JAKARTA - Upaya pemerintah dalam mengurangi backlog perumahan nasional terus mendapatkan dukungan konkret dari berbagai lembaga keuangan. Melalui skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi dengan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), sejumlah bank kini semakin agresif menjangkau Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di berbagai wilayah.

Program ini menjadi bagian dari realisasi target ambisius yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto, yakni membangun tiga juta rumah. Skema FLPP pun menjadi salah satu instrumen utama untuk memastikan kelompok MBR dapat mengakses hunian layak dengan cicilan yang terjangkau.

Menurut data Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), hingga Juli 2025, realisasi penyaluran FLPP sudah menyentuh angka Rp 15,73 triliun. Anggaran tersebut mencakup 126.032 unit rumah yang tersebar di berbagai provinsi, dengan Jawa Barat menjadi wilayah dengan penyaluran tertinggi.

“Realisasi penyaluran FLPP oleh BP Tapera mencapai Rp 15,73 triliun untuk 126.032 unit rumah,” kata Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho. Ia menekankan bahwa angka ini menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung keterjangkauan perumahan secara nasional.

Salah satu lembaga perbankan yang menonjol dalam penyaluran KPR FLPP adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI. Hingga Juni 2025, BRI telah menyalurkan KPR subsidi kepada 97.878 penerima manfaat di seluruh Indonesia—tumbuh 18% dari periode yang sama tahun sebelumnya. Nilai outstanding kredit mencapai Rp 13,35 triliun, meningkat 19,51% secara tahunan (YoY).

Yang menarik, performa tersebut juga diiringi dengan kualitas kredit yang tetap sehat. Rasio kredit bermasalah (Non-Performing Loan/NPL) tercatat hanya 1,1%, menandakan pengelolaan risiko yang terkendali.

“Peningkatan jumlah rumah subsidi yang disalurkan tidak hanya memperluas akses hunian terjangkau bagi MBR, tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang lebih luas,” ujar Corporate Secretary BRI, Agustya Hendy Bernadi. Ia menyebutkan efek positif program FLPP menjalar hingga sektor konstruksi, jasa tukang, bahan bangunan, logistik, bahkan UMKM di kawasan perumahan.

Sebagai bentuk komitmen terhadap inklusi pembiayaan, BRI tidak hanya menyasar segmen pekerja formal, tapi juga menyasar kalangan informal dan Aparatur Sipil Negara (ASN). BRI menjalin kolaborasi strategis dengan instansi seperti Kementerian PANRB, Badan Kepegawaian Negara (BKN), Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), dan Lembaga Administrasi Negara (LAN).

Tak hanya itu, kemitraan dengan sektor swasta seperti PT Bluebird Tbk juga menjadi terobosan. Melalui kerja sama ini, pengemudi taksi dari Bluebird mendapat peluang untuk memiliki rumah pertama melalui skema FLPP.

“Melalui FLPP, BRI terus mendorong pembiayaan perumahan yang inklusif dan berkelanjutan, agar semakin banyak masyarakat memiliki akses nyata terhadap hunian yang layak,” ungkap Hendy.

Sementara itu, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN tetap konsisten sebagai pemain utama di sektor pembiayaan perumahan. Hingga akhir Mei 2025, BTN telah menyalurkan KPR Sejahtera FLPP untuk 79.104 unit rumah. Sepanjang 2025, BTN menargetkan menyalurkan 220.000 unit rumah subsidi, sejalan dengan visi Program Rumah Rakyat yang dicanangkan pemerintah.

Direktur Utama BTN, Nixon L.P. Napitupulu menyatakan bahwa pihaknya akan terus aktif di lapangan untuk memastikan pembangunan rumah subsidi berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.

“Kami siap bekerja keras menyukseskan Program 3 Juta Rumah. Kami juga selalu terjun ke lapangan untuk melihat rumah yang dibangun untuk masyarakat serta mengusulkan berbagai skema pembiayaan perumahan terbaik untuk masyarakat,” tegas Nixon.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI juga mencatat kontribusi signifikan dalam menyalurkan pembiayaan FLPP. Hingga 23 Juli 2025, BNI telah mencairkan KPR FLPP untuk 6.025 unit rumah dengan nilai pembiayaan sebesar Rp 759,57 miliar.

Menariknya, tahun ini BNI mendapat peningkatan kuota penyaluran FLPP menjadi 25.000 unit, naik lebih dari dua kali lipat dari alokasi awal sebesar 10.750 unit. Hal ini dinilai sebagai bentuk kepercayaan pemerintah terhadap kapasitas BNI dalam mendukung Program 3 Juta Rumah.

Direktur Utama BNI, Putrama Wahju Setyawan menyatakan, “Dengan kuota 25.000 unit, BNI siap mendukung percepatan penyediaan rumah layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Ini adalah bentuk nyata dari komitmen kami untuk hadir di tengah masyarakat.”

Ia menambahkan bahwa peran BNI tidak semata sebagai penyalur kredit, namun juga sebagai agen pembangunan yang menyediakan solusi keuangan yang inklusif dan berkelanjutan.

Tak ketinggalan, kontribusi juga datang dari bank daerah. Misalnya, Bank Sumsel Babel telah menyalurkan KPR FLPP untuk 1.118 unit rumah, yang semakin memperluas jangkauan akses rumah subsidi ke wilayah-wilayah yang belum tersentuh secara optimal.

Dengan keterlibatan aktif dari banyak pihak perbankan, FLPP kini menjelma sebagai motor penting untuk mendorong keadilan hunian. Program ini tidak hanya menyasar pemenuhan kebutuhan papan, tapi juga menghidupkan roda ekonomi lokal melalui efek berganda dari pembangunan perumahan.

Ke depan, sinergi antara pemerintah, lembaga pembiayaan, dan sektor swasta diharapkan terus berlanjut agar visi besar menyediakan rumah layak bagi seluruh rakyat Indonesia dapat terwujud secara berkelanjutan.