JAKARTA - Langkah pemerintah dalam memperkuat daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian ekonomi kembali terlihat jelas melalui distribusi bantuan sosial yang semakin merata. Pada pertengahan Juli 2025, bantuan berupa beras 20 kilogram dan tambahan tunai sebesar Rp400.000 telah mulai dicairkan ke jutaan keluarga penerima manfaat di berbagai wilayah Indonesia.
Program ini menyasar masyarakat berpenghasilan rendah yang membutuhkan dukungan langsung, dengan penyaluran dilakukan melalui dua jalur utama: PT Pos Indonesia dan Bank Syariah Indonesia (BSI). Selain itu, distribusi juga berlangsung melalui mekanisme Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), terutama di daerah yang belum terjangkau oleh jaringan pengiriman langsung.
Surat undangan pengambilan bansos telah tersebar di lebih dari 60 wilayah Indonesia, menandai kesiapan pemerintah dalam menjangkau lapisan masyarakat hingga ke pelosok. Penerima manfaat pun mulai mencairkan bantuan tersebut di lokasi yang telah ditentukan, sesuai sistem distribusi masing-masing wilayah.
- Baca Juga Emas Antam Naik, Investasi Tetap Menarik
Penyaluran bansos melalui PT Pos Indonesia difokuskan ke daerah tertinggal, terluar, dan terpencil, khususnya di luar Pulau Jawa. Contohnya, di Provinsi Lampung, distribusi telah menjangkau Kabupaten Pesisir Barat. Sementara itu, di Maluku, bantuan telah disalurkan ke Buru Selatan, Kepulauan Aru, Kepulauan Tanimbar, Maluku Barat Daya, Seram Bagian Barat, dan Seram Bagian Timur.
Provinsi Maluku Utara juga melaporkan distribusi yang sudah berjalan di Kepulauan Sula dan Pulau Taliabu. Di Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Lombok Utara telah menerima bantuan, sedangkan di Nusa Tenggara Timur, penyaluran mencakup wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi seperti Timor Tengah Selatan, Belu, Lembata, Sumba Timur, Manggarai Timur, dan Sabu Raijua.
Tidak hanya itu, wilayah timur Indonesia lainnya turut mendapatkan perhatian. Di Provinsi Papua, bansos diterima masyarakat di Keerom, Mamberamo Raya, Waropen, dan Supiori. Papua Barat melaporkan pencairan di Teluk Bintuni, Teluk Wondama, Manokwari Selatan, dan Pegunungan Arfak.
Adapun Papua Barat Daya menjangkau wilayah Sorong, Maybrat, Tambrauw, dan Sorong Selatan. Sementara Papua Pegunungan telah menyalurkan bantuan ke Jayawijaya, Yahukimo, Tolikara, dan Pegunungan Bintang. Provinsi Papua Tengah juga melaporkan distribusi bansos di daerah seperti Nabire, Dogiyai, Intan Jaya, Paniai, dan Puncak.
Tidak ketinggalan Papua Selatan yang juga melakukan pencairan bantuan di Asmat, Boven Digoel, dan Mappi. Pemerintah memastikan bahwa seluruh provinsi di kawasan timur tetap menjadi prioritas dalam distribusi bansos ini, terutama wilayah-wilayah yang sulit dijangkau infrastruktur.
Di luar wilayah timur, bansos juga telah disalurkan di berbagai kabupaten di Sulawesi Tengah (Donggala, Sigi, Tojo Una-Una), Sumatera Barat (Kepulauan Mentawai), Sumatera Selatan (Musi Rawas Utara), dan Sumatera Utara (Nias, Nias Barat, Nias Selatan, dan Nias Utara).
Mekanisme KKS tetap berjalan bagi daerah-daerah yang belum terjangkau oleh sistem pengantaran langsung. Penerima bantuan tetap dapat mencairkan dana bantuan tunai melalui bank penyalur resmi sesuai jadwal dan lokasi masing-masing.
Pada tahap ketiga penyaluran bansos di bulan Juli ini, pemerintah juga melakukan evaluasi menyeluruh terhadap keakuratan data penerima. Dalam proses ini, lebih dari 8 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dicoret dari daftar. Mereka terdiri dari peserta Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), dan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional.
Pencoretan tersebut dilakukan berdasarkan hasil pemadanan data dan verifikasi ulang yang menunjukkan bahwa sejumlah KPM tidak lagi memenuhi kriteria sosial ekonomi yang disyaratkan untuk menerima bantuan. Langkah ini diambil guna menjamin bantuan sosial benar-benar tepat sasaran.
Pemerintah menegaskan bahwa akurasi data penerima manfaat menjadi kunci keberhasilan program bansos. Verifikasi dan pembaruan data akan terus dilakukan secara berkala guna meningkatkan transparansi dan efektivitas program perlindungan sosial ke depan.
Dengan pelaksanaan program bansos yang menyentuh berbagai lapisan masyarakat hingga ke pelosok, serta pembaruan sistem pendataan yang lebih akurat, pemerintah berharap dapat memberikan jaring pengaman sosial yang lebih kuat dan merata.