JAKARTA - Upaya memajukan kawasan perbatasan di Pulau Kalimantan mendapatkan dorongan besar melalui sinergi dua provinsi yang saling bertetangga. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dan Kalimantan Utara (Kaltara) menegaskan komitmennya untuk berkolaborasi membangun infrastruktur strategis, terutama jalan penghubung di wilayah perbatasan yang selama puluhan tahun tertinggal dari daerah lain.
Kesepakatan kerja sama ini resmi dituangkan dalam penandatanganan antara Gubernur Kaltim, Dr. H. Rudy Mas’ud atau akrab disapa Gubernur Harum, dengan Gubernur Kaltara, H. Zainal Paliwang. Momen bersejarah tersebut menjadi titik awal penguatan kolaborasi lintas provinsi yang diharapkan dapat membuka peluang ekonomi baru, meningkatkan pelayanan publik, hingga memperluas akses kesehatan dan pendidikan bagi masyarakat perbatasan.
Misi Strategis: Jalan sebagai Urat Nadi Ekonomi
Pembangunan infrastruktur, khususnya jalan, menjadi fokus utama dari kesepakatan ini. Gubernur Harum menegaskan bahwa kondisi jalan di beberapa wilayah Kaltim dan Kaltara masih banyak yang rusak berat, bahkan di beberapa titik hanya berupa jalan tanah. Selama lebih dari delapan dekade Indonesia merdeka, akses yang memadai di kawasan perbatasan belum sepenuhnya terwujud.
“Kami percaya dengan kerja sama dua provinsi ini, situasi (perbatasan) perlahan akan kita ubah menjadi kekuatan ekonomi baru. Problem is opportunity,” kata Gubernur Harum penuh optimisme.
Ia mengajak Gubernur Kaltara untuk bersama-sama memperjuangkan perhatian pemerintah pusat terhadap infrastruktur jalan di perbatasan, mengingat kawasan tersebut bukan sekadar jalur transportasi, tetapi juga simbol kedaulatan negara.
Langkah Nyata Sudah Dimulai
Pemprov Kaltim telah mengambil langkah awal dengan membuka akses jalan yang menghubungkan Kabupaten Mahakam Ulu (Kaltim) dengan Kabupaten Malinau (Kaltara). Perubahan ini langsung terasa oleh masyarakat. Gubernur Harum menyampaikan kabar dari Bupati Malinau, Wempi Wellem Mawa, bahwa warga sangat senang karena perjalanan yang dulu memakan waktu hingga seminggu, kini bisa ditempuh kurang dari dua jam.
“Konektivitas sangat strategis sehingga penting untuk dibangun,” ujarnya.
Konektivitas ini diharapkan menghubungkan tidak hanya dua provinsi tersebut, tetapi juga membuka jalur hingga Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, bahkan ke negara tetangga seperti Malaysia dan Brunei Darussalam. Jika terealisasi, jalur ini akan menjadi motor penggerak perekonomian lintas batas negara.
Ruas Jalan Perbatasan Long Bagun–Apau Kayan Jadi Prioritas
Salah satu proyek strategis dari kerja sama ini adalah peningkatan akses jalan perbatasan dari Long Bagun hingga Apau Kayan. Ruas tersebut memiliki nilai strategis, tidak hanya dari aspek ekonomi, tetapi juga untuk memperkuat kedaulatan negara serta mempercepat distribusi barang dan jasa hingga ke pelosok perbatasan.
Langkah ini sejalan dengan program prioritas Jospol Kaltim yang mencakup pembangunan jalan tol dan non-tol, jembatan, pelabuhan, serta jaringan komunikasi.
Perlindungan Infrastruktur dari Beban Berlebih
Kerja sama ini tidak hanya fokus pada pembangunan, tetapi juga pada perlindungan infrastruktur yang ada. Gubernur Harum menekankan pentingnya menjaga jalur Berau (Kaltim) – Bulungan (Kaltara) dari ancaman kerusakan akibat kendaraan bermuatan berlebih atau over dimension over load (ODOL).
“Saya mengajak mari kita menjaga akses jalan. Bersama membangun jembatan timbang untuk mencegah angkutan ODOL, seperti angkutan alat berat lebih dari 30 ton,” tegasnya.
Menurutnya, alat berat sebaiknya diangkut melalui jalur air, baik sungai maupun laut, untuk mencegah kerusakan jalan. Kerusakan infrastruktur, apalagi jika menyebabkan jalan terputus, akan berdampak besar pada kelancaran distribusi bahan pokok, memicu kenaikan harga, dan berpotensi meningkatkan inflasi.
Kaltara Sambut Hangat Kolaborasi
Gubernur Kaltara, H. Zainal Paliwang, menyambut baik inisiatif ini dan berharap hubungan erat antara kedua provinsi terus terjaga. Ia menyebut Kaltim sebagai “saudara tua” yang memiliki gerak cepat dalam mewujudkan pembangunan.
“Terima kasih Pak Gubernur Kaltim, pergerakannya sangat cepat. Dulu jalan di perbatasan harus berminggu-minggu, sekarang tidak sampai berminggu-minggu lagi,” ujarnya.
Zainal juga menegaskan bahwa tantangan pembangunan ke depan semakin kompleks, sehingga kolaborasi antar-daerah menjadi kunci. Menurutnya, kerja sama seperti ini dapat menjadi teladan bagi daerah lain di Indonesia dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
Kerja Sama Lintas Bidang
Selain infrastruktur, penandatanganan kesepakatan ini juga mencakup bidang sosial. Para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari kedua provinsi turut menandatangani dokumen kerja sama yang akan mengatur pelaksanaan program-program tersebut.
Dari pihak Kaltim, hadir mendampingi Gubernur Harum antara lain Kepala Dinas PUPR Pera Kaltim Aji Muhammad Fitra Firnanda, Kepala Dinas Sosial Andi Muhammad Ishak, Kepala BPKAD A. Muzakkir, dan Kepala Biro POD Setprov Kaltim Siti Sugiyanti. Sementara dari pihak Kaltara, turut hadir pejabat terkait yang akan menjadi ujung tombak implementasi program kerja sama ini.
Kesepakatan antara Kaltim dan Kaltara ini menjadi bukti nyata bahwa pembangunan wilayah perbatasan memerlukan sinergi lintas daerah. Dengan tekad bersama, kedua provinsi optimistis dapat mempercepat pemerataan pembangunan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus memperkuat posisi strategis Indonesia di kawasan perbatasan internasional.
