JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (Sulselbar), bekerja sama dengan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Maros, telah merumuskan tujuh program kerja strategis untuk dilaksanakan sepanjang tahun 2025. Program-program ini bertujuan untuk mempercepat inklusi keuangan serta memperkuat perekonomian daerah, terutama dalam konteks ketahanan ekonomi yang semakin penting di tengah tantangan global yang dihadapi saat ini.
Hal tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi (Rakor) yang berlangsung di Ruang Baruga B Kantor Bupati Kabupaten Maros, yang dihadiri oleh seluruh anggota TPAKD. Dalam kesempatan tersebut, berbagai langkah strategis telah disusun untuk memastikan akses keuangan yang lebih luas serta peningkatan literasi dan inklusi keuangan bagi masyarakat.
Tujuh Program Kerja yang Akan Dilaksanakan pada 2025
Adapun tujuh program kerja yang akan dijalankan pada tahun 2025 meliputi berbagai sektor yang saling terkait, dengan tujuan utama untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mempercepat pembangunan ekonomi daerah. Berikut adalah rincian dari tujuh program kerja yang disusun oleh OJK Sulselbar bersama TPAKD Kabupaten Maros:
Pengembangan Ekonomi Daerah Melalui Sektor Prioritas Pemerintah Daerah
Program pertama bertujuan untuk mendorong pengembangan sektor-sektor ekonomi yang menjadi prioritas pemerintah daerah. Fokus utamanya adalah pada sektor-sektor yang memiliki potensi besar untuk memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
Fasilitasi Akses Keuangan kepada UMKM Sektor Prioritas Binaan Pemerintah Daerah
Program ini ditujukan untuk meningkatkan akses keuangan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), terutama yang bergerak di sektor-sektor prioritas yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Dengan memberi kemudahan akses keuangan, diharapkan UMKM dapat berkembang dan berkontribusi pada perekonomian lokal.
Mendorong Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan
Salah satu program inti dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemahaman dan pengelolaan keuangan pribadi. Program ini diharapkan dapat memperkuat budaya literasi keuangan di kalangan masyarakat, sehingga mereka lebih siap untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi yang lebih formal.
Fasilitasi Ekosistem Keuangan Inklusif di Wilayah Pedesaan – Desa Ketahanan Pangan
Program ini bertujuan untuk menciptakan ekosistem keuangan yang inklusif, khususnya di wilayah pedesaan. Fokusnya adalah pada desa-desa yang memiliki potensi ketahanan pangan, di mana akses keuangan dapat membantu meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani serta masyarakat pedesaan secara keseluruhan.
Mendorong Budaya Menabung Sejak Dini dengan Target Satu Rekening Satu Pelajar (Kejar) / One Student One Account (OSOA)
Program ini bertujuan untuk menanamkan budaya menabung sejak dini di kalangan pelajar. Melalui inisiatif Satu Rekening Satu Pelajar, diharapkan generasi muda mulai memiliki kebiasaan menabung yang akan berguna untuk masa depan mereka. Ini juga merupakan langkah awal untuk mempersiapkan mereka dalam menggunakan produk keuangan di masa depan.
Mendorong Percepatan Akses Keuangan melalui Digitalisasi Produk/Layanan Keuangan dengan QRIS
Dalam era digital, penting untuk memanfaatkan teknologi untuk mempercepat inklusi keuangan. Program ini fokus pada digitalisasi produk dan layanan keuangan, khususnya dengan menggunakan sistem QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard), yang memudahkan masyarakat untuk melakukan transaksi pembayaran secara nontunai.
Akselerasi Pemanfaatan Produk/Layanan Pasar Modal (Program Tematik Nasional 2025)
Program ini bertujuan untuk memperkenalkan dan mengakselerasi penggunaan produk pasar modal, yang diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah. Ini juga termasuk dalam program tematik nasional 2025 yang mendorong pemanfaatan pasar modal di seluruh Indonesia.
Perekonomian Maros Tumbuh Positif di Tengah Tekanan Ekonomi Global
Direktur Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK Sulselbar, Arif Machfoed, menyampaikan bahwa meskipun perekonomian global tengah mengalami tekanan, Kabupaten Maros tetap menunjukkan pertumbuhan yang stabil. Menurutnya, perekonomian Kabupaten Maros tumbuh sebesar 3,79% pada tahun 2024, angka yang cukup menggembirakan di tengah tantangan ekonomi global yang ada.
"Dari sisi sektor keuangan, kinerja perbankan daerah juga menunjukkan capaian positif. Hingga Februari 2025, total aset perbankan tumbuh 2,58% secara tahunan menjadi Rp3,16 triliun, dan penyaluran kredit tumbuh 2,45% menjadi Rp3,19 triliun. Hal ini mencerminkan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan," jelas Arif Machfoed dalam kesempatan tersebut.
Lebih lanjut, Arif juga menjelaskan bahwa penyaluran kredit di Kabupaten Maros banyak mengalir ke sektor-sektor produktif seperti perdagangan, pertanian, dan jasa kemasyarakatan. "Penyaluran kredit ini menunjukkan arah intermediasi keuangan yang mendukung sektor riil daerah. Selain itu, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Maros telah mencapai Rp131 miliar kepada 2.363 debitur, yang mencerminkan kontribusi aktif daerah dalam mendukung pembiayaan UMKM," tambahnya.
Apresiasi dari Pemerintah Daerah
Wakil Bupati Maros, A. Mue’tazim Mansyur, juga memberikan apresiasi atas pertumbuhan ekonomi yang terus terjadi di Kabupaten Maros, yang menurutnya tidak terlepas dari kontribusi sektor jasa keuangan dan peran strategis yang dimainkan oleh TPAKD Kabupaten Maros. "Kami sangat mengapresiasi peran TPAKD yang aktif dalam mendorong akselerasi inklusi keuangan di Kabupaten Maros. Melalui rakor ini, kami telah menetapkan tujuh program kerja yang akan dijalankan pada tahun 2025 untuk terus mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ungkap A. Mue’tazim Mansyur.
Dengan pelaksanaan tujuh program kerja tersebut, OJK Sulselbar dan TPAKD Maros berharap dapat mendorong peningkatan inklusi keuangan dan penguatan ekonomi daerah, sekaligus memperkuat sektor UMKM yang menjadi salah satu pilar utama perekonomian lokal. Melalui kerja sama yang solid antara OJK, TPAKD, dan pemerintah daerah, diharapkan Kabupaten Maros dapat mencapai kemajuan yang signifikan dalam mewujudkan tujuan tersebut.