JAKARTA - Transformasi digital pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) terus menunjukkan perkembangan yang signifikan. Salah satu indikator utama kemajuan ini adalah meningkatnya adopsi sistem pembayaran digital berbasis QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) oleh pelaku usaha di berbagai sektor.

QRIS, sebagai sistem pembayaran digital yang diinisiasi oleh Bank Indonesia, telah menjadi alat transaksi yang efektif dan efisien bagi UMKM. Penggunaan QRIS memungkinkan pelaku usaha menerima pembayaran non-tunai dari berbagai aplikasi dompet digital dan mobile banking hanya dengan satu kode QR.

Peningkatan pemanfaatan QRIS di Sultra mencerminkan antusiasme pelaku UMKM dalam menyambut era digitalisasi ekonomi. Dalam beberapa tahun terakhir, transformasi digital menjadi prioritas nasional yang didorong oleh berbagai kebijakan pemerintah pusat maupun daerah, termasuk di Sulawesi Tenggara.

Adopsi QRIS Tumbuh Signifikan

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Sulawesi Tenggara, Suharman Tabrani, menyampaikan bahwa jumlah pelaku UMKM yang menggunakan QRIS meningkat tajam sepanjang 2024 hingga awal 2025.

"Hingga Maret 2025, tercatat lebih dari 170 ribu merchant di Sulawesi Tenggara telah terdaftar sebagai pengguna QRIS. Angka ini menunjukkan pertumbuhan yang sangat positif dibandingkan tahun-tahun sebelumnya," ungkap Suharman dalam keterangan pers, Selasa (29/4/2025).

Menurutnya, kemudahan penggunaan, efisiensi transaksi, dan keamanan sistem menjadi alasan utama para pelaku usaha beralih ke sistem pembayaran digital. Hal ini juga menjadi bagian dari upaya mempercepat inklusi keuangan di wilayah timur Indonesia.

Dampak Positif bagi Pelaku UMKM

Penerapan QRIS di kalangan UMKM turut memberikan dampak positif terhadap peningkatan omzet, efisiensi operasional, hingga memperluas jangkauan pasar. Pelaku usaha kini tidak lagi tergantung pada pembayaran tunai, yang sering kali menyulitkan dalam hal pencatatan keuangan maupun risiko kehilangan uang fisik.

Salah satu pelaku UMKM di Kendari, Siti Rahmawati, pemilik kedai kopi lokal, mengakui manfaat penggunaan QRIS dalam bisnisnya.

"Sejak menggunakan QRIS, proses transaksi menjadi lebih cepat dan praktis. Kami tidak perlu lagi menyediakan uang kembalian atau khawatir uang palsu. Semua transaksi tercatat otomatis, dan ini sangat membantu dalam manajemen keuangan usaha kami," ujar Siti.

Selain itu, penggunaan QRIS turut membuka peluang UMKM untuk mendapatkan akses pendanaan dari lembaga keuangan karena sistem pencatatan transaksi digital memberikan data yang kredibel bagi penilaian kredit.

Dukungan Pemerintah dan Lembaga Keuangan

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, melalui Dinas Koperasi dan UMKM, menyatakan bahwa pihaknya terus mendorong digitalisasi UMKM melalui pelatihan, pendampingan, dan kolaborasi dengan perbankan serta lembaga keuangan non-bank.

Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Sultra, La Ode Saemuna, menyebutkan bahwa adopsi teknologi digital seperti QRIS merupakan kunci dalam meningkatkan daya saing UMKM di tengah arus globalisasi dan perubahan perilaku konsumen.

"Kami memberikan pelatihan rutin bagi pelaku UMKM agar mampu memanfaatkan teknologi digital secara maksimal, termasuk sistem pembayaran QRIS. Ini bagian dari strategi kami untuk memperluas pasar dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah," terang Saemuna.

Bank Indonesia sendiri gencar melakukan edukasi dan sosialisasi penggunaan QRIS melalui berbagai kegiatan, seperti festival UMKM digital, kampanye keuangan inklusif, hingga kerja sama dengan komunitas lokal dan organisasi kemasyarakatan.

Kontribusi terhadap Ekonomi Digital

Transformasi digital UMKM lewat adopsi QRIS menjadi kontribusi penting dalam membangun ekosistem ekonomi digital nasional. Bank Indonesia mencatat bahwa transaksi QRIS secara nasional juga mengalami peningkatan tajam, yang turut mendorong pertumbuhan ekonomi digital Indonesia.

Suharman menjelaskan bahwa QRIS bukan hanya alat pembayaran, tetapi juga menjadi pintu masuk menuju ekosistem digital yang lebih luas. Pelaku UMKM yang telah terbiasa menggunakan QRIS cenderung lebih cepat dalam mengadopsi sistem digital lainnya, seperti pencatatan keuangan digital, platform e-commerce, dan aplikasi pemasaran.

"QRIS adalah titik awal. Dari situ, pelaku UMKM bisa naik kelas, mulai dari manajemen keuangan yang lebih tertata hingga memasarkan produk secara digital ke pasar yang lebih luas," jelas Suharman.

Tantangan dan Upaya Penguatan

Meski tren positif terus berkembang, transformasi digital UMKM tidak lepas dari tantangan. Beberapa pelaku usaha di daerah pedalaman atau kawasan pesisir masih menghadapi kendala infrastruktur jaringan, literasi digital yang rendah, serta keterbatasan perangkat.

Untuk mengatasi hal ini, Bank Indonesia dan pemerintah daerah menggencarkan program pendampingan secara berkelanjutan. Salah satu bentuk dukungan konkret adalah penyediaan akses internet gratis di sentra-sentra UMKM dan penyuluhan langsung oleh tenaga ahli ke desa-desa terpencil.

"Kami tidak ingin ada UMKM yang tertinggal dalam proses digitalisasi. Karena itu, edukasi dan pemerataan infrastruktur menjadi perhatian utama kami," tambah Suharman.

Harapan Menuju UMKM Berdaya Saing Global

Dengan terus meningkatnya partisipasi pelaku UMKM dalam ekosistem digital melalui QRIS, Sulawesi Tenggara menargetkan menjadi salah satu daerah percontohan digitalisasi UMKM di kawasan Indonesia Timur.

Pemerintah berharap bahwa dengan semakin banyaknya pelaku UMKM yang melek digital, maka potensi ekspor produk lokal juga akan meningkat. Teknologi digital memungkinkan UMKM di daerah menjangkau konsumen nasional hingga mancanegara tanpa harus bergantung pada sistem konvensional.

"Kami optimis bahwa pelaku UMKM Sultra dapat menjadi tulang punggung ekonomi daerah yang tangguh dan berdaya saing global melalui transformasi digital ini," pungkas La Ode Saemuna.

Dengan demikian, upaya pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dalam mendorong digitalisasi UMKM di Sultra melalui QRIS tidak hanya berdampak pada efisiensi transaksi, tetapi juga membuka jalan menuju kemandirian ekonomi dan peningkatan kesejahteraan pelaku usaha lokal.