JAKARTA - Dalam lanskap perdagangan internasional yang terus berkembang, kebijakan impor memainkan peran sentral dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Di tengah arus globalisasi dan persaingan pasar yang semakin ketat, Indonesia dihadapkan pada kebutuhan untuk menyusun kerangka regulasi yang tidak hanya melindungi industri dalam negeri, tetapi juga mampu beradaptasi dengan dinamika perdagangan global. Pemerintah, melalui Kementerian Perdagangan, telah merespons kebutuhan tersebut dengan menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, yang secara substansial mengubah cara pengaturan impor selama ini.
Permendag 16/2025 bukanlah sekadar instrumen hukum biasa. Ia hadir sebagai bagian dari agenda besar reformasi birokrasi yang ditujukan untuk mengatasi berbagai hambatan yang selama ini dihadapi pelaku usaha. Hambatan tersebut mencakup prosedur perizinan yang berbelit-belit, inkonsistensi antar regulasi, hingga ketidakpastian hukum yang dapat merugikan pelaku usaha dalam mengambil keputusan strategis. Oleh karena itu, kebijakan ini merupakan jawaban atas tuntutan untuk menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif, transparan, dan efisien.
Salah satu ciri khas dari Permendag 16/2025 adalah penerapan pendekatan klasterisasi dalam penyusunan aturan teknisnya. Pemerintah tidak hanya mengeluarkan satu regulasi induk, tetapi juga menyusun delapan regulasi turunan berdasarkan klasifikasi jenis komoditas. Strategi ini diharapkan dapat menjawab kebutuhan masing-masing sektor secara lebih spesifik, serta menyelaraskan pengaturan lintas kementerian dan lembaga teknis yang selama ini kerap berjalan secara terpisah. Dengan pengelompokan ini, regulasi menjadi lebih adaptif terhadap perkembangan komoditas tertentu dan mampu mengakomodasi kebutuhan teknis yang beragam.
Namun, di balik semangat deregulasi dan penyederhanaan tersebut, Permendag 16/2025 juga membawa tantangan baru, khususnya bagi kalangan dunia usaha. Terdapat peningkatan kewajiban administratif yang tidak bisa diabaikan. Misalnya, pelaku usaha kini diwajibkan untuk melakukan pelaporan pasca-impor secara rutin dan akurat. Ketidaksesuaian antara dokumen impor dengan realisasi di lapangan berpotensi menimbulkan sanksi administratif hingga pidana. Hal ini tentu menuntut pelaku usaha untuk memiliki sistem internal yang lebih cermat dan tertib dalam mengelola proses impornya.
Implikasi hukum dari peraturan ini tidak bisa dianggap remeh. Dengan adanya klasterisasi dan penguatan koordinasi lintas kementerian, maka ketentuan teknis pun menjadi lebih terintegrasi. Artinya, kesalahan dalam memahami satu aturan dapat berdampak luas karena akan bersinggungan dengan ketentuan di kementerian lain. Misalnya, pelaku usaha yang mengimpor barang elektronik harus mengikuti regulasi dari Kementerian Perdagangan, tetapi juga tunduk pada ketentuan teknis dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. Maka dari itu, pendekatan silo dalam memahami aturan sudah tidak relevan lagi.
Dari perspektif manajemen risiko, perusahaan perlu meningkatkan kapasitas internalnya dalam memahami substansi regulasi baru ini. Tidak hanya terbatas pada bagian legal atau kepatuhan, tetapi juga melibatkan lini operasional dan rantai pasok. Setiap elemen dalam proses impor – mulai dari pemesanan barang, pengurusan dokumen, hingga distribusi – harus berjalan sesuai dengan koridor hukum yang baru. Di sinilah pentingnya kolaborasi antara divisi hukum, logistik, dan keuangan dalam membangun sistem yang terintegrasi.
Permendag 16/2025 juga memberikan sinyal kuat bahwa kepatuhan akan menjadi salah satu indikator utama dalam pengawasan perdagangan ke depan. Pemerintah membuka ruang bagi pelaku usaha untuk memperoleh kemudahan selama mereka menunjukkan rekam jejak kepatuhan yang baik. Misalnya, pelaku usaha yang konsisten dalam pelaporan dan tidak pernah melakukan pelanggaran akan mendapat akses lebih cepat dalam proses perizinan. Sebaliknya, entitas yang terindikasi sering bermasalah akan mendapatkan pengawasan ekstra ketat.
Dalam konteks yang lebih luas, kebijakan ini juga menjadi langkah awal menuju digitalisasi proses impor. Seiring dengan perkembangan teknologi, pemerintah mulai mengintegrasikan sistem perizinan impor dengan platform digital nasional, seperti INSW (Indonesia National Single Window). Langkah ini tidak hanya mempermudah pelaku usaha, tetapi juga meningkatkan transparansi dan akurasi data. Dengan sistem yang terintegrasi secara digital, potensi penyimpangan dapat diminimalisasi dan proses pengawasan menjadi lebih efisien.
Bagi dunia usaha, tantangan terbesar justru terletak pada kesiapan internal dalam menghadapi perubahan ini. Banyak perusahaan yang selama ini terbiasa dengan sistem manual dan prosedur konvensional kini dituntut untuk bertransformasi. Investasi dalam pelatihan sumber daya manusia, pembaruan perangkat lunak kepatuhan, hingga pembentukan tim khusus regulasi menjadi langkah yang tak terhindarkan. Meski menuntut pengeluaran tambahan, langkah-langkah ini akan menjadi pondasi penting dalam menjaga kelangsungan usaha di tengah regulasi yang semakin kompleks.
Secara keseluruhan, Permendag 16/2025 membuka dua sisi mata uang: peluang dan tantangan. Di satu sisi, ia memberikan kepastian dan efisiensi bagi pelaku usaha yang patuh dan siap beradaptasi. Di sisi lain, ia juga menuntut keseriusan dalam menjalankan prinsip good corporate governance. Regulasi ini bukan semata-mata instrumen pengawasan, tetapi juga ajakan untuk membangun sistem perdagangan nasional yang sehat, transparan, dan kompetitif.
Dalam perjalanan menuju sistem perdagangan yang modern dan akuntabel, implementasi Permendag 16/2025 akan menjadi ujian bagi semua pihak – pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Bagaimana kita meresponsnya akan menentukan apakah reformasi ini akan menjadi tonggak perubahan atau hanya sekadar peraturan baru di atas kertas.
