JAKARTA - Upaya memperluas akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap hunian layak mendapatkan dorongan baru dengan peningkatan signifikan kuota penyaluran rumah subsidi oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI. Sebagai mitra strategis pemerintah, BNI kini dipercaya menyalurkan hingga 25.000 unit rumah subsidi melalui skema Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP). Ini merupakan lompatan besar dari kuota awal tahun yang hanya berada di angka 10.750 unit.
Langkah tersebut mencerminkan tekad bersama antara pemerintah dan sektor perbankan untuk menjawab kebutuhan dasar masyarakat akan tempat tinggal. Dalam sebuah seremoni di kantor pusat BNI, nota kesepahaman ditandatangani oleh Direktur Utama BNI Putrama Wahju Setyawan, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, serta Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho. Momentum tersebut turut disertai pelaksanaan akad kredit massal secara hybrid yang melibatkan 779 debitur KPR subsidi dari berbagai daerah.
Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk menyukseskan target pemerintah dalam penyediaan rumah bagi rakyat. “Kami terus mendorong percepatan pemenuhan kebutuhan perumahan rakyat. Tahun ini, target kami adalah 350 ribu unit rumah subsidi, tertinggi sepanjang sejarah. Dengan sinergi semua pihak, target ini bisa tercapai,” ujarnya.
Lebih dari sekadar angka, menurut Maruarar, keberhasilan pelaksanaan akad massal KPR subsidi mencerminkan wajah-wajah keluarga yang akhirnya mendapatkan akses pada hunian yang layak. Ia menambahkan, pencapaian ini harus terus diperluas agar semakin banyak masyarakat bisa merasakan dampak nyata dari program ini.
Sementara itu, BNI sebagai bank pelat merah yang aktif di sektor pembiayaan perumahan, kini menempati peran penting dalam menjalankan amanat pemerintah. Dari total kuota nasional FLPP, BNI menyumbang kontribusi sekitar 5,71%. Bahkan, dalam pengembangannya, BNI menyatakan kesiapannya untuk menyuplai hingga 40.000 unit rumah subsidi, yang ditujukan secara khusus bagi petani dan pekerja migran.
Langkah ini sejalan dengan semangat pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya pembangunan berbasis kerakyatan dan pemerataan kesejahteraan. Komitmen tersebut menempatkan BNI bukan hanya sebagai entitas bisnis, tetapi sebagai bagian dari solusi konkret atas tantangan kesejahteraan masyarakat.
Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, turut mengapresiasi kinerja BNI yang dinilai aktif dan konsisten dalam mendukung pelaksanaan KPR subsidi. Ia menegaskan bahwa BNI telah menyalurkan 6.025 unit KPR FLPP dengan total nilai pembiayaan mencapai Rp 759,57 miliar. “Ini adalah bentuk nyata dari kontribusi BNI dalam memperluas akses kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah,” ucap Heru.
Sebagai pihak yang menjalankan mandat penting ini, BNI menganggap kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah sebagai bentuk tanggung jawab besar. Direktur Utama BNI, Putrama Wahju Setyawan, menyampaikan bahwa kuota 25.000 unit adalah bukti dari kepercayaan pemerintah terhadap kapabilitas BNI dalam menjalankan program prioritas nasional ini.
“Dengan kuota 25.000 unit, BNI siap mendukung percepatan penyediaan rumah layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Ini adalah bentuk nyata dari komitmen kami untuk hadir di tengah masyarakat,” tegas Putrama.
Kesiapan BNI tidak hanya terbatas pada penyaluran pembiayaan, tetapi juga pada penguatan infrastruktur layanan untuk memfasilitasi proses KPR yang efisien, inklusif, dan cepat. Dalam proses akad massal yang dilakukan secara hybrid, BNI menunjukkan kemampuan adaptasi dengan teknologi untuk menjangkau nasabah di berbagai wilayah tanpa hambatan geografis.
Penguatan kolaborasi antara lembaga pemerintah, perbankan, dan sektor konstruksi menjadi krusial untuk memastikan keberlanjutan program rumah subsidi. Selain tantangan administratif dan teknis, ketersediaan lahan, serta kesiapan pengembang perumahan juga menjadi bagian penting yang memerlukan dukungan kebijakan terintegrasi.
Keberhasilan BNI dalam meningkatkan penyaluran KPR FLPP ini dapat dijadikan contoh positif bagi lembaga keuangan lain untuk turut aktif dalam mendukung program strategis nasional di bidang perumahan. Dengan komitmen yang terukur dan sinergi yang kuat, peluang untuk menjadikan akses rumah layak sebagai hak dasar yang terjamin bagi seluruh rakyat Indonesia semakin terbuka.
Kedepannya, partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan akan sangat menentukan keberhasilan dari program perumahan rakyat ini. Melalui peningkatan kuota penyaluran, efisiensi proses, serta jangkauan layanan yang inklusif, harapan untuk memberikan tempat tinggal yang layak bagi jutaan keluarga Indonesia bukan lagi sekadar impian, melainkan sebuah keniscayaan yang tengah diwujudkan secara bertahap.