JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani telah mengoreksi target pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk tahun 2025, menurunkannya dari 5,2 persen menjadi kisaran 4,7–5,0 persen. Keputusan ini mencerminkan langkah antisipatif di tengah tekanan global dari tarif AS dan ketegangan geopolitik di Timur Tengah, yang diprediksi akan memengaruhi kuartal II ekonomi nasional.
Alasan Rasional di Balik Revisi Target
Dalam paparan di DPR, Sri Mulyani menjelaskan, “Kami memperkirakan pertumbuhan ekonomi 2025 pada kisaran 4,7 hingga 5,0 untuk semester kedua. Sehingga secara keseluruhan (pertumbuhan) antara 4,7 hingga 5,0.” Penurunan 0,2–0,5 poin ini dinilai sebagai langkah realistis untuk menjaga kredibilitas proyeksi pemerintah.
- Baca Juga Harga Sembako Jogja Turun
Tak hanya itu, Sri Mulyani juga menekankan pentingnya kewaspadaan terhadap risiko global seperti pengenaan tarif oleh Presiden Trump dan perang di Timur Tengah. “Kita perlu tetap waspada terhadap risiko global sehingga outlook 5 persen dimaksimalkan untuk tetap bisa dicapai,” ujarnya.
Inflasi, Kurs, dan Defisit Disesuaikan
Selain pertumbuhan, pemerintah juga memperbarui proyeksi lainnya:
Inflasi semester II diperkirakan stabil di level 2,2–2,6 persen,
Nilai tukar rupiah diprediksi berada di kisaran Rp 16.300–16.800 per USD.
Untuk membiayai penyesuaian ini, Sri Mulyani mengungkap target defisit APBN 2025 melebar menjadi Rp 662 triliun (2,78 persen dari PDB), naik dari target awal Rp 616 triliun (2,53 persen dari PDB). Namun, ia menegaskan defisit tetap dijaga di bawah 3 % dari PDB.
Sebagai strategi pembiayaan, Sri Mulyani meminta DPR menyetujui pemanfaatan sisa anggaran lebih (SAL) sebesar Rp 85,6 triliun. “Sehingga kenaikan defisit itu tidak harus dibiayai semua dengan surat utang, namun menggunakan cash yang ada,” jelasnya. Pada akhir 2024, saldo SAL tercatat Rp 457,5 triliun.
Tekanan Pada Penerimaan Negara
Sri Mulyani juga menjabarkan tantangan di sisi penerimaan:
Penundaan pengumpulan PPN,
Belum dibayarkannya dividen BUMN karena ditahan oleh Danantara.
“Pada kuartal I 2025 kita cukup mengalami tekanan dari sisi pendapatan negara,” ungkapnya.
Untuk menjaga keseimbangan, pemerintah masih membelanjakan negara sebesar Rp 3.527 triliun, terbagi menjadi belanja pusat Rp 2.663 triliun dan transfer daerah Rp 864,1 triliun—dimana sebagian besar dialokasikan untuk program sosial seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Sekolah Rakyat serta agenda ketahanan pangan.
Skala Prioritas Pemerintah Di Tengah Ketidakpastian
Sri Mulyani menegaskan bahwa meski kondisi global sangat dinamis, Kementerian Keuangan tetap berfokus pada stabilisasi fiskal. Pilihan menurunkan target bukanlah tanda pesimisme melainkan strategi realistis untuk menjaga kredibilitas dan kemampuan fiskal.
Program prioritas seperti MBG dan penguatan ketahanan pangan diharapkan memberi tumbukan ekonomi positif (multiplier effect) di tengah tren pertumbuhan yang moderat.
Respons Bijak di Tengah Gejolak Global
Penurunan target ini bukanlah kelemahan, melainkan respons kebijakan yang adaptif. Di saat risiko global meningkat, fleksibilitas dan manajemen fiskal cermat menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan pasar dan daya beli masyarakat.