JAKARTA - Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengusulkan sebanyak 888 rumah tangga miskin di seluruh wilayah Kaltara untuk menerima sambungan listrik gratis dari PT PLN (Persero) pada tahun ini. Usulan ini diajukan kepada Kementerian ESDM sebagai bagian dari upaya memperluas akses energi bagi masyarakat kurang mampu.
Kepala Dinas ESDM Kaltara, Yosua Batara Payangan, menjelaskan bahwa usulan tersebut mencakup seluruh kabupaten dan kota di Kaltara, termasuk wilayah-wilayah khusus seperti Kabudaya dan Sebatik. “Jumlah ini kami usulkan kepada Kementerian ESDM dan mencakup seluruh kabupaten dan kota di Kalimantan Utara, termasuk wilayah-wilayah khusus seperti Kabudaya dan Sebatik,” ujar Yosua.
Program sambungan listrik gratis ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan rasio elektrifikasi dan pemerataan akses energi di daerah-daerah terpencil dan perbatasan. Yosua menambahkan bahwa jumlah penerima manfaat masih berpotensi bertambah, karena Kementerian ESDM meminta agar dilakukan survei ulang serta pendataan tambahan terhadap rumah tangga miskin yang belum terakomodasi.
“Kami terus berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota serta PLN untuk memperbarui data. Jika hasil survei menunjukkan adanya kebutuhan tambahan, tentu akan kami ajukan kembali agar semakin banyak masyarakat bisa menikmati listrik secara layak,” jelasnya.
Ketersediaan akses energi yang merata menjadi faktor penting dalam mendorong pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dinas ESDM Kaltara menargetkan agar seluruh rumah tangga miskin di provinsi ini bisa terlayani listrik dalam waktu yang tidak terlalu lama, sejalan dengan komitmen pemerintah dalam program elektrifikasi nasional.
Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan rasio elektrifikasi, tetapi juga untuk meningkatkan taraf hidup dan kemandirian masyarakat. Masyarakat penerima bantuan tidak perlu mengeluarkan biaya apapun untuk pemasangan listrik, karena biaya tersebut ditanggung oleh pemerintah melalui APBN.
Proses pengusulan dimulai dengan usulan dari kepala desa terhadap rumah tangga yang belum memiliki sambungan listrik. Selanjutnya, dilakukan survei dan verifikasi data sesuai dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim (P3KE). Setelah itu, Dinas ESDM Kaltara akan mengajukan usulan ke Kementerian ESDM untuk mendapatkan persetujuan.
Dengan adanya program ini, diharapkan masyarakat di daerah-daerah terpencil dan perbatasan dapat menikmati akses listrik yang layak, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup dan mendukung aktivitas ekonomi mereka.
Selain itu, Pemerintah Provinsi Kaltara juga terus berupaya meningkatkan rasio elektrifikasi dengan membangun pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) untuk desa-desa yang belum terjangkau jaringan listrik. Dengan memasang lampu tenaga surya hemat energi (LTSHE) untuk daerah 3T dan terus meningkatkan pembangunan jaringan distribusi, diharapkan seluruh wilayah di Kaltara dapat menikmati akses listrik secara merata.
Program BPBL ini merupakan salah satu dari sekian banyak upaya pemerintah dalam mewujudkan energi berkeadilan di seluruh Provinsi Kaltara. Dengan adanya akses listrik yang merata, diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, pendidikan, dan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.
Sebagai penutup, Yosua mengungkapkan bahwa Dinas ESDM Kaltara akan terus berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota serta PLN untuk memastikan bahwa program ini dapat berjalan dengan lancar dan tepat sasaran. “Kami akan terus berkoordinasi dengan semua pihak terkait untuk memastikan bahwa bantuan ini tepat sasaran dan dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat,” tutupnya.