemaah, terutama dalam konteks logistik, transportasi, dan akomodasi di Arab Saudi. Menhaj menegaskan, semua persiapan dilakukan dengan hati-hati dan berkelanjutan agar pelayanan haji dapat berjalan sesuai standar internasional.
Langkah-langkah awal ini menandai dimulainya proses panjang dalam penyelenggaraan haji, yang melibatkan koordinasi antara Kementerian Haji dan Umrah, DPR, serta berbagai penyedia layanan di Arab Saudi. Dengan persiapan yang matang sejak awal, diharapkan penyelenggaraan haji 2026 dapat berjalan lancar dan memberikan pengalaman ibadah yang nyaman bagi seluruh jemaah Indonesia.
Dengan total persiapan baru mencapai 25 persen, pemerintah menekankan perlunya sinergi antara semua pihak terkait, termasuk calon jemaah, agar setiap tahapan penyelenggaraan haji dapat berjalan tepat waktu dan sesuai perencanaan. Hal ini menjadi langkah penting untuk menjaga kualitas pelayanan dan memastikan seluruh jemaah dapat melaksanakan ibadah haji dengan tenang dan aman.