JAKARTA - Pemerintah Kabupaten Mukomuko melalui Badan Keuangan Daerah (BKD) mengumumkan rencana strategis untuk melelang puluhan kendaraan dinas yang telah dinilai tidak layak pakai dan tidak lagi produktif. Langkah ini merupakan bagian dari upaya besar pemerintah daerah dalam menata ulang aset serta meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD).
Lelang 92 Kendaraan: 38 Mobil dan 54 Sepeda Motor
Kepala BKD Mukomuko, Eva Tri Rosanti, S.H., menyampaikan bahwa sebanyak 92 unit kendaraan dinas telah diusulkan untuk dilelang kepada publik. Dari jumlah tersebut, terdiri atas 38 unit kendaraan roda empat (mobil dinas) dan 54 unit kendaraan roda dua (sepeda motor dinas).
“Kendaraan ini sudah tidak layak operasional dan tidak memberikan manfaat maksimal, sehingga perlu dikembalikan melalui proses pelelangan,” ujar Eva Tri Rosanti saat dikonfirmasi, menjelaskan latar belakang program tersebut.
Tujuan Strategis: Efisiensi dan Transparansi Pengelolaan Aset
Menurut Eva, pelelangan kendaraan tersebut tidak hanya bertujuan untuk mengurangi beban anggaran perawatan aset yang tidak lagi digunakan, tetapi juga menjadi langkah penting dalam membangun tata kelola keuangan daerah yang lebih efisien dan akuntabel.
Aset kendaraan yang sudah tidak digunakan aktif, menurut Eva, tetap mencatatkan nilai penyusutan dalam neraca daerah. Jika tidak segera dilelang atau dimanfaatkan ulang, akan menimbulkan pemborosan dan menjadi beban administrasi tahunan.
“Kita harus menjaga kepercayaan masyarakat dengan menunjukkan bahwa aset daerah dikelola secara profesional dan terbuka,” tegas Eva.
Mekanisme dan Tahapan Teknis Pelelangan
BKD Mukomuko menyusun proses pelelangan secara terbuka dan sistematis agar seluruh lapisan masyarakat bisa berpartisipasi. Beberapa tahapan utama dalam mekanisme pelelangan meliputi:
Penilaian Kondisi Kendaraan: Pemeriksaan teknis dilakukan untuk menaksir nilai jual berdasarkan umur, kondisi fisik, dan kelengkapan dokumen.
Pengumuman Publik: Informasi pelelangan akan diumumkan di papan informasi kantor-kantor pemerintah, kecamatan, desa, serta media informasi daring milik pemerintah daerah.
Pendaftaran Peserta: Calon peserta harus melengkapi formulir pendaftaran, menunjukkan identitas diri atau badan usaha, dan menyepakati ketentuan teknis.
Kunjungan Fisik: Peserta lelang diberikan waktu untuk meninjau langsung kondisi kendaraan.
Pelaksanaan Lelang Terbuka: Proses lelang dilakukan secara transparan, dengan metode penawaran tertinggi.
BKD menargetkan seluruh proses awal pelelangan dimulai pada bulan Juli 2025. Prosedur yang berlaku disusun mengikuti ketentuan dalam regulasi pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Dampak Ekonomi: Pemasukan dan Efisiensi Anggaran
Hasil dari penjualan kendaraan bekas ini akan masuk sebagai pendapatan asli daerah (PAD) dan dapat dialokasikan untuk kebutuhan yang lebih mendesak, seperti pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan sektor kesehatan.
Selain itu, pelelangan ini juga akan mengurangi beban operasional dari sisi biaya pemeliharaan, pajak kendaraan, hingga laporan inventarisasi tahunan.
“Pengelolaan aset yang efisien akan memperbaiki kinerja keuangan daerah serta membuka ruang penganggaran untuk pembangunan,” jelas Eva.
Potensi Tantangan dan Strategi Mitigasi
BKD Mukomuko menyadari bahwa program ini mungkin menghadapi sejumlah tantangan, termasuk kemungkinan rendahnya minat terhadap kendaraan yang sudah uzur dan kerumitan dalam pengurusan dokumen jual beli.
