JAKARTA - Pemerintah Kabupaten Klaten mengambil langkah strategis dengan memfasilitasi pertemuan antara Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Papdesi) dengan PT Jasamarga Jogja-Solo (JMJ). Audiensi ini digelar guna menindaklanjuti beragam keluhan dan permasalahan yang muncul di sejumlah desa akibat pembangunan Jalan Tol Solo-Jogja, terutama terkait infrastruktur pendukung dan pengelolaan lahan.
Pertemuan berlangsung di ruang rapat B2 Setda Klaten dan dipimpin langsung oleh Bupati Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo. Kesempatan ini menjadi ajang penyampaian langsung kendala-kendala yang dihadapi masyarakat desa yang terdampak proyek tol, sekaligus upaya mencari solusi yang konstruktif demi kenyamanan dan keamanan bersama.
Dalam dialog tersebut, kepala-kepala desa mengungkapkan berbagai masalah yang muncul akibat pembangunan jalan tol, mulai dari kerusakan saluran irigasi, akses jalan yang belum terealisasi, hingga persoalan status tanah yang masih belum jelas. Hamenang menyampaikan bahwa permasalahan yang disampaikan berasal dari 14 desa yang berada di wilayah terdampak.
“Kami menindaklanjuti surat dari Papdesi yang menginginkan audiensi dengan pihak terkait proyek tol. Mereka menyampaikan keluhan dari 14 desa, mulai dari masalah status tanah, irigasi, hingga akses jalan. PT JMJ juga memberikan tanggapan atas keluhan tersebut,” terang Hamenang kepada awak media setelah pertemuan.
Menurut Bupati Klaten, pola komunikasi yang selama ini berjalan masih belum optimal dan dikhawatirkan akan membuat penyelesaian masalah jadi lambat dan tidak tuntas. Oleh karena itu, dia mengusulkan perlunya koordinasi lebih intensif antara Papdesi dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) untuk mendata secara detail permasalahan di setiap desa terdampak.
Selain itu, ia juga meminta PT Jasamarga Jogja-Solo agar membentuk Person in Charge (PIC) atau penanggung jawab di tiap desa. Dengan adanya PIC ini, diharapkan penanganan masalah bisa lebih fokus dan progres pengerjaan bisa terlihat lebih jelas.
“Hendaknya PT JMJ memiliki PIC per desa yang bertanggung jawab langsung terhadap permasalahan yang ada. Data yang dikumpulkan harus segera ditindaklanjuti agar progresnya bisa kita pantau,” tambah Hamenang.
Berbagai kendala yang menjadi sorotan dalam pertemuan ini antara lain adalah saluran irigasi yang tersumbat sehingga menghambat aliran air, akses jalan yang dijanjikan belum juga terealisasi, serta desain terowongan tol yang elevasinya terlalu cekung sehingga rawan menyebabkan banjir dan potensi kecelakaan.
Meski demikian, Hamenang menegaskan bahwa PT JMJ pada prinsipnya berkomitmen untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Namun, pola koordinasi yang lama dinilai kurang efektif dan membutuhkan model baru yang lebih cepat dan terstruktur.
“PT JMJ sudah menyatakan kesiapannya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Namun jika komunikasi masih seperti pola lama, maka penyelesaiannya akan berjalan lambat. Oleh karena itu, pola baru dengan PIC di tiap desa sangat kami dorong,” jelas Hamenang.
Bupati Klaten juga menetapkan target agar seluruh permasalahan yang ada bisa rampung dalam waktu satu tahun ke depan. Hal ini penting agar masyarakat tidak terus mengalami dampak negatif dari pembangunan tol yang mestinya memberikan kemudahan akses.
Tak hanya desa yang langsung dilalui tol yang terdampak, beberapa wilayah sekitar pun juga merasakan konsekuensi, seperti banjir yang dipicu oleh saluran irigasi tersumbat akibat proyek. Oleh karena itu, pemetaan permasalahan harus dilakukan secara komprehensif agar solusi yang diberikan dapat menyentuh seluruh wilayah terdampak.
Sementara itu, Ketua Papdesi Kabupaten Klaten, Joko Lasono, menegaskan bahwa audensi tersebut sangat penting sebagai media untuk menyampaikan permasalahan warga di tingkat desa. Menurutnya, pembangunan Tol Solo-Jogja sudah selesai dan sejumlah akses seperti exit tol Prambanan sudah dioperasikan, namun masih banyak masalah yang belum terselesaikan.
“Sejumlah masalah infrastruktur dan dampak lainnya harus menjadi perhatian bersama. Audensi ini menjadi langkah awal untuk mendorong tindak lanjut,” jelas Joko.
Joko juga menegaskan komitmen Papdesi Klaten untuk mengawal proses penyelesaian permasalahan tersebut secara terus-menerus. Ia mengingatkan bahwa masyarakat sering kali menaruh harapan besar kepada kepala desa, sehingga penting bagi aparat desa untuk terus aktif mencari solusi dan memastikan progres perbaikan berjalan baik.
“Biasanya masyarakat menyalahkan kepala desa jika ada permasalahan, jadi kami berusaha untuk memperjuangkan solusi terbaik. Kami siap mengawal prosesnya agar sesuai harapan masyarakat,” pungkas Joko.
Selanjutnya, Papdesi akan berkoordinasi dengan Dinas PUPR untuk memperoleh data yang riil dan akurat, sebagai dasar perencanaan dan pelaksanaan perbaikan infrastruktur serta penanganan dampak lainnya. Rencana pertemuan lanjutan juga akan digelar dalam waktu dekat guna mempercepat proses ini.
Dengan langkah koordinasi yang semakin terstruktur antara pemerintah daerah, PT Jasamarga Jogja-Solo, dan aparat desa, diharapkan permasalahan yang muncul akibat pembangunan Tol Solo-Jogja di Klaten bisa ditangani secara efektif. Hal ini penting demi menjamin manfaat jalan tol yang optimal bagi masyarakat sekaligus meminimalisir dampak negatif yang ditimbulkan.