JAKARTA - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi menyatakan kesiapan penuh untuk menjadi garda terdepan dalam mengeksekusi instruksi langsung Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Hal ini ditegaskan setelah Plt Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, menghadiri agenda krusial Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 yang dihelat di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Kehadiran Plt Bupati bersama jajaran unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) pada Senin tersebut, bukan sekadar memenuhi undangan protokoler. Keikutsertaan ini merupakan bentuk nyata komitmen Pemkab Bekasi dalam merajut harmoni kebijakan antara daerah dengan pusat, guna memastikan target-target pembangunan nasional tidak terhambat oleh birokrasi di tingkat lokal.
Menerjemahkan Visi Indonesia Emas 2045 ke Tingkat Daerah
Rakornas tahun ini mengusung tema besar “Sinergi Pusat dan Daerah Dalam Program Prioritas Presiden RI Menuju Indonesia Emas 2045”. Forum ini berfungsi sebagai wadah konsolidasi berskala nasional yang bertujuan menyatukan frekuensi, arah kebijakan, serta langkah pembangunan. Tujuannya sangat spesifik: agar setiap kebijakan strategis yang dirumuskan di Jakarta dapat terealisasi dengan efektif dan tepat sasaran hingga ke pelosok desa di Kabupaten Bekasi.
Plt Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, usai mengikuti jalannya rapat, mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan yang sangat lugas. Presiden menekankan agar seluruh pemerintah daerah segera bergerak cepat mengimplementasikan kebijakan-kebijakan strategis nasional yang memiliki dampak instan dan berkelanjutan bagi kesejahteraan rakyat.
Tiga Pilar Utama Arahan Presiden untuk Bekasi
Menurut Asep, ada tiga poin krusial yang menjadi catatan utama bagi Kabupaten Bekasi. Pertama adalah penguatan Koperasi Desa Merah Putih. Program ini diproyeksikan sebagai motor utama penggerak ekonomi kerakyatan yang berbasis di desa-desa. Dengan penguatan koperasi, diharapkan kemandirian ekonomi masyarakat Bekasi dapat meningkat secara signifikan.
Kedua adalah pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini menjadi prioritas nasional untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) sejak dini. Pemkab Bekasi melihat program ini sebagai investasi jangka panjang untuk menciptakan generasi yang sehat dan kompetitif.
Ketiga, yang tidak kalah penting bagi wilayah Kabupaten Bekasi, adalah penataan dan penguatan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR). Penataan ruang ini difokuskan sebagai langkah mitigasi sistematis terhadap ancaman bencana, terutama masalah banjir yang kerap melanda beberapa titik di wilayah Bekasi.
“Arahan Bapak Presiden kepada pemerintah daerah sangat jelas, bahwa kebijakan strategis nasional seperti Koperasi Desa Merah Putih, program Makan Bergizi Gratis, serta penataan RUTR harus segera diimplementasikan,” tegas Asep Surya Atmaja.
Komitmen Langkah Nyata dan Sinergi Lintas Sektor
Pemerintah Kabupaten Bekasi tidak ingin instruksi tersebut hanya berhenti sebagai catatan di atas kertas. Asep memastikan bahwa seluruh perangkat daerah akan diperintahkan untuk melakukan koordinasi lintas sektoral guna menindaklanjuti arahan tersebut. Sinergi dengan pemerintah pusat akan terus diperkuat agar setiap kebijakan pusat dapat diterjemahkan ke dalam program kerja yang konkret.
Ia menegaskan, Pemerintah Kabupaten Bekasi siap menindaklanjuti arahan tersebut melalui penguatan koordinasi lintas perangkat daerah serta sinergi dengan pemerintah pusat, agar setiap kebijakan nasional dapat diterjemahkan menjadi program konkret yang tepat sasaran dan dirasakan langsung oleh masyarakat.
Langkah ini dianggap krusial agar tidak ada ketimpangan antara perencanaan nasional dengan realitas pelaksanaan di daerah. Pemkab Bekasi berupaya memastikan bahwa anggaran dan sumber daya yang ada dialokasikan secara efisien untuk mendukung agenda besar Presiden Prabowo.
Momentum Penyelarasan Pembangunan Berkelanjutan
Lebih jauh, Asep menyampaikan bahwa Rakornas 2026 ini merupakan momentum emas bagi Kabupaten Bekasi. Di tengah tantangan pembangunan yang semakin kompleks, sinkronisasi kebijakan antara daerah dan nasional menjadi harga mati untuk menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Kehadiran unsur Forkopimda dalam Rakornas tersebut juga menunjukkan bahwa pembangunan di Bekasi didukung oleh stabilitas keamanan dan hukum yang kuat. Sinergi ini diharapkan mampu menciptakan iklim investasi dan sosial yang kondusif bagi masyarakat.
“Dengan partisipasi aktif dalam Rakornas ini, Pemerintah Kabupaten Bekasi berkomitmen untuk terus mendukung agenda nasional dan menghadirkan pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat,” pungkasnya menutup pernyataan.