JAKARTA - Upaya percepatan pemulihan infrastruktur di wilayah Sumatera menunjukkan hasil yang signifikan setelah dihantam bencana banjir dan tanah longsor besar pada pengujung tahun lalu. Pemerintah melalui Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) memastikan bahwa urat nadi transportasi yang menghubungkan provinsi-provinsi utama di Pulau Sumatera kini telah kembali berfungsi. Keberhasilan ini menjadi tonggak penting dalam menggerakkan kembali roda ekonomi dan distribusi logistik yang sempat lumpuh total akibat terputusnya akses jalan darat.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memberikan kepastian bahwa akses jalan nasional di tiga provinsi Sumatera yang terdampak bencana sudah terhubung atau bisa dilalui orang maupun kendaraan. Sebelumnya, mobilitas di kawasan ini sempat mengalami kendala berat mengingat sejumlah akses jalan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sempat terputus pascabencana banjir dan longsor yang terjadi pada akhir November 2025 lalu.
Status Fungsional Jalan Nasional dan Jembatan Darurat
Meskipun proses perbaikan permanen masih terus berjalan, prioritas utama pemerintah adalah memastikan kendaraan dapat melintas demi menjaga keterhubungan antarwilayah. Tito Karnavian menegaskan bahwa aspek fungsionalitas jalan telah tercapai, sehingga tidak ada lagi daerah yang terisolasi secara total dari jalur utama nasional.
"Good news-nya itu adalah jalan-jalan nasional itu sudah fungsional. Artinya bisa dilalui. Meskipun ada juga yang harus ngantri karena jembatan gitu ya, jembatan sementara ada, tapi bisa dilalui," kata Tito usai konferensi pers Percepatan Pemulihan Pascabencana Sumatera di Gedung Sasana Bhakti Praja, Jakarta, Rabu (11/2/2026). Dalam konferensi pers tersebut, Tito juga menegaskan seluruh jalan dan jembatan nasional berada dalam kondisi fungsional, sehingga mobilitas antarwilayah utama dapat berjalan normal.
Pemulihan Akses Hingga Tingkat Pedesaan
Keberhasilan normalisasi infrastruktur ini tidak hanya menyasar pada jalan-jalan protokol atau lintas provinsi, melainkan juga mulai merambah ke akses-akses lokal di tingkat kabupaten hingga desa. Kembalinya aksesibilitas ini sangat krusial bagi warga lokal untuk kembali menjalankan aktivitas harian serta mendapatkan bantuan yang diperlukan. Menurut Tito, akses jalan hingga jembatan yang menghubungkan antara provinsi, kabupaten-kota, hingga sudah terhubung.
“Akses jalan nasional umumnya sudah terhubung semua. Dan juga jalan desa,” tambahnya. Dengan terhubungnya jalan-jalan desa, rantai pasok komoditas unggulan daerah diharapkan dapat segera pulih, sehingga beban ekonomi masyarakat akibat bencana dapat segera berkurang.
Indikator Normalisasi Layanan Publik dan Aktivitas Ekonomi
Selain fokus pada beton dan aspal, pemerintah juga memantau indikator pemulihan layanan dasar lainnya. Berfungsinya akses jalan menjadi katalisator bagi aktifnya kembali roda pemerintahan dan layanan sosial di wilayah terdampak. Tito menjelaskan bahwa berbagai indikator pemulihan mulai rampung, mencakup jalannya pemerintahan, layanan publik dasar, akses jalan, aktivitas ekonomi, hingga ketersediaan kebutuhan vital.
“Baik itu pemerintahan, layanan kesehatan, pendidikan. Kemudian akses daerah baik provinsi, jalan nasional, semuanya sudah beres,” ucapnya dengan nada optimis. Terjaminnya layanan kesehatan dan pendidikan menjadi prioritas agar masyarakat dapat kembali menata hidup pasca-trauma bencana yang terjadi beberapa bulan silam.
Progress Pemulihan Daerah Terdampak: 37 Wilayah Kembali Normal
Secara keseluruhan, laporan dari Satgas PRR menunjukkan tren positif pada mayoritas daerah yang terdampak. Berdasarkan data terkini, mayoritas daerah terdampak bencana di Sumatera mulai normal kembali. Dari total 52 daerah yang tercatat terkena dampak bencana November lalu, kini 37 di antaranya sudah dinyatakan normal.
Pemerintah masih terus memantau daerah-daerah yang memiliki tingkat kerusakan paling parah. Sebanyak 4 daerah dilaporkan sudah mendekati normal, sementara sisa 11 kabupaten/kota lainnya masih memerlukan atensi khusus dari pemerintah pusat maupun daerah. Fokus perhatian pada 11 wilayah ini akan mencakup percepatan rekonstruksi bangunan vital dan pemulihan sisa-sisa infrastruktur yang masih memerlukan penanganan teknis mendalam. Kehadiran Mendagri sebagai Kasatgas memastikan bahwa dukungan administrasi dan anggaran akan terus mengalir hingga seluruh wilayah kembali pulih 100 persen.
