JAKARTA - Ketua Komite IV DPD RI, Senator Ahmad Nawardi, menegaskan pentingnya percepatan program literasi dan inklusi keuangan yang langsung menyasar desa-desa pelosok di Jawa Timur. Hal ini disampaikan saat kunjungannya ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional Jawa Timur, yang juga dihadiri oleh perwakilan BRI, Pegadaian, dan Permodalan Nasional Madani (PNM).

Dalam kesempatan tersebut, Senator Nawardi membagikan hasil kunjungannya ke beberapa sentra usaha masyarakat di Madura, seperti usaha krupuk puli di Desa Daleman, Kecamatan Kedungdung, dan krupuk udang di Desa Labuhan, Kecamatan Sreseh, Kabupaten Sampang. Meski usaha tersebut sudah berjalan dengan baik dan bahkan mampu menembus pasar di luar Madura, para pelaku usaha di sana menghadapi kendala besar, khususnya dalam akses permodalan.

“Warga di Daleman dan Sreseh memiliki semangat tinggi untuk mengembangkan usaha. Banyak yang ingin mengembangkan usaha kecil seperti ternak, pengolahan hasil laut, atau warung, tapi mereka bingung bagaimana cara mendapatkan pinjaman yang aman dan legal. Ini yang perlu kita bantu,” ujar Senator Nawardi.

Senator Nawardi menjelaskan bahwa sebagian besar pelaku usaha masih mengandalkan pinjaman pribadi, seperti dari keluarga atau kerabat, karena sulit mendapatkan akses pembiayaan resmi yang aman dan legal. Kondisi ini menjadi tantangan utama dalam pengembangan UMKM di desa yang sebenarnya memiliki potensi ekonomi besar.

Untuk mengatasi hal tersebut, Nawardi menegaskan peran penting OJK dan lembaga jasa keuangan seperti BRI, Pegadaian, dan PNM tidak hanya sebagai penyedia layanan finansial, tetapi juga sebagai fasilitator edukasi langsung di lapangan. Ia menekankan agar literasi keuangan dilakukan secara praktis dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh masyarakat desa.

“Literasi keuangan harus dilakukan secara langsung, menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Bukan hanya teori, tetapi juga praktik seperti cara mengajukan pinjaman, memahami bunga, menghindari pinjaman online ilegal, serta cara membuat rencana keuangan yang sederhana,” tegas Nawardi.

Senator Nawardi merekomendasikan agar program literasi keuangan difokuskan pada desa-desa yang memiliki potensi ekonomi lokal, dengan pendampingan berkelanjutan dari fasilitator lembaga keuangan. Pendampingan ini bertujuan membangun pemahaman yang mendalam dan berkelanjutan tentang pengelolaan keuangan yang sehat.

“Saya akan terus mendorong agar program literasi keuangan ini masuk dalam agenda nasional. Jangan sampai masyarakat desa hanya menjadi sasaran pasar, tetapi tidak diberi pemahaman yang memadai. Kami ingin rakyat desa bisa berdikari secara finansial dan memiliki akses yang jelas serta aman dalam mengelola keuangan mereka,” pungkas Nawardi.

Program literasi keuangan yang menyentuh langsung ke desa-desa diharapkan menjadi langkah strategis memperkuat fondasi UMKM di daerah, meningkatkan inklusi keuangan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang berkelanjutan. Dengan dukungan penuh dari OJK dan lembaga keuangan, UMKM di desa diharapkan mampu mengakses pembiayaan yang legal dan terjangkau, sekaligus mengelola keuangannya dengan baik.

Kunjungan Senator Nawardi ke OJK Regional Jatim sekaligus menjadi momentum penting untuk mempererat sinergi antara pemerintah, regulator, dan lembaga keuangan dalam memperluas inklusi keuangan hingga ke pelosok desa. Hal ini sejalan dengan visi membangun ekonomi Indonesia yang inklusif dan berkeadilan.

Dengan mendorong literasi dan akses keuangan di tingkat desa, diharapkan UMKM akan tumbuh lebih kuat, meningkatkan produktivitas, dan mampu bersaing di pasar nasional maupun internasional. Ini juga sejalan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan memperkuat perekonomian nasional secara menyeluruh.