JAKARTA - Upaya pemerintah dalam mewujudkan keadilan energi terus bergulir. Salah satu langkah nyatanya adalah dengan memastikan akses listrik menjangkau seluruh pelosok negeri, termasuk wilayah terpencil di Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Komitmen ini diperlihatkan secara langsung oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, yang turun langsung ke lapangan untuk meninjau pelaksanaan program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL).
Kunjungan Menteri ESDM ke Blora menjadi bukti bahwa pemerintah serius dalam menyukseskan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan seluruh dusun dan kelurahan di Indonesia, tanpa terkecuali, memiliki akses terhadap jaringan listrik secara merata. Meski secara teknis jaringan listrik di Jawa Tengah telah diklaim cukup memadai, pemerintah merasa perlu memastikan langsung ke lapangan agar tidak ada masyarakat yang tertinggal dari pelayanan dasar ini.
“Jaringan listrik di Jawa Tengah sebenarnya sudah sangat maksimal menurut laporan PLN. Tapi kami ingin pastikan di lapangan. Jaringan sudah ada, dan pemerintah menyambung langsung secara gratis ke rumah-rumah,” ujar Menteri Bahlil dalam keterangan resminya, dikutip dari situs Kementerian ESDM.
Program BPBL sendiri merupakan inisiatif Kementerian ESDM yang menyasar rumah tangga tidak mampu, dengan tujuan utama agar mereka dapat menikmati listrik secara mandiri. Selama ini, tak sedikit warga miskin yang terpaksa menumpang sambungan listrik dari tetangga atau keluarga karena keterbatasan ekonomi. Melalui program ini, mereka difasilitasi sambungan listrik baru secara gratis, tanpa pungutan.
Bekerja sama dengan PT PLN (Persero), program BPBL mencakup serangkaian layanan, mulai dari penyambungan jaringan listrik ke rumah, pemasangan kWh meter, hingga instalasi penerangan dasar. Setiap rumah tangga penerima manfaat mendapatkan tiga titik lampu, satu stop kontak, daya 900 VA, dan voucher listrik senilai Rp100 ribu. Selain itu, mereka juga menerima Sertifikat Laik Operasi (SLO) sebagai bukti bahwa instalasi listrik di rumah mereka aman dan sesuai standar.
Salah satu warga Blora yang merasakan manfaat program ini adalah Muhammad Taifur. Ia tak bisa menyembunyikan rasa bahagianya karena kini rumahnya sudah memiliki sambungan listrik sendiri.
“Sebelumnya saya numpang listrik dari orang tua, dan itu rasanya tidak nyaman. Setelah dapat bantuan dari Pemerintah, PLN, dan Bapak Prabowo, rasanya seperti mimpi,” ungkap Taifur.
Cerita Taifur menjadi cerminan betapa program BPBL sangat berarti bagi masyarakat miskin. Bagi mereka, listrik bukan sekadar alat penerangan, melainkan simbol kemandirian dan kenyamanan hidup.
Sepanjang tahun 2024, realisasi BPBL secara nasional mencapai 155.429 sambungan. Dari jumlah tersebut, Provinsi Jawa Tengah mendapatkan alokasi sebanyak 18.953 sambungan. Sementara itu, pada tahun 2025, Kementerian ESDM menargetkan adanya 170.000 sambungan baru di seluruh Indonesia, dengan alokasi untuk Jawa Tengah meningkat menjadi 21.500 sambungan.
Program ini merupakan bagian dari investasi sosial yang dilakukan negara demi pemerataan pembangunan. Khusus di Blora, yang masuk dalam peringkat ke-14 daerah termiskin di Jawa Tengah, kehadiran program BPBL menjadi semacam “angin segar” di tengah berbagai keterbatasan.
Selain menjamin akses listrik, keberadaan sambungan mandiri ini diyakini akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Anak-anak bisa belajar dengan lebih baik di malam hari, ibu rumah tangga bisa lebih produktif, dan pelaku usaha rumahan memiliki peluang berkembang berkat listrik yang stabil dan cukup.
Langkah Kementerian ESDM yang turut menggandeng PLN dalam pelaksanaan BPBL juga menunjukkan sinergi antar-lembaga dalam mempercepat proses elektrifikasi nasional. Tidak hanya sebagai penggerak teknis, PLN juga memainkan peran penting dalam memetakan wilayah sasaran serta memastikan instalasi dilakukan sesuai standar keamanan.
Kebijakan listrik gratis ini sekaligus menjadi instrumen penting dalam pengentasan kemiskinan. Ketika beban biaya untuk sambungan listrik dihilangkan, maka alokasi pengeluaran rumah tangga miskin bisa diarahkan ke kebutuhan lain yang tak kalah penting, seperti pendidikan dan kesehatan.
Pemerintah pun terus mendorong transparansi dan keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan program ini. Melalui berbagai kanal, warga diminta aktif melaporkan jika ada oknum yang mencoba memungut biaya atau menyalahgunakan program.
Dengan pendekatan langsung ke masyarakat dan komitmen yang kuat dari pemerintah pusat, program BPBL tidak hanya menjadi proyek pembangunan infrastruktur, tetapi juga upaya nyata menciptakan keadilan sosial melalui energi. Blora hanyalah salah satu titik awal dari gerakan besar menuju elektrifikasi menyeluruh di Indonesia.
Langkah konkret ini diharapkan akan terus bergulir hingga tidak ada lagi keluarga yang hidup dalam kegelapan karena ketiadaan akses listrik. Dalam konteks pembangunan berkeadilan, listrik menjadi hak dasar yang tak bisa ditawar. Pemerintah pun menegaskan bahwa tidak akan berhenti sampai semua warga Indonesia merasakan terang di rumahnya masing-masing.
