JAKARTA - Peringatan Hari Buruh Internasional atau yang dikenal dengan May Day selalu menjadi momen penting bagi pekerja di seluruh dunia untuk menyuarakan tuntutan mereka, termasuk di Indonesia. Di Sumatera Utara (Sumut), Hari Buruh pada 1 Mei 2025 ini diperkirakan akan kembali menjadi ajang bagi buruh untuk menuntut hak-hak mereka, terutama terkait dengan kondisi perumahan yang masih jauh dari layak bagi banyak pekerja.

Tuntutan utama buruh di Sumut tahun ini adalah mengenai penyediaan rumah murah yang layak huni. Dalam rangka peringatan May Day, ratusan buruh dari berbagai organisasi akan melakukan aksi unjuk rasa damai di depan Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Medan. Aksi ini bertujuan untuk mendesak Gubernur Sumut Bobby Nasution agar memperhatikan nasib buruh terkait dengan masalah perumahan yang selama ini belum terselesaikan dengan baik.

Tuntutan Buruh Terhadap Pemerintah

Ketua Partai Buruh Sumut, Will Agus, mengungkapkan bahwa dalam aksi unjuk rasa yang akan digelar pada 1 Mei 2025 tersebut, pihaknya akan mengajukan tuntutan agar Gubernur Sumut segera mewujudkan penyediaan rumah murah yang layak huni bagi buruh. Dalam Peringatan May Day 2025 besok, kami akan meminta kepada Gubernur Sumut Bobby Nasution agar mewujudkan salah satu tuntutan buruh, yaitu rumah murah layak huni,.

Tuntutan ini, menurut Agus, merupakan suatu kebutuhan mendesak yang harus segera dipenuhi oleh pemerintah. Banyak buruh, terutama yang bekerja di sektor informal, masih belum memiliki akses terhadap rumah yang layak huni dan terjangkau. Selain itu, mereka juga menuntut agar pemerintah daerah memberikan fasilitas subsidi perumahan khusus untuk buruh.

Masalah Perumahan Buruh di Sumut

Masalah perumahan bagi buruh di Sumut memang menjadi isu yang sangat relevan. Berdasarkan data yang diperoleh dari berbagai sumber, hampir 70 persen buruh di Sumut, beserta keluarganya, masih tinggal di rumah kontrakan yang tidak memiliki status kepemilikan yang jelas. Hal ini menunjukkan ketidakmampuan buruh untuk mengakses kredit perumahan, yang umumnya hanya tersedia bagi kalangan dengan pendapatan yang lebih tinggi.

Will Agus, yang juga menjabat sebagai Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Sumut, menekankan bahwa tuntutan mengenai rumah murah layak huni bukanlah sebuah agenda politik. "Ini bukan soal politik, tetapi tentang kepekaan dan keberpihakan Pemerintah Provinsi Sumut terhadap nasib buruh," jelas Agus.

Menurutnya, sudah saatnya pemerintah daerah memberikan perhatian lebih terhadap kesejahteraan buruh, khususnya dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar seperti tempat tinggal. "Kami berharap agar Gubernur Bobby Nasution lebih peduli terhadap nasib buruh, termasuk mereka yang bekerja di sektor informal, yang pendapatannya masih jauh dari kata sejahtera," tambahnya.

Tantangan Buruh di Sektor Informal dan Formal

Selain masalah perumahan, buruh di Sumut juga menghadapi tantangan besar dalam hal kesejahteraan ekonomi. Mayoritas buruh yang bekerja di sektor informal, seperti pekerja lepas dan pedagang, masih memperoleh penghasilan yang jauh di bawah tingkat upah minimum. Kondisi ini mempersulit mereka untuk memenuhi kebutuhan dasar, termasuk kebutuhan akan tempat tinggal yang layak.

