JAKARTA - Di tengah banyaknya fokus pembangunan infrastruktur darat dan laut, aliran sungai, danau, serta jaringan penyeberangan justru sering terlupakan. Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, Djoko Setijowarno, menyoroti hal ini dan menekankan pentingnya sebuah terobosan struktural: pembentukan Direktorat Jenderal khusus Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan di Kementerian Perhubungan. Tujuannya? Untuk menyentuh setiap aliran sungai dan danau di Indonesia, serta memastikan transportasi perairan terpenuhi dengan infrastruktur, pengawasan, dan anggaran yang memadai—bukan sekadar lip service.
Rawan Terabaikan
Menurut Djoko, Indonesia memiliki potensi transportasi air yang sangat besar: 840 danau dengan luas gabungan mencapai 7.103 km², 735 situ dengan luas total sekitar 5.000 km², dan sekitar 70.000 sungai, baik besar maupun kecil. Sungai Kapuas di Kalimantan Barat, misalnya, membentang sejauh 1.143 km dan merupakan jalur strategis untuk logistik dan konektivitas masyarakat. Meski demikian, belum ada otoritas khusus yang mengurus pengelolaan jalur perairan ini secara terfokus.
Banyak Lintas, Minim Supervisi
Saat ini terdapat 357 lintas penyeberangan—83 lintas bersifat komersial dan 274 lintas perintis—dengan 427 kapal yang digunakan. Namun tanpa direktorat atau badan khusus, pengawasan lintas-lintas ini terpinggirkan. Djoko menyoroti bagaimana pejabat eselon II saat ini justru berpindah antara Direktorat Perhubungan Darat dan Laut, tanpa perhatian nyata terhadap sektor perairan dasar ini. Akibatnya, anggaran yang ada lebih banyak difokuskan untuk menyelesaikan pekerjaan besar seperti di Danau Toba, sementara transportasi sungai minim perbaikan, modernisasi, dan pengawasan.
Kapal Tua dan Risiko Keselamatan
Tidak hanya soal manajemen dan anggaran, kondisi kapal-kapal di banyak daerah pun masih memprihatinkan. Di Kalimantan, misalnya, kapal-kapal tua masih beroperasi—bahkan beberapa dijalankan tanpa kajian modern dan prosedur keselamatan memadai. Hal ini meningkatkan risiko kecelakaan dan menurunkan efisiensi operasional. Sementara itu, penyeberangan pulau kecil, seperti akses ke Pulau Enggano atau ratusan pulau di Kabupaten Pangkajene Kepulauan (Pangkep), masih minim perhatian, karena dialihkan ke pemerintah daerah yang belum tentu memiliki sumber daya memadai untuk menjalankannya.
Beban Jalan Raya Meningkat
Ketergantungan terhadap transportasi darat dan laut menyebabkan jalan raya menanggung beban yang sebenarnya bisa dialihkan ke perairan. Sungai Musi dan Batanghari di Sumatera, misalnya, memiliki potensi sangat besar untuk mengangkut logistik. Sayangnya, setelah koneksi Trans-Kalimantan dibangun, pemanfaatan transportasi air menurun drastis. Akibatnya, jalan raya terbebani oleh truk dan kendaraan berat yang bisa sebaliknya bergerak lebih efisien melalui jalur sungai.
Harapan dari Danau Toba
Keberhasilan modernisasi angkutan danau di kawasan Danau Toba seharusnya menjadi cermin dan pendorong. "Kesuksesan pembenahan di angkutan Danau Toba bisa menjadi pembelajaran untuk membenahi angkutan sungai, danau dan penyeberangan di lokasi yang lain," ujar Djoko. Sayangnya, momentum ini belum berlanjut ke wilayah lain karena kurangnya struktur khusus dan alokasi anggaran yang memadai.
Usulan Direktorat Sendiri
Dengan membentuk Direktorat Jenderal khusus untuk Sungai, Danau, dan Penyeberangan, diharapkan akan muncul beberapa efek positif:
Anggaran mandiri untuk modernisasi kapal, pelabuhan kecil, sistem navigasi, dan pengawasan.
Fokus kepemimpinan dan SDM yang memahami kebutuhan transportasi perairan, bukan hanya peralihan dari darat atau laut.
Regulasi dan pengawasan khusus, mulai dari sertifikasi kapal, penegakan standar keselamatan, hingga pelatihan kru dan operator.
Ekosistem logistik perairan yang terintegrasi, mampu meringankan beban jalan raya dan meningkatkan konektivitas wilayah terpencil.
Keselamatan warga dan wisatawan menjadi prioritas, bukan sekadar proyek efisiensi.
Indonesia, Negara Maritim
Djoko mengingatkan satu hal penting: Indonesia bukan negara daratan, melainkan negara kepulauan. Transportasi perairan adalah urat nadi mobilitas orang dan barang. Oleh karena itu, sistem transportasi sungai, danau, dan penyeberangan harus diperlakukan sebagai moda transportasi utama—dengan perlakuan dan pengelolaan setara dengan darat dan laut.
Dengan perubahan struktur dan pendanaan, transportasi air bisa berubah dari modal pasif yang terlupakan menjadi kekuatan utama dalam sistem transportasi nasional. Jika tidak, risiko kemacetan, biaya logistik tinggi, dan kecelakaan serupa insiden KMP Tunu Pratama Jaya bisa terus terjadi. Pembentukan Direktorat Jenderal khusus bukan hanya soal efisiensi birokrasi, tetapi langkah strategis untuk membawa Indonesia menjadi bangsa yang benar-benar mengelola wilayahnya secara menyeluruh.
