JAKARTA - Minimnya armada kapal roll-on roll-off (RoRo) di rute penyeberangan Tanjunguban, Bintan ke Telaga Punggur, Batam menjadi sorotan serius DPRD Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Kondisi ini dinilai tidak hanya menurunkan kualitas layanan transportasi laut, tetapi juga menyulitkan masyarakat yang ingin menyeberang antar pulau, terutama saat masa liburan.

Selama masa liburan sekolah yang lalu, banyak warga mengeluhkan panjangnya antrean kendaraan dan keterbatasan kapal yang beroperasi. Keluhan ini juga dirasakan langsung oleh Anggota DPRD Provinsi Kepri, Rudi Chua, yang menyoroti buruknya pelayanan penyeberangan.

“Selama libur kemarin, saya hanya melihat ada dua kapal saja yang beroperasi, dengan total enam trip per hari,” ujarnya kepada wartawan.

Jumlah tersebut, menurut Rudi, sangat tidak mencukupi jika dibandingkan dengan tingginya mobilitas masyarakat antar pulau selama masa libur. Keadaan ini menyebabkan kemacetan panjang di pelabuhan, dan pada saat yang sama menimbulkan keresahan karena minimnya alternatif transportasi.

Tidak hanya soal jumlah kapal, sistem pemesanan tiket juga menjadi perhatian. Ia menyebut bahwa sistem daring yang belum maksimal membuka peluang terjadinya praktik percaloan. Situasi ini memperburuk keadaan dan menimbulkan ketidakadilan bagi pengguna jasa penyeberangan.

“Sistem pemesanan tiket secara online yang belum maksimal juga membuka celah praktik percaloan, jelas ini sangat merugikan masyarakat yang ingin menyeberang,” tambah Rudi.

Ia mengungkapkan bahwa pihaknya sebenarnya telah melakukan komunikasi intens dengan Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kementerian Perhubungan. Dalam komunikasi itu, disampaikan bahwa akan ada penambahan armada kapal untuk mengatasi lonjakan penumpang pada momen liburan. Namun, janji itu belum terealisasi hingga libur sekolah berakhir.

“Masalah ini juga sudah saya laporkan ke Gubernur Kepri dan telah ditindaklanjuti ke Kementerian Perhubungan melalui BPTD. Tapi sampai sekarang belum ada hasilnya,” bebernya lebih lanjut.

Menurut Rudi, kejadian seperti ini tak seharusnya terus berulang, apalagi Kepri merupakan wilayah kepulauan yang sangat bergantung pada kelancaran transportasi laut. Ia menekankan pentingnya menjadikan Kepri sebagai wilayah prioritas dalam hal distribusi dan operasional armada kapal RoRo.

“Ke depan, perlu ada evaluasi menyeluruh terhadap manajemen armada RoRo, terutama dalam menghadapi momen padat seperti libur panjang. Kasihan masyarakat kita kalau terus-terusan kesulitan,” pungkas politisi dari Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) tersebut.

Masalah penyeberangan laut yang berulang di Kepri menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk penataan kembali layanan transportasi laut antarpulau. Sektor ini sejatinya merupakan tulang punggung konektivitas masyarakat di provinsi kepulauan, dan ketergantungan yang tinggi terhadap layanan laut menuntut kehadiran solusi yang konkret dan berkelanjutan.

Apabila tidak ada pembaruan atau perbaikan sistem dan armada, maka kejadian seperti antrean panjang dan percaloan tiket bisa menjadi masalah laten yang terus merugikan masyarakat. Penambahan armada menjadi keharusan, bukan sekadar wacana tahunan yang tak kunjung terwujud.

Dari sisi kebijakan, keterlibatan aktif pemerintah pusat menjadi kunci. BPTD sebagai perpanjangan tangan Kementerian Perhubungan di daerah, harus mampu menyesuaikan kapasitas layanannya dengan kebutuhan daerah seperti Kepri. Terlebih, Kepri bukan hanya wilayah wisata strategis, tetapi juga jalur logistik dan perlintasan antarprovinsi.

Koordinasi antara pemerintah daerah, DPRD, dan BPTD memang sudah dilakukan. Namun, efektivitasnya masih dipertanyakan karena belum ada progres nyata di lapangan. Rudi Chua menyuarakan aspirasi rakyat agar tekanan terhadap kementerian lebih ditingkatkan, agar tidak berhenti pada sekadar diskusi.

Di sisi lain, masyarakat juga menginginkan sistem pemesanan tiket yang lebih transparan dan bisa diakses dengan mudah. Digitalisasi layanan mestinya memberikan kemudahan, bukan menjadi alat percaloan. Karena itu, pengawasan terhadap pelaksanaan sistem online harus menjadi bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap layanan penyeberangan.

Kebutuhan untuk mereformasi layanan penyeberangan ini juga selaras dengan visi pembangunan maritim nasional. Sebagai negara kepulauan, Indonesia perlu menunjukkan keseriusan dalam memperkuat infrastruktur lautnya, termasuk pelayanan dasar seperti kapal penyeberangan RoRo.

Di tengah gencarnya pembangunan konektivitas antarwilayah, terutama di wilayah timur Indonesia, perhatian terhadap provinsi seperti Kepri tidak boleh diabaikan. Pemerintah pusat perlu menunjukkan keberpihakan melalui langkah konkret dalam mendukung distribusi armada dan penguatan layanan transportasi.

Jika pemerintah benar-benar ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, langkah awal yang perlu dilakukan adalah memastikan kelancaran konektivitas antarwilayah. Di Kepri, itu berarti penyediaan armada yang memadai dan sistem layanan yang adil bagi masyarakat.

Masyarakat Kepri, khususnya yang berada di Bintan dan Batam, kini menanti pembuktian nyata dari pemerintah. Bukan sekadar wacana penambahan kapal, tetapi realisasi yang dapat langsung dirasakan, terutama saat momen padat penumpang seperti masa liburan. Pemerintah diharapkan tidak lagi menunda-nunda keputusan penting yang menyangkut kepentingan publik.