JAKARTA - Kesejahteraan petani menjadi perhatian utama Pemerintah Kabupaten Sumba Timur. Dalam forum resmi Rapat Paripurna IX DPRD Kabupaten, isu mengenai fluktuasi harga gabah dan kepastian penyerapan hasil panen kembali mencuat sebagai sorotan penting yang menuntut aksi nyata.
Menjawab aspirasi yang disampaikan oleh sejumlah fraksi DPRD, Bupati Sumba Timur, Umbu Lili Pekuwali (ULP), menegaskan bahwa pemerintah telah menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk gabah kering panen di tingkat petani sebesar Rp6.500 per kilogram. Kebijakan ini bertujuan agar petani tidak lagi dirugikan akibat praktik pembelian di bawah harga standar.
“Bulog diwajibkan membeli gabah dari petani dengan harga tersebut tanpa mempertimbangkan kadar air dan hampa, agar petani tidak dirugikan,” tegas Bupati Umbu Lili.
Kebijakan ini bukan hanya sekadar keputusan daerah, melainkan hasil koordinasi menyeluruh antar berbagai lembaga strategis nasional, seperti Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Badan Pangan Nasional, serta dukungan dari TNI dan Polri. Sinergi lintas institusi ini diharapkan mampu memperlancar proses penyerapan gabah dan memastikan harga jual di tingkat petani tetap berada pada titik yang menguntungkan.
Komitmen Perlindungan untuk Petani
Langkah pemerintah daerah dalam menetapkan HPP menjadi simbol nyata dari upaya melindungi petani sebagai aktor utama dalam ketahanan pangan daerah. Menurut Umbu Lili, stabilisasi harga hanyalah salah satu aspek dari perlindungan menyeluruh terhadap sektor pertanian.
“Petani adalah tulang punggung ekonomi daerah, sehingga perlindungan terhadap mereka adalah prioritas yang tidak bisa ditawar,” jelasnya dalam rapat tersebut.
Ia menambahkan bahwa selain harga, perhatian juga harus diberikan pada aspek lain seperti akses pasar yang terbuka, distribusi hasil pertanian yang efisien, serta dukungan permodalan bagi petani kecil agar mereka bisa bertahan di tengah ketidakpastian pasar dan biaya produksi yang semakin tinggi.
Pemerintah daerah juga menyadari bahwa intervensi harga yang dilakukan secara konsisten akan memberikan efek domino positif, terutama dalam menciptakan rasa aman bagi petani untuk terus berproduksi. Hal ini sekaligus memperkuat posisi sektor pertanian sebagai salah satu penopang utama perekonomian lokal di Sumba Timur.
Peran Bulog dan Stabilitas Harga
Dengan pelibatan Perum Bulog sebagai pihak pembeli langsung, pemerintah memberikan jaminan bahwa hasil panen petani tidak akan terbuang atau dibeli dengan harga yang tidak layak. Harga yang ditetapkan tersebut, yakni Rp6.500/kg, juga memberikan standar yang jelas bagi pelaku pasar lainnya untuk mengikuti aturan main yang adil.
Langkah ini juga menjadi bagian dari strategi stabilisasi harga pangan secara nasional, mengingat gejolak harga gabah kerap berdampak pada harga beras sebagai komoditas pokok masyarakat. Dengan memastikan harga gabah tetap tinggi di tingkat petani, pemerintah berharap tidak hanya menjaga pasokan beras, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan petani lokal.
Di sisi lain, penegakan kebijakan harga ini juga mendapat dukungan dari aparat TNI dan Polri, yang dilibatkan untuk memastikan distribusi dan pengawasan lapangan berjalan optimal tanpa adanya spekulasi harga dari pihak tertentu yang merugikan petani.
Tantangan dan Arah Kebijakan Pertanian
Namun, perlindungan harga bukan satu-satunya tantangan yang dihadapi sektor pertanian di daerah. Dalam rapat yang sama, Bupati Umbu Lili juga mengangkat pentingnya transformasi pertanian secara menyeluruh untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.
Menurutnya, perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas distribusi hasil panen, penguatan akses terhadap permodalan pertanian, dan peningkatan kualitas sarana produksi, seperti irigasi, alat pertanian, dan pupuk.
Pemerintah daerah berkomitmen untuk mendorong pembinaan dan pemberdayaan petani kecil agar mereka mampu mengakses program-program bantuan dan stimulus dari pusat maupun daerah. Terlebih lagi, dalam era perubahan iklim dan ketidakpastian ekonomi global, petani perlu memiliki daya tahan dan fleksibilitas untuk menghadapi tantangan.
Isu Lain: BUMD hingga Infrastruktur Kecamatan
Di luar persoalan pertanian, Rapat Paripurna DPRD juga membahas berbagai isu strategis lain yang turut mempengaruhi pembangunan daerah. Salah satu yang disorot adalah optimalisasi kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yang dinilai masih perlu ditingkatkan agar lebih berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Selain itu, rencana renovasi kantor kecamatan juga mengemuka dalam sidang tersebut, sebagai bagian dari upaya meningkatkan pelayanan publik di tingkat kecamatan. Infrastruktur pelayanan yang memadai dianggap penting dalam mempercepat respons pemerintah terhadap berbagai kebutuhan masyarakat.
Tak kalah penting adalah persoalan penyakit ternak, yang membutuhkan penanganan lintas sektor, khususnya Dinas Peternakan dan instansi kesehatan hewan, agar dampaknya tidak meluas dan mengganggu pendapatan peternak kecil di wilayah pedesaan.
Dengan berbagai isu yang diangkat dalam rapat tersebut, tampak jelas bahwa pemerintah daerah berusaha untuk mengambil pendekatan holistik dalam pembangunan dengan menempatkan petani sebagai aktor utama dalam pembangunan ekonomi. Upaya menetapkan HPP gabah dan menjamin penyerapan hasil panen merupakan bentuk konkret dari keberpihakan pemerintah terhadap sektor yang menjadi pondasi ketahanan pangan dan ekonomi daerah.
Melalui kerja sama lintas sektor dan komitmen yang konsisten, harapannya kesejahteraan petani di Sumba Timur bisa terus meningkat, dan sektor pertanian semakin kuat sebagai penopang utama perekonomian daerah.
