JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur mengangkat perhatian serius terkait mekanisme penyaluran bantuan sosial (bansos) yang dinilai masih perlu pembenahan agar tepat sasaran. Fokus utama sorotan DPRD adalah pada validitas dan integrasi data penerima bansos yang menjadi kunci dalam memastikan bantuan sampai kepada warga yang benar-benar membutuhkan.
Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, menyikapi masukan dari DPRD dengan respons yang positif dan berjanji akan memperkuat sistem pendataan penerima bansos. Emil mengungkapkan bahwa pemerintah provinsi akan mengkaji secara serius saran yang disampaikan untuk meningkatkan efektivitas penyaluran bansos.
“Jadi ini kita akan cermati, tadi dibilang coba diperkuat lagi data P3KE, DTSEN, dan juga DTKS supaya penyaluran bansos itu bisa lebih maksimal lagi,” ujar Emil saat ditemui di Surabaya.
Menurut Emil, masukan dari DPRD sangat konstruktif dan merupakan peluang bagi pemerintah provinsi untuk mengintegrasikan berbagai sumber data penerima bantuan sosial sehingga pengelolaan program bansos menjadi lebih terarah dan tepat sasaran.
“Tentunya itu saran yang baik yang kita integrasikan ke dalam pengelolaan dari bantuan-bantuan,” tambah Emil.
Pentingnya Data Valid dan Terintegrasi dalam Penyaluran Bansos
Kritikan DPRD Jawa Timur ini muncul di tengah upaya pemerintah daerah dalam mengatasi kemiskinan dan memastikan bantuan sosial dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Validitas data menjadi hal utama karena keberhasilan program bansos sangat bergantung pada akurasi penerima yang telah terdata dengan baik.
Beberapa data kunci yang menjadi acuan dalam penyaluran bansos adalah:
-Penyasar Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE): Data yang digunakan pemerintah pusat sebagai referensi untuk menargetkan program pengentasan kemiskinan ekstrem. Data ini menjadi penting dalam menetapkan prioritas bantuan untuk kelompok masyarakat yang sangat membutuhkan.
-Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN): Merupakan data nasional yang mencakup seluruh penduduk Indonesia berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK). DTSEN mengklasifikasikan masyarakat ke dalam beberapa kategori, seperti miskin ekstrem, hampir miskin, dan menengah. Penggunaan DTSEN membantu memetakan kondisi sosial ekonomi warga secara lebih detail.
-Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS): Data induk yang berisi informasi tentang penerima layanan kesejahteraan sosial, termasuk bantuan dan program pemberdayaan. DTKS juga menyimpan potensi dan sumber kesejahteraan sosial yang dapat dimanfaatkan untuk perencanaan kebijakan.
Ketiga data tersebut jika dapat diintegrasikan dengan baik akan menjadi fondasi kuat bagi pemerintah dalam menjalankan program bansos secara efektif, menghindari tumpang tindih penerima, serta memastikan sumber daya pemerintah digunakan secara optimal.
Tantangan dan Harapan dari Pemerintah Daerah
Emil Dardak mengakui bahwa pembenahan data dan sistem penyaluran bantuan sosial memang bukan hal yang mudah. Namun, dia yakin bahwa dengan kolaborasi antara pemerintah, DPRD, dan berbagai pihak terkait, program bansos di Jawa Timur dapat semakin baik dan tepat sasaran.
“Kami akan terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan data-data tersebut dapat diperbarui dan disinkronkan dengan baik,” kata Emil.
Selain itu, Emil berharap ke depan masyarakat yang berhak menerima bansos tidak lagi mengalami kesulitan dalam mendapatkan bantuan yang mereka butuhkan.
“Dengan data yang lebih akurat, diharapkan penyaluran bansos tidak hanya tepat sasaran tetapi juga tepat waktu,” tutupnya.
Upaya DPRD untuk Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas
Sorotan DPRD Jawa Timur ini merupakan bagian dari peran legislatif dalam mengawasi pelaksanaan program pemerintah agar berjalan sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. DPRD mengingatkan pentingnya evaluasi dan pembaruan data secara berkala agar tidak terjadi penyimpangan yang merugikan masyarakat dan negara.
Dengan adanya dialog antara DPRD dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, diharapkan penyaluran bansos ke depan menjadi lebih efektif, membantu mengurangi angka kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