Untuk mengantisipasi hal itu, BKD telah menyiapkan strategi, antara lain:
Memperluas informasi hingga ke luar daerah agar menjaring lebih banyak peserta lelang.
Menyediakan pendampingan teknis dalam proses pengurusan dokumen legalitas kendaraan.
Mengedukasi organisasi perangkat daerah (OPD) agar tidak menghambat proses pelepasan aset yang telah dinyatakan tidak layak pakai.
Kolaborasi Lintas Instansi untuk Menjaga Integritas
Agar proses pelelangan berjalan sesuai aturan dan tanpa penyimpangan, BKD menggandeng sejumlah instansi, seperti Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Inspektorat Daerah, serta unit kerja teknis lain di lingkungan pemerintah kabupaten.
Inspektorat berperan dalam memastikan proses dilakukan secara objektif, sedangkan BPKAD mendukung dari sisi administrasi dan pencatatan dalam neraca aset pemerintah.
Peluang Bagi Masyarakat dan Dunia Usaha
Pelelangan ini juga terbuka bagi masyarakat umum, pelaku usaha, maupun organisasi swasta yang membutuhkan kendaraan operasional dengan harga yang kompetitif. Banyak unit roda dua dan roda empat masih memiliki nilai guna tinggi bila digunakan untuk usaha logistik, bengkel, atau transportasi lokal.
“Kami ingin semua bisa mengikuti proses pelelangan dengan seadil-adilnya, termasuk memanfaatkan kendaraan untuk usaha produktif,” tambah Eva.
Setiap unit kendaraan yang dilelang akan disertai dengan dokumen resmi dari Pemkab Mukomuko, sehingga legalitas kepemilikan bagi pembeli akan terjamin.
Dampak Sosial dan Pemerataan Manfaat Ekonomi
Selain mendatangkan pemasukan bagi kas daerah, pelelangan kendaraan dinas ini juga diharapkan membawa manfaat sosial dan memperluas pemerataan ekonomi, terutama di kalangan pelaku usaha kecil dan menengah.
Kendaraan bekas ini bisa menjadi alat operasional dalam menunjang kegiatan ekonomi masyarakat. Di sisi lain, keberadaan pasar sekunder kendaraan bekas pemerintah juga memicu tumbuhnya usaha jasa suku cadang dan reparasi lokal.
Komitmen Jangka Panjang terhadap Aset Daerah
Pelelangan ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang Pemkab Mukomuko dalam mengelola BMD dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan keberlanjutan. Eva menjelaskan, program serupa akan dilakukan secara berkala sesuai siklus audit dan pemantauan aset.
Beberapa pilar utama pengelolaan berkelanjutan tersebut meliputi:
Inventarisasi Berkala: Pemeriksaan rutin terhadap seluruh kendaraan dan peralatan milik daerah.
Pemeliharaan Efisien: Aset yang masih produktif diprioritaskan untuk perawatan berkala.
Pelelangan Terjadwal: Aset yang tidak digunakan akan dilelang sesuai jadwal tahunan.
Sistem Akuntabilitas Terbuka: Seluruh proses pelelangan dan penggunaan dana hasil lelang dapat diaudit dan dipantau publik.
“Penataan aset harus berkelanjutan agar efisiensi anggaran bukan proyek sesaat, melainkan gaya pengelolaan rutin,” kata Eva.
Langkah Progresif Pemkab Mukomuko
Pelelangan kendaraan dinas yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Mukomuko merupakan langkah nyata dalam mendukung reformasi pengelolaan keuangan daerah. Dengan menyingkirkan aset yang tidak lagi bermanfaat dan memaksimalkan nilai jualnya, pemerintah menunjukkan komitmen dalam penggunaan anggaran yang efisien dan akuntabel.
Langkah ini diharapkan tidak hanya memperkuat kinerja keuangan daerah, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat. Jika dijalankan secara konsisten, pelelangan BMD ini akan menjadi model pengelolaan aset yang sehat, modern, dan transparan.