JAKARTA - Di tengah perhatian global terhadap kondisi ekonomi negara-negara G20, Indonesia justru menunjukkan kekuatan yang patut diapresiasi. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membuka fakta bahwa rasio utang pemerintah Indonesia termasuk yang terendah dibandingkan dengan anggota G20 lainnya. Hal ini menjadi tanda stabilitas ekonomi nasional yang tetap kokoh di tengah berbagai tantangan dunia.
Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), per triwulan pertama 2025, rasio utang luar negeri Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) tercatat sebesar 30,6 persen. Angka ini mencerminkan posisi Indonesia yang relatif aman secara finansial dan memiliki ruang fiskal yang memadai untuk menjalankan berbagai program prioritas pemerintah.
Sri Mulyani menegaskan bahwa kondisi ekonomi Indonesia saat ini didukung oleh sinergi kebijakan fiskal dan moneter yang berjalan harmonis antara pemerintah dan Bank Indonesia. Koordinasi yang baik ini terlihat dari pertumbuhan ekonomi yang tetap solid meskipun ada kontraksi kecil pada triwulan tertentu, serta inflasi yang tetap terkendali.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan pertama 2025 mencapai 4,87 persen secara tahunan (year-on-year), meskipun secara kuartalan terjadi penurunan sebesar 0,98 persen. Pertumbuhan ini menjadi salah satu yang tertinggi di antara negara-negara G20, memperlihatkan daya tahan ekonomi Indonesia.
Inflasi pun relatif rendah, dengan angka 0,19 persen secara bulanan pada Juni 2025, dan inflasi tahunan mencapai 1,87 persen. Jika dibandingkan dengan negara ASEAN dan anggota G20 lain, inflasi Indonesia termasuk yang paling terkendali. Selain itu, cadangan devisa Indonesia mencapai level tertinggi sepanjang sejarah pada bulan Maret 2025, menunjukkan kekuatan fundamental ekonomi yang solid.
Sebagai bagian dari evaluasi delapan bulan awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Sri Mulyani mengungkapkan fokus kebijakan fiskal pada efisiensi dan penguatan program prioritas. Pemerintah mengurangi belanja kementerian dan lembaga yang tidak prioritas, lalu mengalokasikannya ke program-program baru yang menjadi inisiatif Presiden. Langkah ini merupakan upaya nyata menjaga kesehatan fiskal negara sekaligus mendorong pembangunan yang tepat sasaran.
Beberapa kebijakan yang sudah diterapkan antara lain pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen hanya pada barang-barang mewah, stimulus ekonomi untuk meningkatkan daya beli masyarakat, serta pengelolaan transisi pemerintahan yang berjalan cepat dan stabil. Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi tanpa mengabaikan aspek keadilan dan pemerataan.
Sri Mulyani juga menggarisbawahi program-program yang berdampak langsung kepada masyarakat luas, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mendukung kesehatan anak-anak, pengamanan stok beras nasional sebanyak 4 juta ton guna menjaga ketahanan pangan, penghapusan utang macet UMKM agar pelaku usaha kecil dapat lebih mudah mengakses pembiayaan, serta pembentukan 80.000 Koperasi Desa Merah Putih yang memperkuat ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal.
Kondisi ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya fokus pada pengelolaan makroekonomi, tetapi juga pada pemberdayaan masyarakat dan pengembangan ekonomi kerakyatan. Sinergi antara kebijakan fiskal, moneter, dan program sosial menjadi kunci keberhasilan pemerintah menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan yang inklusif.
Melalui berbagai langkah strategis ini, Sri Mulyani menegaskan bahwa Indonesia berada pada posisi yang kuat dalam menghadapi dinamika ekonomi global. Rasio utang yang rendah dan pertumbuhan ekonomi yang tetap positif memberikan ruang untuk terus memperkuat perekonomian nasional dan mengatasi berbagai tantangan ke depan. Dengan komitmen menjaga efisiensi dan fokus pada prioritas, pemerintah optimistis dapat membawa Indonesia ke arah kemajuan yang berkelanjutan.
