JAKARTA - Upaya mewujudkan jaminan sosial ketenagakerjaan yang merata terus dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan Lombok Timur. Fokus utama kali ini adalah memperluas cakupan perlindungan kepada anggota Koperasi Merah Putih yang tersebar di berbagai desa dan kelurahan. Melalui pendekatan kolaboratif, program ini diharapkan mampu menjangkau lebih banyak pelaku ekonomi rakyat, khususnya petani dan pekerja sektor informal.

Menurut Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Lombok Timur, Yohan Firmansyah, pentingnya program perlindungan jaminan sosial belum sepenuhnya disadari oleh masyarakat, terutama di kalangan pelaku koperasi dan pekerja nonformal. Karena itu, pendekatan dengan memanfaatkan jaringan koperasi seperti Merah Putih menjadi salah satu langkah strategis.

“BPJS Ketenagakerjaan bukanlah asuransi komersial. Ini adalah program perlindungan sosial dari negara untuk seluruh lapisan masyarakat, termasuk pekerja informal dan pelaku koperasi,” ujar Yohan.

Dengan iuran yang hanya sekitar Rp14.000 per bulan per orang, manfaat perlindungan yang diperoleh dinilai sangat besar. Salah satunya adalah santunan kematian sebesar Rp42 juta yang diberikan kepada ahli waris peserta yang meninggal dunia.

Koperasi sebagai Mitra Strategis

Koperasi Merah Putih, yang kini memiliki sekitar 400 anggota aktif di Lombok Timur, disebut sebagai mitra potensial dalam memperluas jangkauan program jaminan sosial ketenagakerjaan. Jumlah tersebut dinilai masih sangat kecil dibandingkan potensi riil di wilayah tersebut yang bisa mencapai lebih dari 95 ribu orang.

Yohan menekankan bahwa seluruh anggota koperasi berhak memperoleh perlindungan sosial yang setara. Karena itu, peran koperasi bukan hanya terbatas sebagai lembaga ekonomi, tapi juga sebagai agen penggerak kesadaran sosial.

“Selama ini koperasi aktif menjalankan kegiatan ekonomi bersama petani. Ini bisa jadi jalur yang strategis untuk memperluas perlindungan sosial,” ucapnya.

BPJS Ketenagakerjaan pun mengajak koperasi untuk terlibat secara kolektif dalam mendaftarkan anggotanya. Skema pendaftaran secara kelompok dinilai lebih efektif untuk mempercepat kepesertaan, sekaligus memberikan edukasi bersama mengenai manfaat program jaminan sosial.

Perantau Juga Perlu Perlindungan

Dalam laporan semester pertama tahun 2025, BPJS Ketenagakerjaan Lombok Timur mencatat total 1.500 klaim dengan nilai sebesar Rp14,3 miliar. Namun, Yohan mengungkapkan bahwa sebagian besar peserta tersebut bekerja di luar wilayah, terutama di Bali, sehingga iuran mereka tercatat di daerah tempat mereka bekerja.

“Ini menunjukkan bahwa masyarakat Lombok Timur banyak yang bekerja merantau. Karena itu penting bagi kita untuk memahami fungsi BPJS Ketenagakerjaan sebagai perlindungan, bukan hanya bagi mereka yang bekerja di sini, tetapi juga di luar daerah,” katanya.

Fenomena perantau ini memperkuat urgensi untuk memperluas pemahaman publik tentang jaminan sosial. Tidak hanya sebagai syarat administratif, tetapi sebagai kebutuhan dasar untuk perlindungan dalam jangka panjang.

Bagian dari Misi Pembangunan Daerah

Upaya BPJS Ketenagakerjaan Lombok Timur sejalan dengan misi pembangunan daerah yang tertuang dalam visi Lombok Timur SMART. Pemerintah daerah menekankan pentingnya membangun sumber daya manusia yang unggul dan terlindungi, salah satunya melalui pemanfaatan program perlindungan sosial negara.

“Program ini harus dipahami sebagai bagian dari perlindungan jangka panjang. Masyarakat harus pintar memanfaatkan program ini. Ini bagian dari membangun sumber daya manusia yang unggul dan terlindungi,” tegas Yohan.

Dengan adanya kerja sama lintas sektor dan pendekatan langsung kepada komunitas seperti koperasi, BPJS Ketenagakerjaan berharap ke depan angka kepesertaan akan meningkat signifikan. Edukasi secara berkelanjutan akan terus dilakukan agar pemahaman masyarakat terhadap manfaat jaminan sosial semakin kuat.

Harapan Jangka Panjang

Dalam jangka panjang, BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya ingin mendorong peningkatan jumlah peserta, tetapi juga membangun budaya sadar jaminan sosial di masyarakat. Kolaborasi bersama koperasi dan lembaga lokal menjadi kunci untuk membumikan konsep perlindungan sosial, khususnya di kalangan ekonomi menengah ke bawah.

“Program ini bukan semata-mata soal iuran, tapi soal kepastian perlindungan ketika risiko terjadi. Dan ini harus dimiliki oleh semua lapisan masyarakat,” pungkas Yohan.

Dengan dukungan berbagai pihak, khususnya koperasi yang memiliki jaringan kuat di akar rumput, BPJS Ketenagakerjaan optimistis bahwa misi memperluas jangkauan jaminan sosial bisa tercapai lebih cepat. Terutama di daerah seperti Lombok Timur yang memiliki potensi besar namun belum tergarap secara optimal.