JAKARTA - Pemerintah Indonesia tengah menyiapkan anggaran Belanja Pemerintah Pusat (BPP) untuk tahun 2026, dengan nilai yang mencapai Rp3.136,49 triliun. Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menegaskan bahwa anggaran ini akan menjadi alat utama untuk memperkuat kualitas belanja negara sekaligus mendukung tema kebijakan fiskal tahun depan, yakni “Kedaulatan Pangan, Energi, dan Ekonomi”.

Berdasarkan Buku II Nota Keuangan Beserta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026, BPP direncanakan sebesar Rp3.136.495,7 miliar. Angka ini mencerminkan upaya pemerintah untuk menyeimbangkan antara kebutuhan pembangunan nasional dan tantangan dinamika ekonomi domestik maupun global.

Seiring waktu, Belanja Pemerintah Pusat terus menunjukkan tren kenaikan. Pada 2021, realisasi BPP tercatat sebesar Rp2.000,70 triliun. Lima tahun berikutnya, angka tersebut meningkat secara signifikan menjadi Rp2.493,22 triliun pada 2024, dengan pertumbuhan rata-rata mencapai 7,6 persen. Tahun 2025 diperkirakan BPP akan terealisasi sebesar Rp2.663,44 triliun, naik 6,8 persen dibandingkan 2024.

Kenaikan ini tidak terlepas dari kebijakan pemerintah yang menitikberatkan pada pembangunan berkelanjutan dan respons terhadap perubahan ekonomi global. Adapun anggaran BPP 2026 dialokasikan untuk berbagai program prioritas yang menyentuh langsung kesejahteraan masyarakat, mulai dari penguatan ketahanan pangan, penguatan ketahanan energi, hingga pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Selain itu, pemerintah berkomitmen meningkatkan kualitas pendidikan melalui pembangunan Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggul Garuda, serta memperluas akses layanan kesehatan bagi masyarakat.

Program pembangunan desa, penguatan koperasi dan UMKM, penguatan pertahanan dan keamanan rakyat semesta, serta akselerasi investasi dan perdagangan global juga menjadi bagian dari prioritas alokasi BPP. Sri Mulyani menekankan bahwa setiap rupiah yang dianggarkan harus mendukung pertumbuhan ekonomi, sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat secara efektif dan tepat sasaran.

Dalam mendukung arah kebijakan tersebut, pemerintah menekankan efisiensi belanja. Optimalisasi belanja pegawai diarahkan agar pelayanan publik lebih responsif dan efektif, mendukung seluruh program pembangunan. Begitu pula belanja barang, yang diprioritaskan untuk menopang kebijakan pemerintah, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan menjaga daya beli masyarakat.

Pembangunan sarana dan prasarana juga menjadi fokus penting, ditujukan untuk mempercepat pencapaian prioritas nasional. Pemerintah bertekad menurunkan angka kemiskinan, menghapus kemiskinan ekstrem, dan melanjutkan reformasi subsidi serta perlindungan sosial agar lebih tepat sasaran dan berkeadilan.

Sri Mulyani juga menekankan bahwa BPP 2026 bukan sekadar angka, tetapi instrumen strategis untuk mendorong pembangunan berkelanjutan. Dengan alokasi yang luas dan terukur, pemerintah berupaya memastikan bahwa program prioritas nasional dapat terealisasi secara maksimal, terutama pada sektor pangan, energi, pendidikan, dan kesehatan.

Selain itu, penguatan kapasitas fiskal negara melalui pengelolaan BPP yang efisien akan menjadi landasan bagi pencapaian pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkesinambungan. Keterpaduan antara efisiensi belanja, kualitas program, dan fokus pada sektor strategis diharapkan mampu membawa dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat luas.

Belanja Pemerintah Pusat 2026 juga menjadi alat penting untuk mengakselerasi pembangunan wilayah dan mendukung pembangunan ekonomi inklusif. Alokasi anggaran yang cermat diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat, memperkuat ketahanan nasional, dan memperluas peluang ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat.

Dengan demikian, RAPBN 2026 yang mencakup BPP senilai Rp3.136,49 triliun bukan sekadar rencana pengeluaran, tetapi juga cerminan strategi fiskal yang matang untuk menghadapi tantangan ekonomi, memperkuat kedaulatan pangan dan energi, serta mendorong pembangunan yang merata. Pemerintah melalui arahan Sri Mulyani menegaskan bahwa setiap program yang didanai melalui BPP harus bersifat efektif, tepat sasaran, dan berdampak positif bagi kesejahteraan rakyat.

Langkah ini diharapkan mampu memperkokoh fondasi ekonomi nasional, memastikan layanan publik berkualitas, dan menghadirkan pembangunan yang inklusif. Dengan pengelolaan anggaran yang transparan dan terukur, pemerintah optimistis dapat mencapai target pembangunan nasional sekaligus menjaga stabilitas fiskal dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.