JAKARTA - Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menghadapi tantangan serius dalam optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) melalui Badan Usaha Pelabuhan (BUP) Kepri. DPRD setempat memberikan dorongan kuat agar BUP Kepri lebih proaktif mengembangkan bisnis transportasi laut internasional, khususnya dengan mengoperasikan kapal feri sendiri di rute-rute strategis yang selama ini dikuasai oleh perusahaan swasta.
Sekretaris Komisi II DPRD Provinsi Kepri, Wahyu Wahyudin, menegaskan bahwa BUP Kepri harus segera menyusun strategi konkret guna memanfaatkan potensi besar sektor maritim. “Di Batam sudah ada pelabuhan baru, selama ini kapal-kapal dimiliki perusahaan swasta. Saya berharap BUP Kepri bisa memiliki kapal internasional,” ujarnya.
Menurut Wahyu, keterlibatan BUP Kepri dalam bisnis kapal feri internasional dapat menjadi solusi agar harga tiket yang saat ini dianggap terlalu mahal bisa ditekan. Di beberapa rute vital seperti Batam-Singapura, harga tiket saat ini mencapai Rp800 ribu per orang, sedangkan Batam-Johor berada di kisaran Rp400 ribu. Harga tersebut dinilai memberatkan masyarakat, terutama bagi pelaku ekonomi kecil dan menengah.
“Selisih jauh, kalau BUP hadir tentunya bisa menegahi itu, jangan dimonopoli perusahaan swasta,” kata Wahyu.
Dorongan DPRD ini juga terkait dengan evaluasi terhadap kontribusi BUMD yang dinilai masih belum signifikan dalam meningkatkan PAD dan memberi manfaat langsung kepada masyarakat. Wahyu menilai sudah saatnya Pemerintah Daerah hadir secara tegas untuk mendukung BUP Kepri dalam merambah bisnis transportasi laut internasional.
“Pemerintah harus tegas dan hadir, satu sisi kesulitan terkait keuangan daerah satu sisi lagi tidak mau ada usaha yang bisa menjanjikan,” tambahnya.
Wahyudin meyakini bahwa bila BUP Kepri bisa menjadi operator kapal feri di jalur-jalur internasional, hal itu tidak hanya akan meningkatkan pendapatan daerah, tetapi juga membawa keuntungan ekonomi bagi masyarakat secara langsung. “Ini dapat menciptakan efek domino terhadap penurunan harga tiket yang selama ini sangat membebani masyarakat,” tegasnya.
Lebih jauh, keberadaan BUP Kepri sebagai pemain baru di sektor transportasi laut diharapkan dapat menciptakan persaingan sehat dan memecah monopoli yang selama ini terjadi. Persaingan ini diyakini akan mendorong layanan lebih baik dan harga yang lebih kompetitif, sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat menikmati jasa transportasi laut dengan biaya lebih terjangkau.
Peluang bisnis maritim di Kepri memang sangat menjanjikan, terutama dengan posisi geografis yang strategis sebagai gerbang utama perdagangan dan konektivitas antarnegara di kawasan Asia Tenggara. Pelabuhan baru di Batam memberikan kesempatan emas bagi BUP Kepri untuk memanfaatkan potensi tersebut secara optimal.
Wahyu menambahkan, “Saya kira bisa BUP Kepri bisa membuat kapal, yang penting ada keseriusan dari BUP itu sendiri.” Pernyataan ini menegaskan bahwa keberhasilan langkah ini sangat tergantung pada komitmen dan kesiapan BUP dalam menjalankan bisnis transportasi laut internasional.
Dengan hadirnya BUP Kepri sebagai operator kapal feri internasional, Pemerintah Daerah tidak hanya meningkatkan PAD dari sektor pelabuhan dan transportasi laut, tetapi juga mewujudkan sistem transportasi yang lebih berkeadilan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Hal ini penting mengingat tingginya biaya perjalanan laut selama ini menjadi keluhan utama warga.
Secara keseluruhan, dorongan DPRD Kepri ini merupakan panggilan bagi Badan Usaha Pelabuhan untuk segera bergerak cepat, menyusun rencana bisnis yang matang, dan mengeksekusi pembangunan serta pengoperasian kapal feri yang dapat bersaing di pasar internasional. Keberhasilan langkah ini diyakini akan menjadi tonggak penting dalam mengoptimalkan potensi maritim dan meningkatkan ekonomi daerah Kepulauan Riau.
