JAKARTA - Pemerintah Cina selama ini dikenal ambisius dalam mendorong transisi menuju energi bersih dan kendaraan ramah lingkungan. Dukungan itu tidak hanya bersifat regulatif, tetapi juga diwujudkan melalui subsidi besar-besaran untuk produsen otomotif yang memproduksi mobil listrik dan hybrid. Namun, komitmen tersebut kini tengah diuji setelah audit resmi dari Kementerian Industri Cina memunculkan dugaan penyalahgunaan dana insentif oleh dua raksasa otomotif: BYD dan Chery.

Temuan audit itu bukan sekadar kabar minor di sektor otomotif. Angka yang dipersoalkan pun mengejutkan: senilai 53 juta dolar AS, atau setara dengan lebih dari Rp850 miliar, diklaim secara tidak sah oleh kedua perusahaan dalam rentang waktu lima tahun hingga 2020. Praktik ini dianggap melenceng dari ketentuan program subsidi yang seharusnya memfasilitasi inovasi dan efisiensi, bukan dimanipulasi demi keuntungan semata.

Dukungan Pemerintah Cina untuk Kendaraan Ramah Lingkungan

Pemerintah Cina telah sejak lama menggelontorkan berbagai bentuk subsidi sebagai strategi mempercepat adopsi kendaraan energi baru (new energy vehicles/NEV). Subsidi diberikan kepada perusahaan produsen mobil listrik, hybrid, serta kendaraan berbahan bakar hidrogen yang memenuhi syarat efisiensi dan emisi gas rumah kaca.

Program ini menjadi salah satu pilar dalam kampanye "Made in China 2025" yang bertujuan untuk menjadikan Negeri Tirai Bambu sebagai pemimpin global dalam teknologi bersih dan manufaktur canggih.

Namun, seperti halnya program besar lainnya, celah untuk penyimpangan selalu terbuka jika pengawasan tidak berjalan maksimal.

Detail Temuan Audit

Laporan audit tersebut mengungkapkan bahwa BYD dan Chery secara sistematis mengajukan klaim subsidi untuk kendaraan yang tidak memenuhi kriteria teknis maupun administratif. Dalam beberapa kasus, perusahaan diduga mendaftarkan kendaraan ke dalam skema subsidi meski unit tersebut tidak pernah diproduksi massal, atau tidak memiliki jejak distribusi yang sesuai dengan peraturan.

Praktik semacam ini tidak hanya menyesatkan pembuat kebijakan, tetapi juga mencederai kepercayaan publik terhadap program insentif energi hijau. Selain itu, potensi kerugian negara menjadi signifikan, mengingat subsidi dikucurkan dari anggaran publik yang semestinya diperuntukkan bagi percepatan transisi energi nasional.

Kementerian menegaskan bahwa proses investigasi masih berlanjut dan akan bekerja sama dengan lembaga hukum untuk menentukan langkah penegakan lebih lanjut.

Respons Industri dan Publik

Meskipun BYD dan Chery belum secara resmi merespons temuan ini di hadapan media internasional, sejumlah analis industri memperkirakan bahwa kasus ini dapat mencoreng reputasi kedua perusahaan, terutama di mata investor global.

“Kasus seperti ini membuat kredibilitas seluruh ekosistem mobil listrik Cina dipertanyakan, padahal Cina adalah pasar terbesar untuk kendaraan energi baru di dunia,” ujar Liu Zhang, analis otomotif dari Shanghai Electric Mobility Institute.

Di sisi lain, masyarakat menyuarakan keprihatinan. Banyak netizen di media sosial Cina menyerukan perlunya reformasi sistem verifikasi subsidi dan mendesak pemerintah untuk transparan dalam mengungkap pihak-pihak yang terlibat serta sanksi yang akan dijatuhkan.

Dampak Terhadap Reputasi Global dan Investasi Asing

Tak bisa dimungkiri, baik BYD maupun Chery telah berupaya menancapkan kuku bisnisnya di pasar global. BYD misalnya, kini menjadi salah satu pengekspor mobil listrik terbesar ke Eropa, Amerika Latin, hingga Asia Tenggara. Demikian pula Chery, yang dikenal lewat lini produk SUV dan kendaraan listriknya di beberapa negara berkembang.

Namun, dugaan keterlibatan dalam klaim subsidi ilegal dapat memengaruhi hubungan bisnis kedua perusahaan dengan mitra internasional. Negara-negara mitra ekspor kemungkinan akan memperketat proses evaluasi terhadap produk Cina, baik dari sisi kualitas maupun aspek legalitas lingkungan dan finansialnya.

Investor asing pun kemungkinan akan lebih berhati-hati dalam menanamkan modal di sektor kendaraan energi baru di Cina, mengingat potensi risiko reputasi dan hukum yang bisa merugikan portofolio mereka.

Upaya Pemerintah Memperketat Regulasi

Sebagai respons awal, Kementerian Industri Cina dilaporkan tengah mempersiapkan sistem pengawasan berbasis data real-time yang dapat memverifikasi klaim subsidi langsung dari jalur produksi hingga kendaraan sampai ke tangan konsumen.

Selain itu, audit mendalam terhadap perusahaan-perusahaan penerima subsidi besar dalam lima tahun terakhir juga sedang dirancang. Langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah serius ingin menutup celah kebocoran anggaran dan memastikan kebijakan energi hijau tidak dimanipulasi demi keuntungan sepihak.

Dalam jangka panjang, regulasi subsidi juga akan diarahkan lebih selektif dan berbasis kinerja nyata, termasuk emisi aktual, efisiensi baterai, dan daya tahan teknologi kendaraan.

Momentum Evaluasi Total Program Energi Bersih

Dugaan penyalahgunaan subsidi oleh BYD dan Chery bukan sekadar masalah akuntansi perusahaan. Ini adalah ujian terhadap sistem insentif energi bersih di Cina dan kredibilitas perusahaan otomotifnya dalam panggung global. Pemerintah, industri, dan masyarakat kini memiliki momentum untuk mereformasi skema subsidi agar lebih tepat sasaran dan tidak rentan dimanfaatkan secara tidak etis.

Ketika dunia menatap Cina sebagai pusat pertumbuhan mobil listrik, kasus ini menjadi pengingat bahwa keberhasilan transisi energi bersih bukan hanya soal teknologi canggih, tetapi juga tentang akuntabilitas dan integritas pelaksanaannya.