JAKARTA - Penunjukan Ade Armando sebagai Komisaris PT PLN Nusantara Power (PLN NP) oleh Kementerian BUMN menjadi babak baru dalam dinamika pengawasan dan tata kelola perusahaan energi nasional. Sosok akademisi dan intelektual publik ini diharapkan dapat membawa warna berbeda dalam pengelolaan korporasi energi yang lebih transparan, inklusif, dan berorientasi pada kepentingan publik.
Ade Armando resmi menjabat sebagai komisaris di anak usaha strategis PT PLN (Persero) ini di tengah momentum transformasi sektor energi nasional, yang menuntut pengawasan tidak hanya administratif, tetapi juga visioner dan progresif. Kehadirannya dipandang sebagai langkah menuju profesionalisasi jabatan komisaris, sekaligus menguatkan sinyal bahwa ruang-ruang strategis di BUMN semakin terbuka bagi kalangan akademisi dan pemikir kritis.
Akademisi Masuk Struktur BUMN: Ruang Baru dalam Tata Kelola Energi
Sebagai dosen komunikasi politik Universitas Indonesia dan figur publik yang aktif dalam diskursus kebangsaan, Ade Armando membawa latar belakang intelektual yang berbeda dari umumnya komisaris BUMN. Pengalamannya dalam dunia akademik dan perdebatan publik dianggap bisa menjadi kekuatan tersendiri untuk mengarahkan PLN NP menuju sistem pengawasan yang lebih berintegritas.
“Ketika struktur komisaris diisi oleh individu yang paham isu publik dan mampu membaca dinamika sosial-politik, maka arah kebijakan bisa lebih inklusif dan responsif terhadap masyarakat,” ujar pengamat kebijakan publik A. Prakoso menanggapi penunjukan tersebut.
PLN NP sendiri merupakan salah satu anak usaha PLN yang paling strategis, karena mengelola hampir 50 persen kapasitas pembangkit listrik nasional. Dalam struktur sebesar itu, komisaris memiliki peran penting bukan hanya sebagai pengawas, melainkan juga penentu arah kebijakan jangka panjang yang selaras dengan agenda pembangunan berkelanjutan.
Ade datang bukan dari jalur kekuasaan, melainkan dari ruang-ruang pemikiran. Ini menjadikan penempatannya sebagai momentum perubahan: dari politik kekuasaan menuju politik gagasan.
Menjembatani Politik, Profesionalisme, dan Agenda Energi Bersih
Penempatan Ade Armando dalam struktur pengawasan PLN NP juga menantang narasi lama bahwa politik dan profesionalisme tidak bisa berjalan beriringan. Sebagai kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI), yang selama ini dikenal lantang menyuarakan antikorupsi dan reformasi birokrasi, Ade membawa tanggung jawab moral untuk menunjukkan bahwa kader partai politik bisa menjalankan tugas pengawasan secara profesional dan beretika.
“Politik tidak harus bertentangan dengan integritas. Justru jika politik dijalankan dengan etika dan visi publik, ia bisa menjadi pintu masuk reformasi,” kata Lusi Hartanto, analis dari Bursa Energi Nusantara. Ia juga menambahkan, “Kuncinya bukan pada latar belakang politik seseorang, tetapi pada komitmen terhadap transparansi dan keberpihakan pada rakyat.”
Dalam konteks transisi energi nasional, PLN NP menjadi garda terdepan dalam implementasi energi baru terbarukan (EBT) seperti PLTS, PLTG, dan inisiatif berbasis energi bersih lainnya. Dengan latar belakang sebagai komunikator publik, Ade diharapkan mampu menjembatani antara teknokrasi di dalam perusahaan dan aspirasi masyarakat luas.
“Saya kira peran komisaris bukan sekadar administratif, tapi sebagai pengawal arah strategis perusahaan agar tetap berpihak pada pembangunan berkelanjutan,” ujar A. Prakoso.
Pengawasan BUMN di Era Transparansi dan Akuntabilitas
Kinerja PLN NP dalam tiga tahun terakhir terbilang stabil dengan mencatatkan laba bersih mencapai Rp5,2 triliun. Namun di sisi lain, beban utang perusahaan yang mencapai Rp35 triliun mengindikasikan perlunya efisiensi dan kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan serta belanja modal.
Di sinilah pentingnya peran komisaris untuk memastikan bahwa setiap langkah perusahaan tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga membawa manfaat sosial dan lingkungan. Peran pengawasan dalam konteks ini tidak hanya sekadar menjaga laporan keuangan tetap bersih, tapi juga menjamin bahwa PLN NP benar-benar menjadi bagian dari solusi nasional terhadap krisis energi dan lingkungan.
“Sebagai komisaris, saya melihat peran ini bukan untuk mengurus teknis, tapi memastikan arah kebijakan perusahaan tetap sejalan dengan kepentingan publik,” kata Ade.
Lebih jauh, Ade dinilai bisa menjadi simbol keterbukaan di tubuh BUMN. Dengan reputasinya sebagai pengguna aktif media sosial dan pembentuk opini publik, ia dapat menginisiasi pola komunikasi dua arah antara PLN NP dan masyarakat. Transparansi, menurutnya, bukan lagi beban, tetapi syarat legitimasi di mata publik.
Momentum Perubahan Menuju Tata Kelola BUMN Modern
Penunjukan Ade Armando sebagai komisaris PLN NP menandai sebuah eksperimen penting dalam reformasi tata kelola BUMN di sektor energi. Kehadirannya tidak hanya membawa dimensi baru dalam pengawasan korporasi, tapi juga mencerminkan harapan masyarakat terhadap pembenahan sistemik yang tidak anti terhadap kritik dan keterlibatan publik.
