JAKARTA - Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi atau SKK Migas tengah melakukan koordinasi intensif bersama Kementerian Ketenagakerjaan.

Pertemuan strategis tersebut difokuskan pada pembahasan mengenai tata kelola penggunaan tenaga kerja asing atau TKA di sektor industri hulu migas tanah air. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa keberadaan tenaga ahli mancanegara dapat memberikan nilai tambah nyata bagi peningkatan kapasitas sumber daya manusia di dalam negeri.

Agenda pembahasan ini berlangsung pada hari Senin 9 Februari 2026 sebagai upaya pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan kompetensi global dan pemberdayaan tenaga kerja lokal. Melalui regulasi yang tepat, diharapkan terjadi transfer ilmu pengetahuan yang efektif demi kemajuan industri energi nasional yang lebih mandiri di masa mendatang.

Strategi Pengawasan Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Kepala SKK Migas menekankan bahwa penggunaan tenaga kerja asing di sektor hulu migas harus bersifat selektif dan mematuhi seluruh aturan hukum yang berlaku. Pihak kementerian dan SKK Migas sepakat untuk memperketat pengawasan terhadap jabatan-jabatan tertentu yang memang memerlukan keahlian khusus yang belum tersedia di pasar kerja domestik.

Evaluasi berkala akan dilakukan untuk melihat urgensi keberadaan TKA di setiap kontraktor kontrak kerja sama atau KKKS yang beroperasi di wilayah kedaulatan Indonesia. Strategi ini dirancang agar sektor migas tetap kompetitif di level internasional namun tetap memberikan ruang seluas-luasnya bagi putra-putri terbaik bangsa untuk berkarier.

Pemerintah berkomitmen untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dengan mempermudah perizinan namun tetap mengedepankan prinsip perlindungan bagi tenaga kerja lokal secara komprehensif. Sinergi ini menjadi kunci utama dalam memastikan operasional hulu migas berjalan lancar tanpa mengabaikan aspek kedaulatan sumber daya manusia nasional yang unggul.

Program Transfer Teknologi Untuk SDM Dalam Negeri

Salah satu poin krusial dalam diskusi tersebut adalah kewajiban bagi setiap TKA untuk melakukan transfer teknologi dan pengetahuan kepada tenaga kerja pendamping lokal. Program ini diatur secara sistematis agar tenaga kerja nasional mampu menyerap keahlian teknis tingkat tinggi dalam waktu yang telah ditentukan secara berkala.

SKK Migas mewajibkan adanya rencana pengembangan staf nasional yang jelas dari setiap perusahaan migas yang mempekerjakan ahli dari luar negeri untuk operasionalnya. Langkah ini bertujuan agar di masa depan, posisi-posisi strategis dan teknis yang rumit dapat sepenuhnya dikelola oleh tenaga ahli asli Indonesia tanpa bergantung pada asing.

Kemenaker memberikan dukungan penuh melalui penyediaan platform pengawasan digital yang memudahkan pemantauan terhadap kepatuhan perusahaan dalam menjalankan program pengembangan SDM tersebut. Fokus utama pemerintah adalah membangun ekosistem kerja yang profesional serta mampu mencetak pemimpin-pemimpin baru di industri energi nasional yang berdaya saing global.

Optimalisasi Penyerapan Tenaga Kerja Nasional

Pihak Kemenaker mengingatkan pentingnya prioritas penyerapan tenaga kerja lokal dalam setiap proyek baru yang dimulai pada wilayah kerja migas di seluruh Indonesia. Hal ini sejalan dengan target pemerintah untuk mengurangi angka pengangguran sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat di sekitar area operasional pertambangan migas tersebut.

Perusahaan migas didorong untuk bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi guna menyelaraskan kurikulum dengan kebutuhan nyata di lapangan industri hulu migas. Penyiapan tenaga kerja yang siap pakai menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pelaku industri, dan juga lembaga pendidikan terkait secara harmonis.

Dengan meningkatnya kompetensi pekerja nasional, biaya operasional perusahaan diharapkan dapat ditekan karena tidak lagi bergantung pada biaya tinggi tenaga ahli dari mancanegara. Kemandirian SDM ini akan berdampak langsung pada peningkatan efisiensi sektor migas nasional yang menjadi tulang punggung penerimaan negara selama puluhan tahun ini.

Visi Kemandirian Sektor Hulu Migas Indonesia

Kerja sama antara SKK Migas dan Kemenaker ini merupakan bagian dari visi besar pemerintah dalam mewujudkan kemandirian energi yang berbasis pada kekuatan bangsa. Penguatan SDM nasional dipandang sebagai investasi jangka panjang yang tidak ternilai harganya bagi keberlanjutan industri hulu migas dalam beberapa dekade ke depan.

Pemerintah menargetkan adanya penurunan persentase penggunaan TKA secara bertahap seiring dengan meningkatnya jumlah tenaga ahli lokal yang tersertifikasi secara internasional di bidangnya. Keberhasilan strategi ini akan menjadi bukti bahwa bangsa Indonesia mampu mengelola kekayaan alamnya sendiri dengan kemampuan intelektual dan teknis yang mumpuni.

Seluruh pihak berharap koordinasi ini dapat segera diimplementasikan dalam bentuk kebijakan teknis yang mampu menjawab tantangan dinamika pasar kerja di sektor energi. Komitmen kuat dari kementerian dan lembaga terkait menjadi jaminan bagi terciptanya lapangan kerja yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia di masa yang akan datang.