JAKARTA - Upaya pemerintah menjaga ketahanan energi nasional kian mendapat perhatian, terutama di tengah meningkatnya kebutuhan gas bumi untuk sektor industri dan kelistrikan.
SKK Migas menegaskan bahwa arah kebijakan gas nasional saat ini bukan hanya berorientasi pada eksplorasi dan produksi semata, tetapi juga memastikan distribusi energi ke seluruh wilayah Indonesia berjalan efisien dan merata.
Dalam forum Kadin Indonesia bertajuk “Keberlanjutan Gas Bumi untuk Industri Nasional”, Deputi Keuangan dan Komersialisasi SKK Migas, Kurnia Chairi, mengungkapkan bahwa sektor gas bumi kini menjadi pilar penting dalam menjaga daya saing industri sekaligus memperkuat transisi energi bersih di Tanah Air. Ia menegaskan, Indonesia tengah memasuki fase baru di sektor migas, dengan potensi cadangan gas yang terus bertambah dari berbagai lapangan besar.
“Indonesia memasuki momentum baru di sektor gas bumi dengan sejumlah temuan lapangan besar seperti Geng North dan Andaman. Tantangan utama bukan lagi menemukan cadangan, tetapi memastikan gas bisa tersalurkan secara efisien ke wilayah defisit,” ujar Kurnia.
Produksi Gas Nasional Menguat di 2025
Berdasarkan data SKK Migas, hingga Agustus 2025, penyaluran gas bumi nasional tercatat mencapai 5.632 BBTUD. Dari jumlah itu, porsi terbesar disalurkan untuk sektor industri sebesar 25,17%, disusul ekspor LNG (23,37%), kelistrikan (13,07%), dan pupuk (12,20%). Data ini menunjukkan peran vital gas bumi dalam menjaga keberlanjutan industri domestik dan ketahanan energi nasional.
Kurnia menjelaskan bahwa pemerintah melalui SKK Migas kini lebih menekankan kebijakan domestic market obligation (DMO) agar kebutuhan gas untuk industri dan pembangkit listrik di dalam negeri tetap terjamin. Langkah ini sejalan dengan target pemerintah untuk menekan impor energi dan memperkuat struktur ekonomi nasional berbasis sumber daya domestik.
“Fokus kami adalah memastikan gas dari lapangan-lapangan baru bisa dimanfaatkan secara optimal untuk kebutuhan dalam negeri sebelum diekspor,” jelasnya.
Ketimpangan Suplai Gas Antarwilayah
Meskipun produksi gas nasional meningkat, tantangan masih muncul dari sisi distribusi. Berdasarkan paparan SKK Migas, terdapat ketimpangan suplai antara wilayah Indonesia bagian barat dan timur. Kawasan seperti Andaman, Natuna, Papua, dan Maluku diproyeksikan mengalami surplus gas, sedangkan wilayah Sumatera Selatan, Riau, dan Jawa Barat justru menghadapi defisit pasokan karena penurunan produksi dari lapangan lama.
Untuk menjawab ketimpangan ini, SKK Migas mendorong percepatan proyek infrastruktur gas strategis yang akan menghubungkan wilayah surplus dengan wilayah defisit. Beberapa di antaranya yaitu:
Pembangunan Sumatera–Riau Pipeline, untuk memperlancar distribusi gas dari sumber utama menuju kawasan industri di Riau.
Proyek Cirebon–Semarang (CISEM II) yang akan memperkuat jalur pasokan gas di Jawa Tengah dan sekitarnya.
Optimalisasi West Natuna Transportation System ke Batam, guna mendukung kebutuhan industri dan kawasan perdagangan bebas di wilayah tersebut.
Pembangunan infrastruktur ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan impor energi sekaligus mempercepat pemerataan ekonomi antarwilayah.
Empat Strategi Hulu Migas 2025
Dalam pemaparannya, Kurnia juga menegaskan empat langkah strategis utama yang menjadi fokus SKK Migas untuk memperkuat pasokan gas domestik di tahun 2025:
Percepatan eksplorasi dan produksi lapangan gas baru agar potensi cadangan bisa segera dimonetisasi.
Penjadwalan ulang kontrak ekspor gas, dengan prioritas alokasi untuk pasar domestik sebelum dikirim ke luar negeri.
Penerapan skema gas swap sebagai solusi jangka pendek untuk menutup kesenjangan pasokan di wilayah tertentu.
Pemanfaatan LNG di area defisit melalui penguatan jaringan pipa dan fasilitas regasifikasi.
Empat strategi tersebut diyakini dapat mendorong percepatan produksi gas nasional sekaligus menjaga efisiensi penyaluran energi ke konsumen industri.
Target Produksi dan Investasi 2025
Sepanjang tahun 2025, SKK Migas menargetkan sebanyak 15 proyek migas non-Proyek Strategis Nasional (non-PSN) akan mulai beroperasi dengan total investasi mencapai US$ 832,3 juta. Dari proyek-proyek tersebut, tambahan produksi diharapkan mampu mencapai 22.394 barel minyak per hari (BOPD) dan 218 MMSCFD gas.
Tambahan pasokan gas ini sebagian besar akan berasal dari lapangan seperti Medco Natuna, Senoro Selatan, Suban Revamping, hingga Letang Tengah Rawa Expansion. Proyek-proyek tersebut diharapkan dapat memperkuat pasokan gas domestik sekaligus menopang kebutuhan industri nasional yang terus meningkat.
Kurnia menambahkan, keberhasilan implementasi strategi gas nasional membutuhkan sinergi yang kuat antara pelaku industri, pemerintah, dan lembaga keuangan. Kolaborasi ini penting untuk memastikan setiap tahap eksplorasi, produksi, hingga distribusi dapat berjalan secara efisien.
“Kunci keberlanjutan gas bumi Indonesia adalah kolaborasi. Pemerintah memastikan insentif fiskal yang kompetitif di hulu, sementara dunia usaha harus siap menyerap gas dengan keekonomian yang berimbang,” tegasnya.
Arah Kebijakan Gas Nasional ke Depan
SKK Migas juga menyoroti pentingnya menjaga keseimbangan antara ekspor dan kebutuhan domestik. Meski ekspor LNG masih menjadi sumber devisa penting, prioritas utama pemerintah tetap memastikan ketersediaan gas bagi sektor strategis dalam negeri, seperti kelistrikan, industri pupuk, petrokimia, dan manufaktur berat.
Melalui kebijakan DMO dan pembangunan infrastruktur baru, diharapkan Indonesia dapat bertransformasi dari negara pengekspor gas menjadi negara dengan sistem energi terintegrasi yang berorientasi pada kebutuhan dalam negeri.
Kurnia menutup paparannya dengan optimisme bahwa tahun 2025 menjadi momentum penting bagi kebangkitan industri gas bumi Indonesia. Dengan kombinasi antara peningkatan produksi, efisiensi distribusi, dan penguatan pasar domestik, sektor gas diyakini mampu menjadi motor penggerak utama transisi energi nasional dan fondasi daya saing industri di masa depan.