Di sisi lain, buruh yang bekerja di sektor formal pun menghadapi masalah yang tidak kalah berat. Meskipun mereka mendapatkan upah yang lebih baik dibandingkan dengan buruh sektor informal, status pekerjaan mereka seringkali tidak stabil. Banyak buruh yang bekerja dengan status kontrak atau outsourcing, yang membuat mereka rentan terhadap pemutusan hubungan kerja (PHK) tanpa adanya jaminan masa depan yang jelas.

Dalam konteks ini, Agus menegaskan bahwa tuntutan untuk rumah murah layak huni adalah hal yang sangat relevan, mengingat banyak buruh yang bekerja di sektor formal maupun informal masih kesulitan memiliki rumah sendiri. "Tingkat upah yang diterima buruh bervariasi, namun banyak dari mereka yang bekerja dengan status pekerja kontrak atau outsourcing, yang sering kali tidak mendapatkan hak-hak dasar seperti jaminan kesehatan dan pensiun," paparnya.

Solusi dan Harapan bagi Buruh

Menyikapi masalah ini, para buruh berharap agar pemerintah tidak hanya memberikan perhatian pada upah yang layak, tetapi juga pada kebutuhan dasar lainnya, seperti tempat tinggal yang layak. Tuntutan mengenai rumah murah layak huni merupakan salah satu solusi yang dapat mengatasi masalah ketidakpastian tempat tinggal bagi buruh. Dengan adanya subsidi perumahan atau program pemerintah yang memudahkan akses terhadap rumah terjangkau, diharapkan kondisi perumahan bagi buruh di Sumut bisa lebih baik.

Will Agus juga berharap agar Pemerintah Provinsi Sumut, melalui Gubernur Bobby Nasution, dapat lebih peduli terhadap nasib buruh, terutama mereka yang tinggal di daerah-daerah terpencil atau di perkampungan. "Kami meminta kepada Gubernur agar lebih memperhatikan kesejahteraan buruh, terutama dalam hal akses terhadap rumah yang layak dan terjangkau," ujarnya.

Dampak Positif Jika Tuntutan Terwujud

Jika tuntutan buruh ini dapat terwujud, akan ada dampak positif yang sangat besar bagi kesejahteraan buruh di Sumut. Dengan tersedianya rumah murah layak huni, buruh dapat memiliki tempat tinggal yang lebih aman dan nyaman, yang pada gilirannya akan meningkatkan produktivitas mereka di tempat kerja. Selain itu, dengan adanya akses terhadap perumahan yang terjangkau, buruh juga akan merasa lebih dihargai dan diperhatikan oleh pemerintah.

Selain itu, langkah ini juga dapat menjadi contoh bagi provinsi lainnya di Indonesia dalam menciptakan kebijakan yang berpihak kepada buruh, sehingga masalah perumahan yang selama ini menjadi hambatan bagi banyak pekerja dapat teratasi.

Tindak Lanjut dan Solusi Ke Depan

Sebagai langkah tindak lanjut, diharapkan pemerintah Provinsi Sumut dapat segera merumuskan kebijakan terkait penyediaan rumah murah bagi buruh, termasuk langkah-langkah konkret untuk memastikan bahwa buruh, baik yang bekerja di sektor formal maupun informal, dapat mengakses fasilitas perumahan dengan lebih mudah. Hal ini tentu memerlukan kerjasama antara pemerintah daerah, pengusaha, dan pihak terkait lainnya.

Dengan memenuhi kebutuhan dasar seperti tempat tinggal yang layak, diharapkan buruh dapat merasakan peningkatan kesejahteraan yang lebih baik, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada kemajuan ekonomi di Sumut secara keseluruhan. Tuntutan buruh untuk rumah murah layak huni adalah tuntutan yang sah dan harus mendapat perhatian serius dari pemerintah, mengingat peran penting buruh dalam pembangunan daerah.

Tuntutan ini bukan hanya tentang rumah, tetapi juga tentang memberikan rasa aman dan kesejahteraan kepada mereka yang telah berkontribusi besar dalam perekonomian daerah dan negara.