JAKARTA - Ketua DPR Papua, Denny H. Bonai, bersama Penjabat Gubernur Papua Ramses Limbong dan Ketua Umum KADIN Papua Ronald Antonio, menggelar pertemuan strategis dengan Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM RI, Jisman P. Hutajulu, di Jakarta, Kamis.Fokus utama diskusi adalah percepatan Program Strategis Penyediaan Listrik Berkeadilan untuk Papua, khususnya wilayah 3T (Tertinggal, Terluar, dan Terpencil).
Program ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah pusat melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk memastikan seluruh wilayah di Indonesia memperoleh akses energi listrik yang adil dan merata. Papua, yang selama ini dikenal dengan tantangan geografis dan infrastruktur, menjadi prioritas utama dalam upaya tersebut.
Komitmen Pemerintah untuk Papua Terang
Dalam pertemuan tersebut, Denny H. Bonai menegaskan target besar pemerintah agar seluruh Papua teraliri listrik dalam kurun waktu lima tahun ke depan. "Dari total anggaran Rp466 miliar yang direncanakan tahun ini, sekitar Rp100 miliar akan difokuskan untuk Papua. Dana ini akan digunakan untuk mengaliri listrik ke sejumlah kampung di berbagai daerah," ungkapnya.
Menurut Bonai, dari total 278 kampung yang diusulkan mendapatkan layanan listrik, pemerintah memprioritaskan daerah-daerah terpencil seperti Kabupaten Yapen, Biak, Supiori, dan Mamberamo. "Untuk tahap awal, fokus kita adalah ke daerah-daerah yang benar-benar belum mendapatkan akses listrik. Namun, dalam lima tahun ke depan, target kita seluruh Papua harus terang, Papua harus mendapatkan listrik," tegasnya.
Listrik Sebagai Kunci Pembangunan Ekonomi Papua
Denny Bonai menekankan bahwa program ini bukan sekadar soal penyediaan listrik untuk penerangan, melainkan juga sebagai sarana vital mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua.
"Program ini bukan sekadar listrik menyala. Kami ingin Papua terang, ekonomi menyala, dan rakyat sejahtera. Ini akan terus kami perjuangkan bersama Penjabat Gubernur dan KADIN Papua. Listrik menjadi perhatian utama dalam melayani masyarakat dan bukti penting masyarakat sangat membutuhkan listrik," ujarnya.
Dengan adanya akses listrik yang memadai, berbagai aktivitas sosial dan ekonomi dapat berkembang lebih baik, seperti pendidikan yang lebih berkualitas, layanan kesehatan yang lebih optimal, serta tumbuhnya usaha mikro dan kecil yang selama ini terkendala oleh keterbatasan energi.
Dasar Usulan Berbasis Data Reses Anggota DPR Papua
Menurut Bonai, seluruh usulan penerangan yang diajukan pemerintah kepada Kementerian ESDM adalah hasil dari kunjungan reses anggota DPR Papua ke daerah pemilihan masing-masing. Ia sendiri menemukan berbagai kendala terkait pelayanan listrik saat mengunjungi daerah-daerah seperti Kabupaten Yapen.
"Kami ingin usulan ini tidak hanya dicatat di atas kertas, tetapi benar-benar dilaksanakan. Papua butuh keadilan energi, dan kami siap mengawal hingga terwujud. Masyarakat Papua butuh listrik untuk kesejahteraan, harus segera direalisasikan," tegas Bonai.
Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan program listrik berkeadilan di Papua didasarkan pada aspirasi nyata masyarakat dan evaluasi lapangan, sehingga implementasinya diharapkan dapat tepat sasaran dan efektif.
Peran Kementerian ESDM dan Sinergi Pemangku Kepentingan
Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM RI, Jisman P. Hutajulu, menyambut baik pertemuan ini sebagai wujud sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan pelaku usaha dalam mewujudkan keadilan energi di Papua.
“Kami sangat mendukung program percepatan listrik berkeadilan untuk Papua. Tantangan geografis dan teknis menjadi fokus kami, sehingga pengalokasian anggaran dan pengembangan infrastruktur listrik harus tepat guna agar Papua dapat segera menikmati listrik yang merata,” ujar Jisman.
Sinergi antara DPR Papua, pemerintah daerah, KADIN Papua, dan Kementerian ESDM diharapkan dapat mempercepat pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan di wilayah 3T. Hal ini menjadi langkah strategis untuk mengatasi kesenjangan akses energi yang selama ini terjadi.
Tantangan dan Harapan di Wilayah 3T Papua
Wilayah 3T di Papua menghadapi sejumlah tantangan berat, mulai dari kondisi geografis yang sulit dijangkau, keterbatasan infrastruktur jalan dan transportasi, hingga cuaca ekstrem yang sering menghambat pembangunan jaringan listrik.
Meski demikian, komitmen pemerintah untuk mengalokasikan anggaran khusus dan prioritas penyaluran listrik di kampung-kampung terpencil menjadi angin segar bagi masyarakat yang selama ini hidup tanpa listrik. Akses listrik diyakini menjadi pintu gerbang utama untuk pembangunan yang berkelanjutan.
Rencana Implementasi dan Monitoring Program
Guna memastikan program berjalan efektif, DPR Papua bersama Pemprov Papua dan KADIN telah sepakat untuk mengawal dan memonitor pelaksanaan pembangunan infrastruktur listrik. Hal ini untuk memastikan semua kegiatan berjalan sesuai jadwal dan anggaran yang telah ditetapkan.
“Pemantauan ketat dan komunikasi terbuka antara pemerintah pusat dan daerah akan kami lakukan. Kami juga mengajak masyarakat untuk ikut serta mengawasi pelaksanaan program ini demi hasil yang optimal,” kata Ramses Limbong, Penjabat Gubernur Papua.
Papua Menuju Era Energi Berkeadilan
Dorongan kuat dari DPR Papua, Pemprov Papua, KADIN Papua, dan Kementerian ESDM RI menegaskan langkah nyata pemerintah dalam mewujudkan keadilan energi di Papua. Target Papua terang dalam lima tahun ke depan bukan sekadar janji, melainkan komitmen yang didukung oleh anggaran dan strategi implementasi yang jelas.
Penyediaan listrik yang merata di Papua, terutama di wilayah 3T, akan menjadi kunci bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat dan percepatan pembangunan ekonomi. Masyarakat Papua akhirnya dapat menikmati kemudahan layanan listrik yang selama ini menjadi kebutuhan mendasar.
Dengan sinergi berbagai pihak dan dukungan penuh dari pemerintah pusat, Papua perlahan menuju era baru energi berkeadilan yang menjanjikan masa depan lebih cerah dan sejahtera.