JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto resmi menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2025 tentang pembebasan bersyarat bagi saksi pelaku yang bersedia bekerja sama mengungkap kasus korupsi, dikenal sebagai justice collaborator (JC). Kebijakan ini dinilai dapat memperkuat penegakan hukum dengan membuka peluang bagi pelaku kejahatan untuk berperan aktif membantu aparat dalam mengungkap kasus korupsi dan tindak pidana terorganisasi lainnya.
Langkah Strategis Pemerintah Perkuat Penegakan Hukum
PP Nomor 24 Tahun 2025 ini merupakan langkah strategis pemerintah dalam memperbaiki sistem penegakan hukum di Indonesia, terutama pada kasus-kasus korupsi yang kerap rumit dan sulit diungkap. Dengan memberikan insentif berupa pembebasan bersyarat bagi pelaku yang menjadi justice collaborator, aparat penegak hukum diharapkan bisa mendapatkan alat bantu penting untuk menguak jaringan korupsi secara lebih efektif dan efisien.
Presiden Prabowo menegaskan bahwa regulasi ini diharapkan mendorong para pelaku kejahatan untuk lebih terbuka dalam memberikan keterangan yang bisa mengarah pada pengungkapan kasus secara komprehensif. Hal ini juga diharapkan mempercepat proses peradilan yang selama ini menghadapi kendala pembuktian yang kompleks.
Pendapat Pakar Hukum Tentang Justice Collaborator
Pakar hukum Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, menyambut baik terbitnya regulasi justice collaborator tersebut. Menurutnya, “Aturan justice collaborator bertujuan baik bagi peradilan karena membantu mengungkap kejahatan, termasuk tindak pidana terorganisasi seperti korupsi dan mempermudah pembuktian serta penuntutan,” ujar Fickar.
Fickar menambahkan, penerapan justice collaborator harus dilakukan dengan ketat dan selektif. “Metode penerapan harus jelas dan hanya berlaku untuk kasus-kasus tertentu yang memiliki tingkat kerugian besar, seperti korupsi. Seseorang bisa menjadi JC jika mampu mengungkap pelaku inti dan mengembalikan hasil tindak pidana,” jelasnya.
Kriteria dan Mekanisme Justice Collaborator
PP ini mengatur secara detail mekanisme dan persyaratan bagi pelaku yang ingin memperoleh status justice collaborator. Mereka yang bersedia bekerja sama harus memberikan informasi dan bukti yang valid serta membantu aparat penegak hukum mengungkap kasus korupsi secara menyeluruh. Pembebasan bersyarat yang diberikan tidak bersifat otomatis, melainkan melalui proses evaluasi yang ketat dan harus memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.
Dalam konteks korupsi, justice collaborator diharapkan tidak hanya mengungkap kasus secara individual, tetapi juga bisa membongkar jaringan korupsi yang lebih luas. Dengan begitu, upaya pemberantasan korupsi dapat dilakukan secara sistematis dan menyeluruh.
Dampak Positif pada Sistem Peradilan dan Pemberantasan Korupsi
Penerapan justice collaborator diyakini dapat memberi dampak positif signifikan dalam mempercepat proses peradilan dan meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi. Selama ini, keterbatasan bukti dan sulitnya membongkar jaringan pelaku korupsi sering menjadi penghambat utama aparat penegak hukum.
Dengan adanya regulasi ini, pelaku korupsi yang sebelumnya menjadi saksi kunci bisa diberikan insentif pembebasan bersyarat, asalkan mereka bersedia membuka fakta-fakta penting dan membantu penegak hukum mengungkap kejahatan tersebut. Langkah ini sekaligus menekan kemungkinan pelaku utama korupsi lolos dari jerat hukum.
Tantangan dan Pengawasan Pelaksanaan
Meski memiliki potensi positif, pengawasan ketat terhadap penerapan justice collaborator tetap diperlukan agar mekanisme ini tidak disalahgunakan. Pakar hukum Abdul Fickar menekankan perlunya transparansi dan akuntabilitas dalam menentukan siapa yang layak mendapatkan status JC.
“Justice collaborator bukanlah alat untuk menghindari hukuman secara keseluruhan, melainkan sarana mempercepat pengungkapan kasus dengan syarat dan prosedur yang jelas,” ujarnya.
Pemerintah dan aparat penegak hukum diharapkan terus melakukan evaluasi dan pengawasan agar regulasi ini dapat berjalan sesuai tujuan, yakni memperkuat penegakan hukum tanpa mengurangi rasa keadilan bagi korban dan masyarakat.
Langkah Lanjutan Pemerintah dalam Penegakan Hukum
PP Nomor 24 Tahun 2025 ini merupakan bagian dari serangkaian kebijakan pemerintah untuk memperbaiki sistem hukum dan memperkuat pemberantasan korupsi di Indonesia. Selain penerapan justice collaborator, pemerintah juga menggenjot program peningkatan kapasitas lembaga penegak hukum dan penguatan kerangka regulasi terkait tindak pidana korupsi dan kejahatan terorganisasi.
Presiden Prabowo berharap dengan adanya regulasi ini, aparat hukum semakin mudah mengungkap kasus korupsi besar yang selama ini sulit dibongkar. Dengan demikian, upaya penegakan hukum bisa berjalan lebih efektif dan memberi efek jera kepada pelaku kejahatan.
