JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyiapkan alokasi subsidi listrik pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 sebesar Rp101,72 triliun. Angka ini naik signifikan dibandingkan outlook subsidi listrik tahun 2025 yang sebesar Rp90,32 triliun, seiring meningkatnya jumlah pelanggan bersubsidi dan program prioritas pemerintah yang semakin luas.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa kenaikan subsidi ini terutama disebabkan oleh pertumbuhan jumlah pelanggan listrik bersubsidi. “Kenapa peningkatan subsidi naik menjadi Rp101,72 triliun, itu jumlah pelanggan yang naik, tapi kami akan menampilkan pelanggannya dari berapa ke berapa, sehingga inherent alasan kenapa kemudian subsidi itu bisa naik,” kata Bahlil.

Jumlah pelanggan listrik bersubsidi dalam RAPBN 2026 diproyeksikan mencapai 44,88 juta pelanggan, meningkat dari asumsi APBN 2025 yang sebesar 42,08 juta pelanggan. Kenaikan ini menunjukkan perhatian pemerintah untuk memastikan layanan listrik tetap terjangkau bagi masyarakat yang membutuhkan.

Selain subsidi listrik, Bahlil juga mengusulkan tambahan anggaran untuk Kementerian ESDM pada tahun 2026 sebesar Rp21,67 triliun, meningkat dari pagu indikatif sebelumnya Rp8,11 triliun. Tambahan anggaran ini dialokasikan untuk mendukung program prioritas Presiden, termasuk pengembangan listrik desa (lisdes), jaringan gas (jargas), dan program pemipaan.

Sebagian dari anggaran tersebut merupakan carry over dari tambahan anggaran APBN 2025 sebesar Rp15,53 triliun, yang hanya dapat dicairkan Rp7,1 triliun pada tahun tersebut. Sisa Rp8,54 triliun dialihkan ke anggaran 2026 untuk melanjutkan program yang belum terselesaikan. “Dalam memenuhi apa yang menjadi target prioritas Bapak Presiden untuk di 2026 terkait dengan pemipaan, kemudian terkait dengan lisdes, dan jargas, maka kami sampaikan kepada pimpinan bahwa ada penambahan anggaran untuk program 2025 yang didorong ke 2026,” ujar Bahlil.

Salah satu fokus utama tambahan anggaran adalah mempercepat program listrik desa. Saat ini terdapat 10.068 titik yang belum teraliri listrik, mencakup 5.700 desa, 4.400 dusun, dan 68 titik lainnya. Untuk itu, pemerintah mengalokasikan tambahan anggaran sebesar Rp5 triliun pada tahun 2026 guna percepatan lisdes. Langkah ini menunjukkan komitmen negara untuk memastikan setiap wilayah, termasuk yang terpencil, mendapatkan akses listrik.

Selain itu, Bahlil menekankan pentingnya subsidi tepat sasaran untuk memastikan bantuan energi benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak. Hal ini juga berlaku untuk subsidi LPG 3 kg, yang dialokasikan sebesar 8 juta ton pada tahun 2026. “Kita tahu bahwa LPG ini harus betul-betul tepat sasaran, dan karena itu pengelolaan subsidi ke depan akan penuh dengan hati-hati, dan betul-betul kita lakukan secara bijak, dan sekali lagi tepat sasaran kepada saudara-saudara kita yang berhak menerima,” ucapnya.

Wakil Ketua Komisi XII DPR, Bambang Haryadi, menegaskan bahwa pihaknya telah menerima penjelasan terkait usulan anggaran Kementerian ESDM 2026. “Kami menerima penjelasan dari Menteri ESDM RI terkait pengantar RKA-KL Kementerian ESDM tahun 2026, sebesar Rp21.665.527.491.000, dan akan didalami dalam rapat dengar pendapat dengan seluruh eselon 1 Kementerian ESDM,” katanya.

Subsidi listrik yang meningkat ini mencerminkan strategi pemerintah untuk menyeimbangkan kebutuhan masyarakat dengan pengelolaan anggaran negara yang efektif. Dengan fokus pada percepatan lisdes dan jaringan gas, pemerintah berharap program ini tidak hanya memberikan energi, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat di daerah tertinggal.

Selain itu, pengelolaan subsidi tepat sasaran juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan efisiensi anggaran. Dengan memanfaatkan data pelanggan PLN, pemerintah memastikan subsidi hanya diberikan kepada mereka yang benar-benar berhak. Strategi ini diharapkan dapat mengurangi kebocoran anggaran dan memaksimalkan manfaat subsidi bagi masyarakat.

Program listrik desa sendiri diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Akses listrik yang memadai memungkinkan masyarakat mengembangkan usaha, sekolah beroperasi lebih optimal, dan fasilitas kesehatan mendapatkan pasokan energi yang stabil. Dengan demikian, subsidi listrik tidak hanya soal mengurangi biaya, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan secara menyeluruh.

Tambahan anggaran untuk pemipaan, jargas, dan lisdes juga menunjukkan bahwa pemerintah mengintegrasikan berbagai program energi dalam satu strategi nasional. Hal ini sejalan dengan target Presiden untuk memastikan infrastruktur energi merata dan berkelanjutan, sehingga pembangunan ekonomi dapat dirasakan di seluruh pelosok negeri.

Dengan alokasi Rp101,7 triliun, subsidi listrik 2026 menegaskan fokus pemerintah pada keberlanjutan, pemerataan, dan efisiensi. Strategi ini diharapkan memberikan manfaat maksimal bagi rumah tangga, UMKM, serta mendukung percepatan pembangunan desa. Penyaluran subsidi tepat sasaran dan pemantauan ketat menjadi kunci agar setiap rupiah dari anggaran dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat.