JAKARTA - Peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2025 di Kota Medan berlangsung semarak dengan aksi unjuk rasa damai yang dipelopori Partai Buruh Sumatera Utara bersama sejumlah elemen buruh. Ratusan massa berkumpul di depan Istana Maimun, lalu melakukan long march menuju Kantor Gubernur Sumatera Utara di Jalan Pangeran Diponegoro, Medan.
Ketua Partai Buruh Sumut, Willy Agus Utomo, SH, didampingi Sekretaris Ijon Tuah Hamonangan Purba, menyampaikan bahwa aksi ini merupakan momentum untuk menyuarakan sejumlah tuntutan baik di tingkat nasional maupun daerah. "Pada May Day 2025 ini, kami membawa sejumlah poin penting. Di tingkat nasional, kami mendesak pemerintah dan DPR RI segera mengesahkan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru, yang benar-benar mengakomodasi hak-hak buruh seperti yang tercantum dalam UU Nomor 13 Tahun 2003," ujarnya kepada wartawan.
Willy juga menyoroti masalah pemutusan hubungan kerja (PHK) massal yang marak terjadi. Ia mendesak pemerintah membentuk satuan tugas (Satgas) PHK yang terdiri dari unsur serikat pekerja, pemerintah, dan pengusaha (APINDO), serta menghapuskan sistem kerja outsourcing.
Untuk tuntutan di tingkat lokal, Partai Buruh Sumut meminta Gubernur Sumatera Utara, Bobby Afif Nasution, agar membuka dialog dan menerima aspirasi buruh secara langsung. Salah satu tuntutan utama adalah penyediaan perumahan murah dan layak bagi buruh.
“Kami tidak meminta gratis, kami siap membayar, namun pemerintah provinsi harus memberikan subsidi agar buruh bisa memiliki rumah yang layak,” tegas Willy.
Ia juga mendesak Pemprov Sumut segera menyelesaikan berbagai kasus ketenagakerjaan yang masih terjadi di wilayah tersebut. "Kami sangat berharap Gubernur mau menemui dan menanggapi tuntutan kami. Jika tidak, kami akan tetap bertahan di Kantor Gubernur," imbuhnya.
Terkait pengamanan aksi, Willy memberikan apresiasi kepada jajaran Kepolisian, khususnya Polda Sumut. “Pengamanan berjalan baik, maksimal, dan humanis. Aksi kami dikawal dengan tertib tanpa adanya intimidasi,” tutupnya.
Aksi ini juga menjadi sorotan media nasional dan lokal, dengan liputan dari berbagai sumber yang mengungkapkan bahwa tuntutan utama buruh adalah penyediaan perumahan murah dan layak. Selain itu, mereka juga menuntut revisi upah minimum yang lebih adil dan penghapusan sistem outsourcing yang dianggap merugikan pekerja.Mistar
Sebagai respons terhadap tuntutan tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti aspirasi buruh. Kadisnakertrans Sumut, Abdul Haris Lubis, mengapresiasi aksi damai yang dilakukan oleh buruh dan berjanji akan menyampaikan tuntutan tersebut kepada Gubernur Bobby Afif Nasution untuk dibahas lebih lanjut.Sumut Pos
"Kami akan menghimpun dan menganalisis tuntutan buruh ini, kemudian akan segera melaporkannya kepada Gubernur untuk mendapatkan petunjuk lebih lanjut," ujar Abdul Haris Lubis.
Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara, Bobby Afif Nasution, belum memberikan pernyataan resmi terkait tuntutan buruh tersebut. Namun, diharapkan dalam waktu dekat akan ada pertemuan antara pemerintah provinsi dan perwakilan buruh untuk membahas solusi atas permasalahan yang ada.
Aksi unjuk rasa ini menunjukkan bahwa buruh di Sumatera Utara semakin sadar akan hak-haknya dan berani menyuarakan tuntutannya. Pemerintah diharapkan dapat mendengarkan aspirasi mereka dan segera mengambil langkah konkret untuk meningkatkan kesejahteraan buruh, khususnya dalam hal perumahan yang layak dan terjangkau.
Dengan adanya dialog dan kerjasama antara pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja, diharapkan permasalahan perumahan buruh dapat segera teratasi, sehingga mereka dapat hidup dengan layak dan sejahtera.
Sebagai penutup, Willy Agus Utomo mengingatkan bahwa perjuangan buruh tidak akan berhenti sampai hak-hak mereka benar-benar dipenuhi. “Kami akan terus berjuang sampai hak-hak buruh di Sumatera Utara dan seluruh Indonesia dihormati dan dipenuhi,” tegasnya.
Aksi ini menjadi bukti bahwa buruh memiliki peran penting dalam pembangunan daerah dan negara. Oleh karena itu, sudah saatnya bagi pemerintah untuk memberikan perhatian lebih terhadap kesejahteraan buruh, agar tercipta hubungan industrial yang harmonis dan produktif.
Dengan demikian, peringatan Hari Buruh Internasional 2025 di Medan bukan hanya sekadar seremonial, tetapi juga momentum penting bagi perubahan dan perbaikan nasib buruh di Sumatera Utara.