JAKARTA - Pemerintah mengambil langkah strategis untuk memperkuat pengawasan dan pembinaan daerah dengan pelantikan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) III.
Presiden RI Prabowo Subianto secara resmi melantik Akhmad Wiyagus sebagai Wamendagri III di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 8 Oktober 2025. Langkah ini dianggap penting untuk memperkuat kinerja Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam menjangkau seluruh wilayah Indonesia yang luas dan beragam.
Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, menyambut positif pengangkatan tersebut. Menurutnya, penambahan Wamendagri akan memperluas jangkauan Kemendagri dalam membina daerah dan menangani persoalan lokal secara lebih efektif.
“Bagus menurut saya, maksudnya kami dengan diberi penugasan oleh Bapak Presiden ke Kemendagri, ada tiga berarti wamen. Saya tinggal bagi aja nanti. Negara Indonesia kan luas sekali ya. Bayangkan negara kita kepulauan terbesar di seluruh dunia,” ujarnya kepada awak media.
Tito menjelaskan, pembagian tugas ketiga Wamendagri akan disesuaikan dengan wilayah geografis Indonesia. Setiap Wamendagri akan mengawasi dan meninjau langsung kondisi daerah yang menjadi tanggung jawabnya, termasuk provinsi, kabupaten, kota, hingga desa. “Jadi, saya tinggal bagi tugas aja nanti. Tiga wamen, nanti ada yang koordinator (Indonesia) bagian barat, tengah, dan timur,” tambah Tito.
Pembagian wilayah ini diharapkan meningkatkan efektivitas pembinaan Kemendagri di seluruh pelosok negeri. Tito menekankan, jumlah daerah yang sangat banyak membuat tugasnya sendiri mustahil dilakukan secara personal.
“Saya enggak akan mungkin sempat kalau sendirian, bayangkan ada 38 provinsi, 98 kota, 416 kabupaten ya. Lebih dari 70.000 desa, itu harus kami datangi satu per satu supaya tahu persis permasalahannya,” jelasnya.
Dengan adanya tiga Wamendagri, Tito optimistis Kemendagri dapat menjangkau daerah-daerah yang memiliki persoalan serius, seperti inflasi tinggi, kemiskinan, hingga kendala pelayanan publik. Setiap Wamendagri nantinya akan fokus pada wilayah tertentu untuk memastikan pengawasan berjalan lebih intensif dan solusi atas permasalahan lokal dapat diimplementasikan dengan tepat.
Selain itu, pembagian tugas ini diharapkan mempermudah koordinasi internal Kemendagri. Tito menegaskan, penambahan Wamendagri akan meringankan beban kerjanya sekaligus mempercepat respons kementerian terhadap kebutuhan daerah. “Jadi, dengan adanya tiga Wamen, tugas saya jauh lebih ringan. Tinggal bagi-bagi tugas,” katanya.
Pelantikan ini juga dianggap sebagai upaya pemerintah dalam memperkuat efektivitas birokrasi di tingkat pusat maupun daerah. Dengan struktur yang lebih proporsional, Kemendagri bisa lebih fokus dalam membina aparatur daerah, menyalurkan bantuan, dan memonitor program pembangunan yang berjalan di tingkat lokal.
Akhmad Wiyagus, sebagai Wamendagri III, diharapkan membawa pengalaman dan kapasitasnya untuk mendukung program-program strategis Kemendagri. Tito menambahkan, kehadiran Wamendagri tambahan ini menjadi langkah penting dalam memperkuat sistem pemerintahan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Dengan sistem pembagian wilayah yang jelas, setiap Wamendagri dapat fokus pada isu-isu spesifik di daerahnya, mulai dari pengelolaan keuangan daerah, pembangunan infrastruktur, hingga penanganan isu sosial seperti kemiskinan dan ketimpangan ekonomi. Pendekatan ini dianggap lebih efektif dibandingkan metode lama yang terpusat di pusat pemerintah.
Tito menekankan bahwa tujuan utama pelantikan Wamendagri tambahan adalah meningkatkan kualitas layanan Kemendagri di seluruh Indonesia. Dengan cakupan kerja yang lebih luas, setiap daerah dapat menerima perhatian lebih intensif, sehingga program pembangunan dan pengawasan bisa berjalan lebih optimal.
Secara keseluruhan, pelantikan Wamendagri III oleh Presiden Prabowo Subianto merupakan bagian dari strategi Kemendagri untuk meningkatkan efektivitas birokrasi, mempercepat pembinaan daerah, dan memastikan pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia. Dengan adanya pembagian tugas berdasarkan wilayah, Kemendagri diharapkan mampu menjangkau seluruh provinsi, kota, kabupaten, hingga desa dengan lebih cepat dan tepat sasaran.
Langkah ini juga mencerminkan komitmen pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas aparatur negara dalam mengelola daerah yang sangat beragam dan luas. Dengan tiga Wamendagri, Kemendagri kini lebih siap untuk menghadapi tantangan pembangunan, mengatasi permasalahan sosial-ekonomi, dan memastikan pelayanan publik di semua daerah berjalan optimal.