JAKARTA - Pemulihan wilayah terdampak bencana tidak hanya bergantung pada perbaikan infrastruktur, tetapi juga kepastian tempat tinggal sementara bagi warga yang kehilangan rumah.
Hunian sementara menjadi elemen penting agar penyintas dapat kembali menjalani kehidupan secara lebih layak. Dalam konteks ini, langkah pemerintah mempercepat penyediaan huntara dinilai strategis untuk menjaga stabilitas sosial.
Tito Karnavian resmikan 1.300 huntara korban bencana di Sumatera sebagai bagian dari upaya pemulihan pascabencana. Peresmian tersebut menandai komitmen pemerintah dalam menghadirkan solusi konkret bagi masyarakat terdampak.
Fokus utama kebijakan ini adalah memastikan warga tidak terlalu lama berada dalam kondisi pengungsian darurat.
Peresmian hunian sementara tersebut dilakukan secara terpusat dan diikuti dari Jakarta. Langkah ini menunjukkan koordinasi lintas wilayah yang tetap berjalan meski peresmian tidak dilakukan secara fisik di seluruh lokasi. Pemerintah menilai kecepatan pembangunan menjadi kunci dalam fase rehabilitasi awal.
Peresmian Huntara sebagai Langkah Awal Pemulihan
Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera Tito Karnavian meresmikan pembangunan 1.300 unit hunian sementara di delapan kabupaten dan kota terdampak.
Peresmian ini menjadi simbol dimulainya pemanfaatan fasilitas hunian sementara bagi warga. Huntara disiapkan untuk menjawab kebutuhan dasar masyarakat pascabencana.
Dalam siaran peresmian yang diikuti dari Jakarta, Tito Karnavian menyampaikan bahwa kegiatan tersebut mewakili Presiden Prabowo Subianto. Ia menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya percepatan pemulihan masyarakat pascabencana. Pemerintah pusat berupaya memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai rencana.
Pembangunan hunian sementara ini dirancang agar dapat segera ditempati. Dengan desain sederhana namun layak, huntara diharapkan mampu memberi rasa aman bagi warga. Kehadiran hunian sementara juga menjadi fondasi sebelum pembangunan hunian tetap dilaksanakan.
Sebaran Huntara di Wilayah Terdampak
Sebanyak 1.300 unit hunian sementara tersebar di berbagai wilayah Sumatera. Di Sumatera Utara, huntara dibangun di Kabupaten Tapanuli Selatan sebanyak 250 unit, Tapanuli Utara 40 unit, dan Tapanuli Tengah 112 unit. Distribusi ini disesuaikan dengan tingkat kerusakan di masing-masing daerah.
Di wilayah Aceh, pembangunan huntara mencakup Aceh Tamiang sebanyak 58 unit dan Aceh Timur 308 unit. Selain itu, Aceh Utara memperoleh 84 unit dan Pidie Jaya mendapatkan alokasi terbanyak dengan 410 unit. Pemerintah daerah dilibatkan dalam proses penentuan lokasi dan penerima manfaat.
Sementara itu, di Sumatera Barat pembangunan huntara dilakukan di Kabupaten Tanah Datar sebanyak 38 unit. Meski jumlahnya lebih kecil, kebutuhan warga tetap menjadi perhatian utama. Pemerintah menyesuaikan alokasi berdasarkan data kerusakan dan jumlah pengungsi.
Fungsi Huntara bagi Warga Terdampak
Tito menjelaskan bahwa hunian sementara diperuntukkan bagi warga yang rumahnya rusak berat atau hilang. Kondisi tersebut membuat rumah tidak dapat lagi ditempati dalam waktu dekat. Oleh karena itu, huntara menjadi solusi transisi yang sangat dibutuhkan.
Menurut dia, penyediaan hunian sementara merupakan bagian dari skema perlindungan dasar. Langkah ini bertujuan agar warga tidak terlalu lama tinggal di tenda pengungsian. Tinggal terlalu lama di tenda berpotensi menimbulkan masalah kesehatan dan sosial.
Huntara juga memberikan kepastian tempat tinggal selama proses rehabilitasi berlangsung. Warga dapat mulai menata kembali aktivitas sehari-hari dengan lebih stabil. Situasi ini diharapkan membantu pemulihan psikologis penyintas bencana.
Komitmen Pemerintah dalam Perlindungan Dasar
Pemerintah pusat menargetkan pembangunan hunian sementara dapat mengurangi risiko kesehatan akibat pengungsian berkepanjangan. Lingkungan huntara dirancang agar lebih aman dibandingkan tenda darurat. Aspek sanitasi dan keamanan menjadi perhatian utama.
Selain risiko kesehatan, pemerintah juga mempertimbangkan dampak sosial dari pengungsian lama. Ketidakpastian tempat tinggal dapat memicu masalah sosial di tengah masyarakat. Dengan adanya huntara, potensi konflik dan tekanan sosial dapat diminimalkan.
Tito menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen memastikan seluruh warga terdampak mendapatkan tempat tinggal layak. Komitmen tersebut berlaku selama proses rehabilitasi dan rekonstruksi berlangsung. Pemerintah pusat dan daerah terus bekerja sama untuk mencapai tujuan tersebut.
Evaluasi dan Hasil Penanganan Pengungsi
Dalam penjelasannya, Tito menyampaikan perkembangan terbaru terkait jumlah pengungsi. Ia menyebut bahwa jumlah pengungsi terus mengalami penurunan secara bertahap. Penurunan ini menjadi indikator awal keberhasilan penanganan pascabencana.
"Pengungsi berangsur-angsur berkurang sampai ke angka 106 ribu dalam keadaan kita saat ini. Nah kemudian selama kita melakukan berbagai kerja yang sangat keras, baik dari pusat bekerja sama dengan pemerintah daerah, dan juga didukung oleh banyak relawan, kita melihat hasil yang cukup baik saat ini," kata Mendagri Tito Karnavian. Pernyataan tersebut mencerminkan kerja kolaboratif berbagai pihak.
Keberhasilan ini tidak terlepas dari peran relawan dan pemerintah daerah. Sinergi antara pusat dan daerah menjadi faktor penting dalam percepatan pemulihan. Pemerintah berharap tren positif ini terus berlanjut hingga seluruh warga kembali ke hunian permanen.