JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, angkat bicara terkait kabar yang beredar mengenai penghentian sementara operasional 15 pesawat milik PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Penghentian operasional tersebut dikabarkan disebabkan oleh kesulitan Garuda dalam membayar biaya perawatan pesawat.
Kabar mengenai penghentian operasional sejumlah pesawat Garuda ini pertama kali dilaporkan oleh Bloomberg, yang mengutip sumber yang mengetahui kondisi internal maskapai tersebut. Menurut laporan tersebut, langkah ini menandakan bahwa rencana kebangkitan Garuda yang sempat digadang-gadang mungkin tengah menghadapi kendala besar.
Menteri Erick Belum Menerima Penjelasan Resmi dari Garuda
Menteri Erick Thohir, saat ditemui di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, mengungkapkan bahwa dirinya belum mengetahui lebih lanjut mengenai informasi yang beredar soal penghentian operasional 15 pesawat tersebut. Erick menyatakan bahwa ia akan segera meminta penjelasan lebih lanjut dari pihak direksi Garuda Indonesia untuk memastikan situasi yang sebenarnya.
"Saya belum tahu, saya akan tanya langsung kepada Pak Dirut Garuda Indonesia untuk memastikan bagaimana kondisi sebenarnya," kata Erick Thohir dalam keterangannya, mengomentari kabar yang tengah viral tersebut.
Menteri BUMN ini juga menambahkan bahwa penting untuk memperoleh informasi yang jelas dari pihak Garuda terkait langkah yang diambil perusahaan tersebut, mengingat maskapai pelat merah ini memiliki peran strategis dalam sistem transportasi udara di Indonesia.
Kesulitan Keuangan yang Menekan Garuda Indonesia
Berdasarkan informasi yang diperoleh dari sumber Bloomberg, penghentian operasional sejumlah pesawat ini disebabkan oleh masalah keuangan yang dihadapi oleh Garuda Indonesia. Maskapai nasional ini disebutkan kesulitan membayar biaya perawatan pesawat-pesawatnya, yang merupakan kebutuhan rutin untuk menjaga operasional penerbangan.
Sumber tersebut mengungkapkan bahwa beberapa pemasok yang menyediakan suku cadang pesawat dan tenaga kerja untuk Garuda Indonesia telah mulai meminta pembayaran di muka, karena khawatir dengan situasi keuangan yang memburuk. Bahkan, beberapa pesawat yang dihentikan operasionalnya dilaporkan merupakan pesawat milik PT Citilink Indonesia, anak perusahaan Garuda yang bergerak di sektor penerbangan low-cost carrier.
Data Armada Garuda dan Citilink
Menurut data terbaru dari perusahaan pemantau armada pesawat, Cirium, Garuda Indonesia saat ini memiliki total 66 pesawat yang masih beroperasi. Namun, selain pesawat yang dihentikan sementara operasionalnya, diketahui ada 14 pesawat lainnya yang disimpan dan tidak aktif. Hal ini menambah tekanan pada perusahaan yang tengah berusaha memperbaiki kondisi keuangannya.
Di sisi lain, PT Citilink Indonesia, yang merupakan bagian dari Garuda Indonesia, juga mengalami dampak dari kesulitan keuangan Garuda. Sebagian besar pesawat yang dihentikan operasionalnya merupakan pesawat milik Citilink, meskipun perusahaan tersebut beroperasi di segmen pasar berbeda. Hal ini menunjukkan adanya ketegangan finansial yang lebih besar yang turut mempengaruhi perusahaan penerbangan lain yang berafiliasi dengan Garuda.
Upaya Garuda untuk Memulihkan Keuangan
Pada akhir tahun lalu, Garuda Indonesia menunjuk Wamildan Tsani Panjaitan sebagai CEO baru perusahaan dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi keuangan Garuda Indonesia. Salah satu langkah yang dilakukan adalah memperluas jaringan internasional dan memperbaiki manajemen serta kinerja finansial maskapai. Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga telah memberikan perhatian khusus terhadap Garuda Indonesia, mengingat pentingnya maskapai ini sebagai penyedia layanan transportasi udara yang vital di Indonesia.
Namun, dalam beberapa bulan terakhir, Garuda menghadapi sejumlah tantangan eksternal, termasuk kebijakan pembatasan harga tiket domestik oleh pemerintah. Kebijakan tersebut bertujuan untuk mengatur harga tiket pesawat agar tetap terjangkau bagi penumpang, terutama kelas ekonomi. Meskipun niatnya baik, kebijakan ini membatasi kemampuan maskapai untuk menaikkan tarif yang bisa berkontribusi pada peningkatan pendapatan mereka.
Dampak Kebijakan Pembatasan Harga Tiket
Kebijakan pembatasan harga tiket yang diterapkan pemerintah Indonesia mempengaruhi kemampuan Garuda Indonesia untuk meningkatkan pendapatannya. Maskapai penerbangan nasional ini, yang sebagian besar biaya operasionalnya ditanggung dalam mata uang dolar AS, juga terpengaruh oleh fluktuasi nilai tukar rupiah yang semakin lemah. Imbasnya, Garuda kesulitan untuk menutupi biaya-biaya operasional yang terus meningkat.
Sumber Bloomberg juga menyebutkan bahwa Garuda Indonesia bukanlah satu-satunya maskapai di Asia Tenggara yang menghadapi kendala serupa. Maskapai-maskapai lain di kawasan ini juga berjuang dengan kesulitan yang sama, yaitu pembayaran biaya perawatan pesawat dan tekanan keuangan akibat kenaikan biaya operasional serta kebijakan pemerintah yang membatasi tarif tiket.
Apa yang Bisa Diharapkan ke Depan?
Dengan adanya kabar penghentian operasional pesawat dan situasi keuangan yang semakin menekan, banyak pihak yang bertanya-tanya tentang masa depan Garuda Indonesia. Menteri BUMN Erick Thohir menekankan pentingnya mencari solusi yang tepat untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh Garuda, baik dari sisi internal perusahaan maupun dukungan dari pihak-pihak terkait.
"Garuda Indonesia adalah maskapai yang penting bagi perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, kita perlu memastikan bahwa perusahaan ini dapat terus beroperasi dengan baik, tanpa mengorbankan kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat," ujar Erick.
Di sisi lain, Garuda Indonesia diharapkan dapat melakukan restrukturisasi lebih lanjut untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi beban keuangan yang selama ini menjadi tantangan utama. Tentunya, hal ini membutuhkan kerja keras dari seluruh jajaran direksi serta dukungan pemerintah untuk memastikan kelangsungan hidup perusahaan yang menjadi kebanggaan Indonesia ini.
