JAKARTA - Pemerintah Kabupaten Malang kembali menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas infrastruktur demi kenyamanan masyarakat. Melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Bina Marga (DPUBM), tambahan dana sebesar Rp 2 miliar yang telah disetujui dalam Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) dimanfaatkan untuk memperbaiki sembilan titik infrastruktur di delapan kecamatan. Langkah ini menjadi wujud nyata perhatian pemerintah terhadap kebutuhan mendesak masyarakat, khususnya dalam menghadapi kerusakan akibat bencana alam.
Kepala DPUBM Kabupaten Malang, Khairul Isnaidi Kusuma, yang akrab disapa O’ong, menjelaskan bahwa dana tersebut akan diarahkan untuk pembangunan ulang agar kerusakan tidak semakin parah. Menurutnya, memperbaiki dengan pembangunan ulang jauh lebih tepat dibandingkan sekadar perbaikan kecil yang sifatnya sementara. Dengan demikian, infrastruktur dapat kembali berfungsi optimal dan memberi manfaat jangka panjang.
Fokus pada Infrastruktur Terdampak Bencana
Tambahan anggaran ini diprioritaskan untuk infrastruktur yang kondisinya paling mendesak. Mayoritas berupa duiker atau saluran air yang kini dipasangi box culvert. Total ada tujuh proyek utama yang tersebar di Kecamatan Ampelgading, Bululawang, Gedangan, Karangploso, Pujon, dan Wajak. Khusus di Kecamatan Gedangan, terdapat dua proyek sekaligus yang berlokasi di Desa Gedangan dan Desa Sidurejo.
Selain itu, ada dua proyek jalan penting yang juga mendapatkan perhatian, yakni peningkatan Jalan Klepu–Tambakasri di Kecamatan Sumbermanjing Wetan serta jalan Dampit–Gandusari di Kecamatan Dampit. Keduanya termasuk dalam usulan yang sudah lama diajukan dan kini bisa terealisasi berkat adanya tambahan anggaran dari PAK.
Menurut O’ong, data kerusakan sembilan titik infrastruktur yang mendapat dana perbaikan berasal dari usulan pemerintah desa (pemdes). Hal ini menunjukkan adanya sinergi antara pemerintah daerah dan desa dalam menentukan prioritas pembangunan.
Banyak Usulan, Anggaran Tetap Terbatas
Walaupun terdapat banyak usulan perbaikan yang masuk ke DPUBM, tidak semuanya bisa langsung ditangani. Keterbatasan anggaran membuat pemerintah harus selektif dalam memilih proyek yang benar-benar mendesak. Ratusan usulan lain dari desa-desa tetap dicatat, dan akan menjadi bagian dari rencana pembangunan di tahun-tahun berikutnya.
“Daripada memperparah kerusakan, lebih baik ditangani dengan pembangunan ulang saja,” ujar O’ong menegaskan. Dengan prioritas ini, pemerintah dapat memastikan bahwa infrastruktur yang benar-benar membutuhkan penanganan segera akan diperbaiki terlebih dahulu, sehingga dampaknya bisa langsung dirasakan masyarakat.
Dalam menentukan skala prioritas, DPUBM memperhitungkan tingkat keparahan kerusakan serta seberapa besar dampaknya bagi masyarakat luas. Dengan strategi tersebut, setiap rupiah anggaran yang dialokasikan dapat memberikan manfaat maksimal.
Alokasi Anggaran Beragam Sesuai Kebutuhan
Setiap proyek mendapatkan porsi anggaran yang bervariasi sesuai dengan jenis perbaikan yang dilakukan. Untuk perbaikan duiker, anggaran yang disiapkan berkisar Rp 200 juta per titik. Sementara peningkatan jalan membutuhkan alokasi lebih besar, yakni sekitar Rp 300 juta hingga Rp 400 juta per titik. Angka tersebut disesuaikan dengan skala kerusakan serta kebutuhan teknis pembangunan di lapangan.
Meski sudah jelas alokasi dan lokasi proyeknya, saat ini seluruh proyek masih dalam tahap tender. Proses ini penting untuk memastikan transparansi, efisiensi, serta keterlibatan pihak yang kompeten dalam mengerjakan perbaikan infrastruktur tersebut.
Wujud Kepedulian Pemerintah Daerah
Tambahan anggaran senilai Rp 2 miliar ini bukan hanya sekadar angka dalam laporan keuangan daerah. Lebih dari itu, dana ini mencerminkan perhatian nyata Pemkab Malang dalam membangun daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur yang baik bukan hanya mempermudah mobilitas warga, melainkan juga mendukung perekonomian, pendidikan, serta kehidupan sosial masyarakat secara keseluruhan.
Dengan adanya perbaikan infrastruktur di delapan kecamatan, masyarakat dapat merasakan langsung dampak positifnya. Saluran air yang berfungsi baik akan mengurangi risiko banjir, sementara jalan yang diperbaiki akan mempermudah akses transportasi. Secara tidak langsung, hal ini juga mendukung pertumbuhan ekonomi lokal karena distribusi barang dan jasa menjadi lebih lancar.
Harapan Keberlanjutan Pembangunan
Meski tidak semua usulan dapat terealisasi sekaligus, langkah awal dengan memperbaiki sembilan titik infrastruktur ini menjadi pondasi penting. Pemerintah daerah tetap berkomitmen untuk melanjutkan pembangunan secara bertahap di tahun-tahun mendatang. Dengan perencanaan matang, diharapkan seluruh kebutuhan perbaikan infrastruktur di Kabupaten Malang bisa terpenuhi secara menyeluruh.
Masyarakat pun diharapkan dapat mendukung proses pembangunan dengan menjaga fasilitas yang sudah diperbaiki, sehingga manfaatnya bisa dirasakan lebih lama. Kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan program pembangunan ini.
Infrastruktur sebagai Investasi Jangka Panjang
Setiap perbaikan infrastruktur pada dasarnya adalah investasi jangka panjang. Jalan, saluran air, maupun sarana pendukung lain yang dibangun dengan baik akan mengurangi biaya perbaikan di masa depan. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa penggunaan dana tambahan bukanlah pengeluaran biasa, melainkan upaya strategis untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Malang melalui DPUBM berharap, tambahan dana ini menjadi titik awal yang mendorong pembangunan berkelanjutan. Dengan langkah positif ini, Kabupaten Malang bisa terus tumbuh dan berkembang, memberikan kenyamanan dan keamanan lebih baik bagi seluruh warganya.
