JAKARTA - Provinsi Jawa Timur kembali menunjukkan kepemimpinannya dalam pelaksanaan program strategis nasional yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Melalui pengorganisasian yang masif dan dukungan anggaran yang substansial, wilayah ini berhasil mengukuhkan diri sebagai salah satu motor penggerak utama program perbaikan gizi di Indonesia. Keberhasilan ini tidak hanya dilihat dari sisi kesehatan masyarakat, tetapi juga menjadi bukti efektivitas birokrasi daerah dalam menyerap dan menyalurkan anggaran negara tepat sasaran kepada jutaan jiwa yang membutuhkan.
Capaian yang diraih Jawa Timur memberikan sinyal positif bagi penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di masa depan. Berdasarkan data terbaru, realisasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jawa Timur tercatat sebagai yang tertinggi ketiga secara nasional, dengan jumlah penerima manfaat mencapai 7,20 juta jiwa atau sekitar 82 persen dari target 8,77 juta penerima. Angka ini mencerminkan komitmen tinggi pemerintah daerah dalam mendukung visi pusat untuk menciptakan generasi Indonesia yang lebih sehat dan cerdas.
Distribusi Manfaat: Menjangkau Ibu Hamil Hingga Anak Sekolah
Penyaluran bantuan ini dilakukan secara komprehensif, mencakup berbagai kelompok rentan yang menjadi prioritas dalam intervensi gizi nasional. Fokus utamanya adalah pada masa pertumbuhan anak serta masa kritis kehamilan. Penerima manfaat tersebut terdiri dari anak sekolah dan santri sebanyak 6.714.267 jiwa, balita 308.325 jiwa, serta ibu hamil dan ibu menyusui sebanyak 153.673 jiwa.
Besarnya skala penerima manfaat ini diikuti dengan alokasi dana yang tidak sedikit, yang mencerminkan prioritas pemerintah terhadap sektor kesehatan dan gizi. Total realisasi anggaran mencapai Rp1,62 triliun, yang terserap secara efektif melalui jaringan distribusi yang telah mapan di seluruh wilayah kabupaten dan kota di Jawa Timur.
Proyeksi Ekspansi Program dan Peningkatan Anggaran 2026
Melihat efektivitas yang telah berjalan, pemerintah telah menyusun rencana untuk memperluas jangkauan program ini agar memberikan dampak yang lebih luas lagi di tahun-tahun mendatang. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Jawa Timur, Saiful Islam, menjelaskan anggaran Program MBG di Jawa Timur akan mengalami peningkatan pada 2026 seiring perluasan cakupan penerima manfaat. Peningkatan ini diharapkan dapat menutup selisih dari target yang belum terpenuhi serta menjangkau wilayah-wilayah yang lebih terpencil.
Optimisme ini didasari oleh infrastruktur penyaluran yang sudah semakin stabil. Dengan anggaran yang lebih besar, pemerintah daerah diprediksi mampu meningkatkan kualitas kalori dan nutrisi yang diberikan, sekaligus memastikan keberlanjutan program sebagai bagian dari upaya nasional menurunkan angka stunting.
Sinergi Ekonomi Lokal: Melibatkan UMKM, Koperasi, hingga BUMDes
Salah satu sisi menarik dari pelaksanaan MBG di Jawa Timur adalah model pemberdayaan ekonomi yang menyertainya. Program ini tidak hanya sekadar memberikan makanan, tetapi juga menggerakkan roda ekonomi kerakyatan melalui pelibatan aktif pelaku usaha kecil dan menengah serta lembaga ekonomi desa. Dalam pelaksanaannya, Program MBG di Jawa Timur didukung oleh 2.529 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), 2.882 UMKM, 751 koperasi, 180 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), serta 3.128 pemasok (supplier).
Struktur pendukung yang masif ini menciptakan ekosistem bisnis baru yang menguntungkan masyarakat setempat. Dengan melibatkan ribuan pemasok dan UMKM, perputaran dana triliunan rupiah tersebut tetap berada di lingkup lokal, sehingga memberikan dampak ganda: perbaikan gizi warga dan penguatan daya beli pelaku usaha kecil. Program ini menjangkau sebanyak 89.204 kelompok penerima manfaat yang tersebar dari wilayah perkotaan hingga pelosok desa di Jawa Timur. Ke depannya, model kolaborasi ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi provinsi lain dalam mengelola program bantuan sosial yang sekaligus memberdayakan ekonomi daerah.
