JAKARTA -Pulau Obi, sebuah pulau bergunung dan berhutan lebat di timur laut Indonesia yang dulunya dikenal sebagai surga rempah-rempah dan pemukiman nelayan yang tenang, kini berubah wajah. Perubahan besar terjadi ketika aktivitas pertambangan nikel mulai memasuki jantung pulau ini, mengubah lanskap alam dan memengaruhi kehidupan masyarakat lokal secara langsung.

Warga yang sejak lama bergantung pada kebun sagu, hutan, serta sungai dan mata air yang jernih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, kini menghadapi realitas baru. Kehidupan yang dulunya damai dan bersahaja perlahan tergerus oleh operasi tambang berskala besar yang membawa serta masalah lingkungan yang kian mengkhawatirkan.

Sungai Tak Lagi Bersih, Air Menjadi Sumber Penyakit

Salah satu kekhawatiran utama warga adalah kondisi air bersih yang selama ini menjadi sumber kehidupan utama. Dulu, air dari mata air dan sungai di Pulau Obi dikenal sangat jernih dan segar, digunakan oleh penduduk untuk minum, mandi, mencuci, dan memasak. Namun kini, warga mengeluhkan adanya perubahan mencolok pada air yang mereka konsumsi.

“Airnya sekarang rasanya berbeda dan terkadang muncul gelembung-gelembung. Itu membuat kami sakit perut,” ujar Nurhayati Jumadi, salah satu warga setempat yang merasakan langsung dampaknya. “Tapi saya tidak mampu membeli air kemasan, jadi kami masih minum dari mata air,” tambahnya dengan nada pasrah.

Keluhan Nurhayati menggambarkan kenyataan pahit yang harus dihadapi banyak warga di desa-desa sekitar lokasi tambang. Pencemaran air akibat aktivitas pertambangan, termasuk limbah sisa produksi dan material tambang yang terbawa ke aliran sungai, diduga menjadi penyebab utama perubahan kualitas air yang dirasakan masyarakat.

Pertambangan Nikel dan Perubahan Lanskap Sosial

Masuknya industri tambang nikel ke Pulau Obi membawa dampak besar pada perubahan sosial dan ekonomi masyarakat setempat. Di satu sisi, kehadiran tambang menawarkan lapangan pekerjaan dan pembangunan infrastruktur yang sebelumnya belum tersedia. Namun di sisi lain, muncul berbagai persoalan baru seperti kerusakan lingkungan, hilangnya sumber penghidupan tradisional, dan potensi konflik sosial akibat perebutan lahan dan akses terhadap sumber daya alam.

Masyarakat yang dulunya hidup dari berkebun sagu, menangkap ikan, serta memanfaatkan hasil hutan kini menghadapi keterbatasan lahan dan penurunan hasil alam. Sungai yang dulu menjadi pusat aktivitas ekonomi dan sosial kini tak lagi bisa diandalkan. Banyak warga mengaku harus berjalan lebih jauh atau menggali sumur dangkal untuk mendapatkan air yang lebih layak konsumsi.

Desakan untuk Evaluasi dan Tindakan Pemerintah

Berbagai kelompok masyarakat sipil dan pemerhati lingkungan mendesak pemerintah daerah dan pusat untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap operasi pertambangan di Pulau Obi. Mereka menyoroti kurangnya pengawasan terhadap dampak lingkungan dan lemahnya perlindungan terhadap hak-hak masyarakat lokal.

Kondisi ini diperparah oleh minimnya akses masyarakat terhadap layanan kesehatan, air bersih, dan edukasi mengenai dampak lingkungan. Warga seperti Nurhayati harus memilih antara risiko kesehatan atau kelangsungan hidup sehari-hari, karena tidak memiliki alternatif lain.

Aktivis lingkungan dari Koalisi Maluku Lestari menyebutkan bahwa fenomena pencemaran air akibat tambang sudah terjadi bertahun-tahun dan terus memburuk tanpa ada penanganan serius dari pemerintah maupun perusahaan tambang. Mereka juga mengkritik belum adanya kajian lingkungan yang transparan dan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan mengenai pengelolaan tambang.

Masalah Air Bukan Sekadar Isu Lingkungan

Permasalahan air bersih di Pulau Obi kini telah berkembang menjadi isu kemanusiaan. Dampaknya dirasakan oleh kelompok rentan seperti anak-anak, perempuan, dan lansia yang lebih mudah terserang penyakit akibat mengonsumsi air yang terkontaminasi. Kasus diare, gangguan lambung, dan infeksi kulit mulai sering dilaporkan oleh warga desa.

Ketiadaan sistem distribusi air bersih membuat masyarakat sangat tergantung pada kondisi alam. Namun, dengan kondisi lingkungan yang sudah tercemar, ketergantungan ini justru menjadi bumerang. Beberapa warga yang memiliki cukup dana memilih membeli air kemasan atau air isi ulang, namun bagi sebagian besar lainnya seperti Nurhayati, hal itu adalah kemewahan yang tidak terjangkau.

“Kami sudah melapor ke desa, tapi belum ada tindakan. Kalau hujan deras, air sungai berubah warna seperti kopi. Kadang ada bau juga,” ungkap seorang warga lain, Bapak Ahmad, yang tinggal tidak jauh dari lokasi penambangan.

Tuntutan Solusi Jangka Panjang

Masyarakat dan para pemerhati lingkungan berharap agar pemerintah pusat dan daerah segera mengambil langkah strategis untuk menyelamatkan lingkungan Pulau Obi. Salah satu usulan yang mencuat adalah penetapan wilayah perlindungan ekosistem dan sumber air, serta pemberlakuan audit lingkungan terhadap semua perusahaan tambang yang beroperasi di wilayah tersebut.

Selain itu, perlunya keterlibatan aktif masyarakat dalam pengawasan tambang dinilai sangat penting. Partisipasi warga lokal dapat menjadi alat kontrol sosial agar kegiatan pertambangan tidak melanggar ketentuan lingkungan dan HAM.

Pemerintah juga didorong untuk memastikan bahwa hasil dari eksploitasi sumber daya alam di Pulau Obi benar-benar memberikan manfaat yang adil bagi masyarakat, bukan hanya keuntungan bagi segelintir pihak. Kebijakan yang mengutamakan keberlanjutan, keadilan sosial, dan perlindungan hak-hak masyarakat lokal menjadi kebutuhan mendesak di tengah eskalasi dampak lingkungan.

Pulau Obi, Simbol Pertarungan antara Alam dan Industri

Kondisi Pulau Obi hari ini mencerminkan dilema klasik pembangunan di wilayah kaya sumber daya alam: antara kebutuhan untuk pertumbuhan ekonomi dan keharusan menjaga lingkungan serta hak-hak masyarakat lokal. Di tengah gegap gempita proyek hilirisasi tambang dan pembangunan kawasan industri, suara-suara warga kecil seperti Nurhayati kerap tenggelam.

Namun, suara mereka tetap penting sebagai pengingat bahwa pembangunan sejati bukan hanya tentang angka investasi atau volume ekspor nikel, tetapi juga soal kesejahteraan rakyat dan kelestarian alam yang menjadi warisan bagi generasi mendatang.

“Kami tidak menolak tambang, kami hanya ingin hidup kami tetap sehat dan aman seperti dulu,” kata Nurhayati, menutup pernyataannya dengan harapan sederhana yang mencerminkan kerinduan akan kehidupan Pulau Obi yang damai dan lestari.