JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi memberlakukan kebijakan baru yang mewajibkan seluruh aparatur sipil negara (ASN) menggunakan transportasi umum setiap hari Rabu. Kebijakan ini mulai diterapkan pada Rabu, 29 April 2025, sebagai bagian dari upaya mengurangi kemacetan dan polusi udara di ibu kota.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memimpin langsung penerapan kebijakan ini dengan menggunakan layanan bus Transjakarta untuk menghadiri kegiatan resmi. Pada hari pertama pelaksanaan, Pramono dijadwalkan memberikan sambutan dalam acara Musyawarah Pimpinan Wilayah Aisyiyah yang digelar di kawasan Matraman, Jakarta Timur, pukul 08.30 WIB.
"Naik Transjakarta memberi sambutan ke acara Musyawarah Pimpinan Wilayah Aisyiyah," kata Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta, Chico Hakim, saat dihubungi Rabu (29/4/2025).
Komitmen Pemprov DKI Kurangi Emisi dan Kemacetan
Kebijakan ini merupakan bagian dari program besar Pemprov DKI Jakarta dalam mendorong mobilitas berkelanjutan, sekaligus meningkatkan kualitas udara dan mengatasi kemacetan yang semakin parah. Melalui kebijakan "Rabu Naik Transportasi Umum", seluruh ASN di lingkungan Pemprov DKI diwajibkan meninggalkan kendaraan pribadi mereka setiap hari Rabu dan menggunakan moda transportasi publik seperti Transjakarta, MRT, LRT, dan KRL.
Gubernur Pramono Anung menekankan bahwa program ini bukan hanya simbolik, tetapi langkah nyata dalam mendisiplinkan pegawai pemerintah sekaligus memberi contoh kepada masyarakat luas.
"Sebagai pelayan publik, ASN harus menjadi contoh dalam membangun budaya baru transportasi di kota ini. Kalau kita ingin Jakarta lebih baik, semua harus ikut berkontribusi," ujar Pramono dalam keterangannya sebelumnya.
Menurutnya, partisipasi aktif dari ASN sangat penting untuk menumbuhkan kepercayaan publik terhadap transportasi umum. "Kalau ASN saja tidak mau naik transportasi publik, bagaimana kita berharap masyarakat mau menggunakannya?" katanya.
Dukungan dari Berbagai Pihak
Staf Khusus Gubernur, Chico Hakim, menegaskan bahwa kebijakan ini sudah disosialisasikan sejak awal April dan telah melalui tahapan persiapan secara bertahap.
"Kita ingin membangun kebiasaan baru. ASN DKI jumlahnya lebih dari 70 ribu, dan jika semua berpindah ke transportasi umum minimal seminggu sekali, dampaknya akan sangat terasa. Baik untuk lingkungan maupun efisiensi lalu lintas," ujar Chico.
Ia juga memastikan bahwa fasilitas dan jadwal transportasi umum telah disiapkan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan ini. Pemprov DKI bekerja sama dengan operator Transjakarta, MRT Jakarta, dan PT KAI untuk memastikan pelayanan berjalan optimal, khususnya pada hari Rabu.
"Kami juga mengimbau para ASN agar merencanakan perjalanan lebih awal agar tidak terlambat sampai kantor atau kegiatan dinas," tambahnya.
Tanggapan ASN dan Masyarakat
Kebijakan ini mendapatkan beragam tanggapan dari para ASN. Sebagian besar menyatakan dukungan atas upaya pemerintah untuk memperbaiki kondisi transportasi di Jakarta. Namun, ada juga yang berharap infrastruktur transportasi publik terus ditingkatkan agar lebih nyaman dan dapat diandalkan.
"Saya biasanya naik motor, tapi hari ini saya coba naik MRT dan lanjut bus Transjakarta. Ternyata cukup nyaman dan cepat juga," kata Dewi, seorang ASN di Dinas Kesehatan DKI Jakarta.
Namun, ada juga ASN yang mengeluhkan soal akses dan integrasi moda transportasi. "Dari rumah saya ke halte Transjakarta cukup jauh, harus naik ojek dulu. Mungkin ke depan bisa ditambah feeder atau bus kecil ke permukiman," ujar Andri, pegawai di Dinas Pendidikan.
Masyarakat umum juga turut mengamati kebijakan ini. Banyak pihak memuji langkah Pemprov DKI yang dinilai progresif dan konsisten dengan komitmen pengurangan emisi karbon.
"Langkah ini bagus sekali. Kalau pejabat dan ASN sudah mau naik transportasi umum, itu akan jadi contoh yang kuat untuk warga Jakarta," kata Rini, aktivis lingkungan dari Koalisi Jakarta Bersih.
Tantangan dan Harapan
Pengamat transportasi dari Universitas Indonesia, Yayat Supriyatna, menilai kebijakan ini sebagai langkah awal yang positif namun perlu penguatan dari sisi pengawasan dan insentif.
"Kalau hanya sekadar seremonial, lama-lama orang akan kembali ke kebiasaan lama. Harus ada sistem pelaporan, monitoring, dan juga reward untuk ASN yang patuh," jelas Yayat.
Ia juga menyarankan agar pemerintah melakukan evaluasi rutin untuk menilai efektivitas kebijakan ini, termasuk kemungkinan memperluas hari atau memperkenalkan sistem ganjil-genap untuk kendaraan dinas.
Selain itu, Yayat mengingatkan pentingnya edukasi publik. "Transportasi umum harus jadi pilihan rasional, bukan terpaksa. Itu bisa dicapai dengan meningkatkan kualitas layanan dan memperluas jangkauan," katanya.
Langkah Strategis Menuju Kota Ramah Lingkungan
Kebijakan "Rabu Naik Transportasi Umum" adalah satu dari sekian banyak langkah strategis yang disiapkan Pemprov DKI dalam menuju kota yang lebih ramah lingkungan. Dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026, Pemprov mencanangkan target penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 30% pada tahun 2030.
Sektor transportasi menyumbang sekitar 45% emisi karbon di Jakarta. Dengan mendorong peralihan dari kendaraan pribadi ke transportasi umum, kontribusi sektor ini dapat ditekan secara signifikan.
Dinas Perhubungan DKI Jakarta juga mencatat bahwa sekitar 11 juta perjalanan harian terjadi di wilayah Jakarta, dan 75% di antaranya masih menggunakan kendaraan pribadi. Jika kebijakan ini berhasil dan diterapkan secara konsisten, potensi pengurangan beban lalu lintas bisa mencapai 10-15% pada tahun pertama.
Hari pertama kebijakan "Rabu Naik Transportasi Umum" berjalan cukup lancar dengan keikutsertaan langsung Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Kehadiran dan keteladanannya menjadi simbol kuat bahwa perubahan dimulai dari pimpinan.
"Kami tidak hanya ingin mengatur, tapi juga menjadi bagian dari perubahan. Ini bukan proyek satu hari, tapi komitmen jangka panjang," pungkas Pramono.
Dengan semangat kolektif dan dukungan dari seluruh elemen masyarakat, diharapkan Jakarta bisa menjadi kota yang lebih bersih, sehat, dan manusiawi bagi semua penghuninya.