JAKARTA - Kejaksaan Negeri (Kejari) Purworejo resmi menerima penyerahan satu orang tersangka dan sejumlah barang bukti dari pihak penyidik Polres Purworejo terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam pengajuan dan realisasi Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) pada Perusahaan Umum Daerah (Perumda) BPR Bank Purworejo. Kasus ini telah menjadi perhatian publik setelah berbagai indikasi penyalahgunaan wewenang di badan usaha milik daerah tersebut, yang merugikan keuangan negara.

Pada hari Selasa, 29 April 2025, Kejari Purworejo menerima penyerahan tersangka berinisial AH yang diduga terlibat dalam praktik korupsi terkait pengajuan dan pencairan Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) di Perumda BPR Bank Purworejo. Selain tersangka, Kejari Purworejo juga menerima 84 barang bukti yang menjadi bagian dari proses penyidikan, yang diharapkan akan memperkuat dugaan tindak pidana korupsi tersebut.

Proses Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti

Penyerahan tersangka dan barang bukti ini dilakukan oleh pihak Polres Purworejo sebagai bagian dari kelanjutan proses hukum yang lebih lanjut. Dalam konferensi pers yang digelar di kantor Kejari Purworejo, Kepala Kejaksaan Negeri Purworejo, Suharyo, menjelaskan bahwa tersangka AH diduga telah melakukan manipulasi dalam proses pengajuan dan pencairan KPR di Perumda BPR Bank Purworejo. Praktik korupsi ini, menurut penyidik, telah merugikan negara dan masyarakat yang seharusnya mendapatkan pelayanan yang transparan dan tepat.

“Kami menerima penyerahan tersangka AH beserta barang bukti terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi pada pengajuan dan realisasi Kredit Kepemilikan Rumah di Perumda BPR Bank Purworejo. Kami akan segera melanjutkan proses hukum sesuai dengan prosedur yang berlaku,” kata Suharyo dalam keterangannya kepada wartawan.

Korupsi pada Proses KPR di Perumda BPR Bank Purworejo

Kasus ini berawal dari adanya laporan masyarakat mengenai dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam pengajuan dan pencairan KPR yang dilakukan oleh oknum-oknum di Perumda BPR Bank Purworejo. Para penyidik menemukan adanya indikasi pemalsuan dokumen dan pengajuan kredit yang tidak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Beberapa pihak yang terlibat diduga mengatur agar kredit- kredit yang seharusnya tidak disetujui bisa cair dengan cara yang tidak sah.

Masyarakat yang seharusnya mendapatkan KPR dengan prosedur yang transparan dan adil, malah dirugikan dengan adanya praktik tersebut. Ditemukan pula bahwa beberapa data yang digunakan dalam pengajuan kredit tidak akurat, dan sejumlah debitur yang seharusnya tidak memenuhi syarat dapat memperoleh kredit dengan mudah.

Dalam pemeriksaan lebih lanjut, penyidik menemukan bukti-bukti yang mengarah pada keterlibatan sejumlah pegawai di Perumda BPR Bank Purworejo. Tersangka AH, yang berperan penting dalam proses pencairan KPR tersebut, diduga terlibat dalam proses manipulasi dokumen dan pencairan kredit dengan cara yang tidak sah. Selain itu, penyidik juga mencatat ada beberapa transaksi yang mencurigakan yang dilakukan dalam proses ini, yang akan menjadi bagian dari pembuktian di pengadilan nanti.

Barang Bukti yang Ditemukan

Selama proses penyidikan, pihak kepolisian berhasil menemukan 84 barang bukti yang mendukung dugaan tindak pidana korupsi dalam kasus ini. Barang bukti tersebut antara lain adalah dokumen-dokumen pengajuan KPR yang mencurigakan, bukti transaksi keuangan yang tidak jelas, serta alat-alat yang digunakan untuk memalsukan dokumen. Semua barang bukti tersebut telah diserahkan kepada Kejaksaan Negeri Purworejo untuk diproses lebih lanjut.

“Kami telah menerima 84 barang bukti yang menjadi bagian dari proses penyidikan. Kami akan memeriksa dengan teliti setiap bukti yang ada untuk memastikan kelanjutan proses hukum terhadap tersangka dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam kasus ini,” ungkap Suharyo.

Langkah Hukum Selanjutnya

Dengan diterimanya tersangka dan barang bukti oleh Kejari Purworejo, proses hukum kasus ini kini berlanjut ke tahap penuntutan. Kejaksaan akan melakukan pemeriksaan mendalam terhadap tersangka dan bukti-bukti yang ada, untuk memastikan apakah ada keterlibatan pihak lain dalam kasus korupsi tersebut. Proses ini akan memakan waktu yang tidak sebentar, mengingat jumlah barang bukti yang cukup banyak dan kompleksitas kasus yang melibatkan lembaga perbankan daerah.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri Purworejo, Aris Wijaya, menjelaskan bahwa pihaknya akan segera melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap tersangka dan berkoordinasi dengan pihak lain yang terkait untuk memastikan kelancaran proses hukum. “Kami akan berupaya menyelesaikan kasus ini dengan profesional dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Kami juga berkomitmen untuk membawa ke pengadilan siapa pun yang terbukti terlibat dalam tindak pidana korupsi ini,” ujarnya.

Tanggapan Masyarakat dan Harapan ke Depan

Kasus dugaan korupsi dalam pengajuan dan pencairan KPR di Perumda BPR Bank Purworejo ini mendapat perhatian serius dari masyarakat. Banyak warga yang merasa kecewa dengan adanya praktik korupsi yang terjadi di lembaga keuangan daerah yang seharusnya bisa dipercaya untuk memberikan akses pembiayaan yang adil bagi masyarakat. Mereka berharap agar kejadian serupa tidak terulang lagi di masa depan.

Masyarakat juga berharap agar proses hukum terhadap para tersangka dilakukan secara transparan dan adil. “Kami berharap Kejaksaan Negeri Purworejo dapat memproses kasus ini secara serius dan memberikan sanksi yang tegas bagi para pelaku korupsi. Kasus seperti ini membuat kami khawatir tentang kepercayaan terhadap lembaga-lembaga keuangan daerah,” ujar Rina, seorang warga Purworejo.

Kasus dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan pengajuan dan realisasi KPR di Perumda BPR Bank Purworejo ini menjadi peringatan akan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik. Kejaksaan Negeri Purworejo kini memiliki tugas berat untuk mengungkap seluruh pihak yang terlibat dalam kasus ini dan memberikan keadilan bagi masyarakat yang menjadi korban. Proses hukum yang sedang berjalan diharapkan dapat memberikan efek jera dan memperkuat integritas lembaga-lembaga keuangan di daerah.