JAKARTA - Pemerintah Indonesia terus memperlihatkan keseriusan dalam membangun fondasi masa depan bangsa melalui sektor pendidikan. Salah satu langkah nyata adalah dengan menyiapkan peningkatan anggaran bagi program sekolah rakyat di tahun mendatang. Di balik peningkatan anggaran tersebut, terdapat peran penting dari penerimaan pajak negara yang menjadi sumber utama pembiayaan program tersebut.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa pemerintah memandang program sekolah rakyat sebagai bentuk nyata kehadiran negara dalam memastikan akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu. Menurutnya, sekolah rakyat tidak sekadar menyediakan ruang belajar, tetapi juga menjadi tempat untuk tumbuh dan berkembang bagi generasi muda yang selama ini menghadapi keterbatasan ekonomi.
“Program sekolah rakyat menjadi bentuk pemihakan negara kepada anak-anak dari keluarga tidak mampu untuk mendapatkan kesempatan belajar secara berkualitas,” ujar Sri Mulyani.
Pemerintah telah mengalokasikan anggaran melalui APBN sebesar Rp2,14 triliun pada tahun berjalan dan berkomitmen akan meningkatkannya pada tahun 2026. Peningkatan ini mencerminkan kesungguhan pemerintah dalam membangun sistem pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan. Hal ini sekaligus menjadi pengingat bahwa pajak yang dibayarkan oleh masyarakat memiliki peran strategis dalam mendanai sektor-sektor penting, salah satunya pendidikan.
Pentingnya program ini juga terlihat dari jumlah sekolah rakyat yang telah dan akan segera beroperasi. Pemerintah menargetkan terbentuknya 159 sekolah rakyat hingga akhir 2025. Dari total tersebut, 63 sekolah sudah mulai menerima siswa sejak pertengahan Juli, menjangkau lebih dari 9.000 siswa dari berbagai wilayah.
Peluncuran sekolah-sekolah tersebut tidak dilakukan sekaligus, melainkan secara bertahap untuk memastikan kesiapan infrastruktur dan sistem pembelajaran. Sebanyak 37 sekolah rakyat direncanakan mulai beroperasi pada awal Agustus, disusul oleh 59 sekolah lainnya pada awal September. Sementara itu, 41 sekolah masih dalam tahap penyampaian data dari Kementerian Sosial dan akan disurvei oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebelum bisa dioperasikan.
Sri Mulyani juga menjelaskan bahwa seluruh program ini tidak terlepas dari struktur pembiayaan negara, yang sangat bergantung pada penerimaan pajak. Sekitar 70 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bersumber dari penerimaan pajak, sehingga masyarakat juga berperan secara tidak langsung dalam mendukung terselenggaranya sekolah rakyat.
“Anggaran ini berasal dari APBN, dan pajak merupakan sumber penerimaan yang paling dominan di Indonesia,” tambahnya.
Secara politis, penguatan program pendidikan seperti sekolah rakyat juga menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mendorong keadilan sosial dan mengatasi kesenjangan ekonomi. Pendidikan merupakan pilar utama dalam pembangunan manusia, dan memberikan akses pendidikan kepada masyarakat miskin diyakini akan menciptakan efek jangka panjang terhadap kemajuan bangsa.
Langkah ini juga sejalan dengan agenda Presiden Prabowo Subianto, yang dijadwalkan akan menyampaikan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 beserta nota keuangannya kepada DPR. Dokumen tersebut akan memuat berbagai kebijakan fiskal termasuk rincian kebijakan terkait kelanjutan dan penguatan program sekolah rakyat di tahun anggaran mendatang.
Selain soal anggaran, aspek perencanaan dan sinergi antar kementerian juga menjadi kunci keberhasilan program ini. Data dari Kementerian Sosial menjadi landasan untuk menentukan lokasi yang tepat bagi pembangunan sekolah, sementara Kementerian PUPR bertugas melakukan survei dan menilai kesiapan fasilitas fisik yang akan digunakan.
Ke depan, keberadaan sekolah rakyat diharapkan tidak hanya menjadi solusi jangka pendek, tetapi juga menjadi fondasi sistem pendidikan nasional yang mampu menyentuh seluruh lapisan masyarakat, terutama mereka yang tinggal di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).
Program ini pun menandai sebuah perubahan paradigma dalam pengelolaan anggaran publik. Pemerintah tidak hanya fokus pada infrastruktur fisik, tetapi mulai memberikan prioritas besar pada pembangunan sumber daya manusia yang dimulai dari usia dini.
Dengan meningkatnya jumlah sekolah rakyat dan dukungan anggaran yang terus membesar, Indonesia menunjukkan komitmen kuat dalam membangun generasi masa depan yang tangguh, cerdas, dan siap menghadapi tantangan global. Kesuksesan program ini akan sangat tergantung pada sinergi antara pemerintah pusat, daerah, serta partisipasi aktif masyarakat yang selama ini menjadi penyumbang utama penerimaan negara melalui kewajiban perpajakan.
Sebagaimana disampaikan oleh Sri Mulyani, setiap rupiah yang dikumpulkan dari pajak akan kembali kepada rakyat dalam bentuk layanan dan fasilitas publik, termasuk pendidikan. Dalam konteks ini, sekolah rakyat adalah cerminan nyata dari bagaimana pajak digunakan untuk mengangkat harkat dan martabat anak-anak Indonesia yang selama ini termarjinalkan oleh sistem.