JAKARTA - Ketersediaan tenaga medis, terutama dokter, yang merata di seluruh Indonesia menjadi tantangan utama dalam memastikan layanan kesehatan yang optimal. Masih banyak wilayah, terutama di daerah terpencil dan perbatasan, menghadapi kekurangan dokter yang signifikan. Menjawab kebutuhan ini, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) mengambil langkah strategis dengan mempercepat penambahan fakultas kedokteran di berbagai daerah.

Langkah ini bukan semata untuk meningkatkan kuantitas tenaga medis, namun juga menekankan pada peningkatan kualitas lulusan dokter yang siap melayani masyarakat secara merata. Percepatan penambahan fakultas kedokteran menjadi salah satu upaya penting dalam transformasi kebijakan yang bertujuan memperbaiki akses, kualitas, serta distribusi dokter di seluruh Indonesia.

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Brian Yuliarto, dalam sambutannya pada Muktamar Asosiasi Institut Pendidikan Kedokteran Indonesia (AIPKI) 2025 di Universitas Andalas, Padang, menegaskan bahwa kolaborasi dan semangat gotong royong seluruh pihak sangat dibutuhkan untuk mendukung kebijakan ini. Ia menyebutkan bahwa pemerintah tengah membuka peluang besar untuk mendirikan 165 program studi baru di bidang spesialis dan subspesialis kedokteran, serta memperbesar kuota mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS).

Selain kuantitas, kualitas tenaga medis menjadi fokus utama pemerintah. Untuk itu, Kemdiktisaintek berencana membentuk satuan tugas khusus yang bertugas mengawal percepatan penambahan jumlah dokter sekaligus memastikan mutu pendidikan kedokteran tetap terjaga. Satuan tugas ini juga memiliki peran penting dalam merumuskan kebijakan strategis terkait pemerataan distribusi dokter ke wilayah yang masih minim tenaga medis. Dengan demikian, pelayanan kesehatan yang berkualitas dapat dirasakan secara adil di seluruh pelosok negeri.

Menurut Menteri Brian, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan harus tidak hanya berorientasi pada aspek kuratif, namun juga promotif dan preventif dengan pendekatan keluarga. Ia menekankan pentingnya pembangunan ekosistem pendidikan yang terintegrasi antara bidang sains dan kesehatan agar dapat menjawab tantangan kesehatan nasional secara komprehensif. “Kita harus memperkuat kolaborasi untuk bersama-sama membangun sistem pendidikan dokter yang mampu menjangkau kebutuhan kesehatan nasional secara merata dan berkeadilan,” ujarnya.

Upaya ini sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang telah menyoroti keterbatasan pendidikan dokter spesialis dan dampaknya terhadap kekurangan tenaga dokter di sejumlah daerah. Presiden menegaskan bahwa pemerataan akses layanan kesehatan menjadi prioritas utama yang harus didukung oleh seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah pusat maupun daerah.

Sebagai wujud sinergi, Kemdiktisaintek juga mendukung penuh program-program yang digagas Kementerian Kesehatan (Kemkes) untuk mencetak dokter berkualitas. Komitmen ini diperkuat dengan pembentukan Komite Bersama antara Kemdiktisaintek dan Kemkes yang dijadwalkan resmi diluncurkan pada 30 Juni 2025. Komite ini diharapkan dapat menguatkan koordinasi dan kerjasama dalam pengembangan sistem pendidikan kedokteran di Indonesia, sehingga dapat menjawab tantangan tenaga medis yang merata dan berkualitas.

Muktamar AIPKI 2025 sendiri menjadi ajang penting untuk mengkonsolidasikan berbagai pemikiran dan strategi dari para pemimpin fakultas kedokteran di seluruh Indonesia, serta para pemangku kepentingan di bidang pendidikan dan kesehatan. Pertemuan ini turut dihadiri oleh tokoh dari dunia medis dan industri kesehatan, sebagai bagian dari upaya kolaboratif membangun ekosistem pendidikan kedokteran yang berdaya saing dan berkeadilan.

Dengan berbagai langkah ini, pemerintah berharap dapat mengatasi permasalahan klasik kekurangan dokter di daerah yang selama ini menghambat akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang layak. Penambahan fakultas kedokteran dan program pendidikan spesialis yang merata diharapkan dapat menjawab tantangan ini sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan secara nasional.