JAKARTA - Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan kemudahan layanan keuangan bagi pegawai, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkumham Sulsel) menjalin kerja sama strategis dengan Bank Syariah Indonesia (BSI). Penandatanganan nota kesepahaman berlangsung pada Senin 28 APRIL 2025, sebagai bagian dari komitmen Kanwil Kemenkumham Sulsel dalam menghadirkan layanan perbankan berbasis syariah yang profesional dan mudah diakses.

Kerja sama ini menandai langkah penting dalam memperkuat sinergi antara instansi pemerintah dengan sektor perbankan syariah. Kepala Kanwil Kemenkumham Sulsel, Liberti Sitinjak, menegaskan bahwa kemitraan ini bertujuan untuk memberikan solusi perbankan yang inklusif, inovatif, dan mendukung prinsip keuangan syariah yang sesuai dengan kebutuhan pegawai.

"Kerja sama ini bukan hanya tentang fasilitas perbankan, tetapi juga tentang bagaimana kami meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan keuangan yang lebih baik bagi seluruh jajaran pegawai kami," ujar Liberti Sitinjak dalam sambutannya.

Layanan Perbankan Syariah untuk Meningkatkan Kesejahteraan Pegawai

Melalui kemitraan ini, pegawai Kanwil Kemenkumham Sulsel akan memperoleh kemudahan akses terhadap berbagai layanan perbankan syariah, termasuk pembukaan rekening, pembiayaan konsumtif, produk tabungan, dan investasi yang sesuai prinsip syariah. BSI juga menyediakan layanan konsultasi keuangan dan edukasi literasi keuangan syariah secara berkala bagi para pegawai.

Menurut pihak BSI, kerja sama ini menjadi bagian dari komitmen perusahaan dalam memperluas penetrasi layanan keuangan syariah di lingkungan instansi pemerintah. Kepala Cabang BSI Wilayah Sulsel, H. Arif Maulana, menyambut baik kolaborasi ini sebagai wujud sinergi untuk membangun ekosistem ekonomi syariah yang kuat.

"Kami berkomitmen untuk menyediakan layanan keuangan syariah yang tidak hanya memudahkan transaksi harian, tetapi juga mendukung perencanaan keuangan jangka panjang bagi ASN, terutama dalam aspek tabungan haji, umrah, dan pembiayaan rumah syariah," jelas Arif Maulana.

Komitmen Bersama Wujudkan Ekosistem Syariah di Instansi Pemerintah

Kegiatan penandatanganan nota kesepahaman ini disaksikan oleh jajaran pimpinan Kanwil Kemenkumham Sulsel dan perwakilan dari BSI. Dalam acara tersebut, juga dilakukan sesi diskusi interaktif mengenai peran strategis bank syariah dalam meningkatkan kesejahteraan pegawai negeri sipil (PNS), serta pengenalan produk-produk unggulan BSI.

Salah satu produk yang menjadi sorotan adalah layanan payroll syariah, di mana pegawai dapat menerima gaji langsung ke rekening BSI dengan skema yang mendukung nilai-nilai keuangan Islam. Selain itu, tersedia pula program pembiayaan konsumtif dengan margin kompetitif dan tenor yang fleksibel, seperti pembiayaan kendaraan dan pembelian properti.

"Kami ingin seluruh ASN merasakan kemudahan dan kenyamanan dalam mengelola keuangan mereka melalui layanan perbankan yang aman, transparan, dan sesuai nilai syariah," tambah Arif.

Penguatan Literasi Keuangan Syariah di Lingkungan ASN

Sebagai bagian dari kerja sama ini, BSI juga akan menggelar program literasi keuangan syariah secara berkala di lingkungan Kanwil Kemenkumham Sulsel. Program ini bertujuan meningkatkan pemahaman para pegawai mengenai konsep dasar keuangan syariah, pengelolaan keuangan pribadi, dan strategi investasi halal.

Liberti Sitinjak menekankan pentingnya literasi keuangan bagi ASN sebagai pondasi utama dalam membangun kesejahteraan finansial yang berkelanjutan.

"Dengan pemahaman yang baik tentang keuangan syariah, pegawai kami tidak hanya mendapatkan manfaat langsung dari layanan yang ada, tetapi juga mampu membuat keputusan finansial yang lebih bijak dan terencana," ujarnya.

Pihak Kanwil Kemenkumham Sulsel juga berharap kerja sama ini dapat memperluas cakupan layanan keuangan syariah ke unit-unit pelaksana teknis di bawahnya, seperti lembaga pemasyarakatan, kantor imigrasi, dan balai pemasyarakatan.

Menjawab Tantangan Keuangan ASN di Era Digital

Dalam era transformasi digital, kebutuhan pegawai terhadap layanan keuangan yang cepat, efisien, dan mudah diakses semakin meningkat. BSI merespons hal ini dengan menyediakan platform digital banking yang terintegrasi, memungkinkan pegawai untuk melakukan transaksi kapan saja dan di mana saja melalui aplikasi BSI Mobile.

Arif Maulana menjelaskan bahwa digitalisasi layanan menjadi prioritas dalam menjawab kebutuhan gaya hidup keuangan modern di kalangan ASN.

"Kami tidak hanya menyediakan layanan offline di kantor cabang, tetapi juga layanan digital yang user-friendly agar pegawai Kemenkumham dapat mengakses seluruh fasilitas secara fleksibel melalui BSI Mobile," tegasnya.

Langkah ini sejalan dengan semangat Kemenkumham Sulsel dalam mendorong transformasi digital di semua lini pelayanan publik, termasuk dalam pengelolaan keuangan pegawai.

Harapan: ASN Lebih Sejahtera dan Melek Keuangan

Kolaborasi antara Kanwil Kemenkumham Sulsel dan BSI diharapkan menjadi model kemitraan produktif antara pemerintah dan sektor perbankan syariah. Dengan menyediakan solusi keuangan yang terintegrasi, berbasis prinsip syariah, serta memperkuat literasi keuangan di kalangan ASN, kerja sama ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian finansial pegawai secara berkelanjutan.

“Dengan kerja sama ini, kami ingin menciptakan pegawai yang tidak hanya produktif dalam bekerja, tetapi juga sejahtera dalam aspek keuangan pribadi. Ini adalah bagian dari reformasi birokrasi yang holistik,” pungkas Liberti Sitinjak.

Langkah strategis ini juga menjadi kontribusi nyata dalam mendukung agenda nasional penguatan ekonomi syariah dan literasi keuangan yang inklusif di seluruh Indonesia.