JAKARTA - Muhammadiyah tidak memandang peran ekonomi hanya sebatas urusan lembaga atau institusi keagamaan. Sebaliknya, peran Muhammadiyah dalam dunia ekonomi diharapkan mampu memperkuat daya saing bangsa melalui pendekatan syariah yang inklusif dan berkeadilan.

Haedar juga menyampaikan pandangannya tentang perlunya kebangkitan ekonomi nasional. Menurutnya, hal itu tidak dapat dicapai tanpa keterlibatan aktif dari semua elemen bangsa, termasuk organisasi keagamaan seperti Muhammadiyah. Ia memastikan bahwa persyarikatan yang dipimpinnya akan terus berperan aktif dalam mendorong aktivitas-aktivitas ekonomi, baik syariah maupun ekonomi umum.

Lebih jauh lagi, Haedar menggarisbawahi bahwa Muhammadiyah telah memiliki fondasi yang kuat dalam aspek pengembangan ekonomi sejak awal berdirinya. Ia mengingatkan sejarah panjang organisasi yang bermula dari kekuatan saudagar muslim di berbagai wilayah Indonesia.

“Muhammadiyah memiliki tradisi besar yang mana mempunyai ekosistem dalam pengembangan ekonomi. Dan dulu, di dalam basis-basis Muhammadiyah baik di Jawa maupun di luar Jawa, dari awal berdirinya mempunyai kekuatan dari para saudagar muslim,” jelasnya.

Sejarah ini menjadi landasan penting bagi Muhammadiyah dalam memperkuat dan memperluas kegiatan ekonominya. Dengan jaringan rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi, serta lembaga zakat dan wakaf yang tersebar di seluruh Indonesia, Muhammadiyah memiliki potensi besar untuk mendukung implementasi ekonomi syariah secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo memberikan pandangan mengenai kerja sama yang sudah berjalan dengan Muhammadiyah selama ini. Menurutnya, kolaborasi BI dan Muhammadiyah telah dilakukan sejak beberapa tahun lalu dengan fokus pada pengembangan unit-unit usaha.

Kini, melalui MoU terbaru ini, kedua pihak sepakat untuk meningkatkan kualitas dan skala kerja sama agar lebih berdampak bagi masyarakat luas. Perry menyampaikan bahwa pendekatan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah perlu memperhatikan dua dimensi utama, yakni dimensi komersial dan dimensi sosial.

“Keuangan sosial itu Muhammadiyah, yang kuat di dalam pengelolaan mobilisasi, terus kami (BI) membantu untuk bagaimana mengembangkan keuangan syariah maupun juga keuangan sosial syariah,” ungkap Perry.

Dari pernyataan tersebut, jelas bahwa Bank Indonesia menilai Muhammadiyah sebagai mitra strategis dalam pengembangan keuangan sosial syariah, seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF), yang berperan penting dalam pembangunan ekonomi berkeadilan.

Perry juga menambahkan bahwa BI akan terus mendampingi Muhammadiyah dalam setiap langkah pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Ia menyebutkan bahwa pendekatan ekonomi syariah yang inklusif dan rahmatan lil alamin menjadi visi bersama yang ingin diwujudkan.

"BI siap membersamai Muhammadiyah dalam mengembangkan ekonomi, juga keuangan syariah yang rahmatan lil alamin," ujarnya.

Kerja sama ini diharapkan tidak hanya memberi manfaat bagi umat Islam, melainkan juga bagi seluruh masyarakat Indonesia tanpa memandang latar belakang agama. Konsep keuangan syariah yang menekankan transparansi, keadilan, dan keberlanjutan dinilai sangat relevan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang sehat dan inklusif.

Langkah strategis ini juga sejalan dengan agenda besar Bank Indonesia dalam memperluas ekosistem ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. BI selama ini aktif menggandeng berbagai lembaga, termasuk pesantren, ormas, dan pelaku usaha, dalam membangun rantai nilai halal serta memperkuat literasi masyarakat terkait instrumen-instrumen keuangan syariah.

Dari sisi Muhammadiyah, penguatan peran ekonomi bukanlah hal baru. Organisasi ini telah lama mengembangkan koperasi, usaha kecil menengah, hingga lembaga keuangan mikro berbasis syariah yang tersebar di berbagai daerah. Dengan adanya MoU terbaru ini, maka Muhammadiyah memiliki payung hukum dan dukungan strategis untuk memperluas skala kegiatan ekonomi yang dikelolanya.

Secara keseluruhan, kerja sama antara Bank Indonesia dan Muhammadiyah ini membuka ruang kolaborasi yang lebih besar dan terstruktur dalam mengembangkan sistem ekonomi nasional yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan berlandaskan nilai-nilai Islam. Jika dikawal dengan serius, inisiatif ini berpotensi menjadi pilar penting dalam menciptakan stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia di masa mendatang.