Penguatan Kerjasama Multisektor untuk Efisiensi Pelayanan
 

Audiensi ini menjadi bagian dari agenda Kanwil Kemenkumham DIY dalam memperkuat jejaring kerjasama dengan pemangku kepentingan lokal. Agung Rektono Seto menyampaikan bahwa sinergitas antarsektor merupakan keharusan dalam menjawab tantangan pelayanan publik di era digital dan mobilitas tinggi saat ini.

Kerjasama seperti ini, lanjutnya, akan memberikan efisiensi bagi banyak sektor, terutama dalam hal distribusi informasi, pelaksanaan tugas kedinasan, hingga pemenuhan kebutuhan administrasi keimigrasian bagi pelintas batas negara.

“Kami percaya bahwa koordinasi yang kuat antarinstansi akan mempercepat reformasi birokrasi dan mendukung pencapaian tujuan strategis pembangunan nasional, termasuk dalam hal tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan transparan,” ungkap Agung.
 

Evaluasi Layanan Imigrasi di Bandara YIA
 

Sebagai bagian dari peningkatan layanan publik, sebelumnya Kanwil Kemenkumham DIY juga telah melakukan inspeksi dan evaluasi langsung terhadap kinerja petugas imigrasi di Bandara YIA. Langkah ini dilakukan untuk memastikan standar operasional prosedur berjalan sesuai regulasi, dan pelayanan terhadap pengguna jasa, khususnya warga negara asing maupun WNI pelintas batas, berjalan optimal.

“Komitmen kita adalah menjaga kualitas pelayanan publik, khususnya keimigrasian, di Bandara YIA. Ini bagian dari tanggung jawab kami kepada masyarakat dan negara,” tegas Agung dalam pernyataan terpisah.
 

Mendorong Kinerja Pemerintah yang Terintegrasi
 

Pertemuan ini menjadi bukti bahwa Kanwil Kemenkumham DIY tidak hanya fokus pada penyelenggaraan fungsi hukum dan HAM, tetapi juga aktif menjalin kemitraan strategis untuk mendukung kelancaran tugas pemerintahan. Sinergi dengan Angkasa Pura I adalah bentuk nyata kolaborasi antarsektor dalam mewujudkan pelayanan publik yang inklusif, efisien, dan berkelanjutan.

Melalui kemitraan ini, kedua pihak berharap dapat terus menyempurnakan koordinasi dalam bidang pelayanan transportasi pejabat, pelayanan imigrasi, hingga pemanfaatan fasilitas publik dalam mendukung agenda pemerintahan pusat dan daerah.