JAKARTA - Kemacetan parah yang melanda Bali kembali menjadi perhatian serius, termasuk dari Presiden RI Prabowo Subianto saat kunjungan kerjanya ke Pulau Dewata. Menghadapi tekanan tersebut, Gubernur Bali Wayan Koster berjanji menuntaskan permasalahan ini dengan pembangunan infrastruktur masif yang akan dimulai pada 2026 dan rampung pada 2029.
Wayan Koster mengungkapkan strategi pemerintah daerah yang mengandalkan dana gotong royong melalui pemanfaatan pajak hotel dan restoran (PHR) dari Denpasar, Gianyar, dan Badung untuk membiayai pembangunan jalan baru dan underpass yang diproyeksikan mengurai kemacetan, terutama di daerah rawan macet seperti Badung dan Denpasar.
“Saya hitung 2026 sampai 2029 selesai. Sing dadi care makan cabe rawit jani gigit jani pedes sing keto. Sabar bedik (Sabar sedikit,red),” kata Koster dalam pidatonya di Penutupan Bulan Bung Karno, ISI Bali.
Koster memaparkan detail pembangunan empat underpass di Denpasar yang akan dibiayai oleh kombinasi anggaran Pemerintah Provinsi Bali, Pemkot Denpasar, dan Pemkab Badung. Menurutnya, pembangunan ini akan menghilangkan titik-titik kemacetan yang selama ini menjadi kendala utama mobilitas di pulau wisata ini.
“Rata-rata underpass Rp 200 miliar hingga Rp 300 miliar, kami akan bagi. Hitungan saya underpass Denpasar selesai tahun 2028. Titik macet akan hilang. Badung kami petakan semua infrastruktur yang membuat titik macet dimana karena Badung uangnya banyak harus selesai semua di Badung itu,” jelasnya.
Lebih jauh, Gubernur dua periode ini mengungkapkan rencana membuat jalan baru lintas kabupaten, yang menghubungkan Denpasar dan Badung hingga ke Tabanan dan Karangasem. Proyek ini akan didukung oleh APBD Provinsi Bali dengan dukungan dana dari Kabupaten Badung, Gianyar, dan Kota Denpasar yang menyisihkan 10 persen dari PHR mereka.
“Sekarang saya kerja keras buat program pembangunan infrastruktur. Sudah saya duduki bupati se-Bali pembangunan percepatan infrastruktur,” tutur Koster.
Dari perhitungan dana, Badung diperkirakan akan berkontribusi hingga Rp 600 miliar dari realisasi PHR yang diperkirakan mencapai lebih dari Rp 6 triliun, sementara Gianyar dan Denpasar masing-masing akan menyumbang Rp 90 miliar. Total dana ini sebesar Rp 780 miliar akan dibagi untuk pembangunan jalan baru lintas kabupaten serta alokasi untuk Dana Bagi Hasil Keuangan (BKK) bagi enam kabupaten dengan infrastruktur tertinggal.
“50 persen untuk dana BKK enam kabupaten yang tertinggal infrastruktur. Sedangkan 50 persen membangun jalan baru lintas kabupaten yang menjadi kewenangan pusat atau provinsi akan didanai dari sana,” imbuhnya.
Selain fokus pada pembangunan infrastruktur di wilayah utama, Koster menegaskan bahwa perhatian juga diberikan kepada enam kabupaten tertinggal di Bali yang akan mendapatkan bagian dana BKK sebesar 10 persen dari PHR, agar pembangunan merata dan pertumbuhan ekonomi dapat berlangsung secara inklusif.
“Inilah jurus yang saya lakukan, tidak bisa buru-buru, tatanan yang kami bentuk,” tegasnya.
