JAKARTA - Pemerintah terus memperkuat peran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) sebagai salah satu instrumen strategis dalam mengatasi masalah ekonomi di tingkat desa. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa keberadaan KDMP diharapkan dapat menekan harga bahan pokok sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara menyeluruh.
Menurut Sri Mulyani, program KDMP yang diluncurkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto ini mampu memangkas rantai distribusi yang selama ini cenderung panjang dan rumit. Dengan cara itu, harga kebutuhan pokok diproyeksikan turun, sehingga lebih terjangkau bagi masyarakat.
“Kehadiran KDMP tidak hanya menyederhanakan rantai distribusi, tetapi juga diproyeksikan menurunkan harga kebutuhan pokok,” ujar Sri Mulyani melalui akun Instagram resminya, @smindrawati.
Keunggulan KDMP tak hanya soal harga yang lebih murah. Program ini juga berpotensi besar meningkatkan nilai tukar petani sebagai ujung rantai produksi. Dengan koperasi desa yang aktif dan kuat, petani dapat langsung menjual hasil panen tanpa harus melalui banyak perantara.
Lebih jauh lagi, KDMP diyakini membuka peluang kerja yang luas. Pemerintah menargetkan program ini mampu menciptakan hingga dua juta lapangan kerja baru. Tak hanya itu, KDMP juga memberikan ruang lebih besar bagi perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi di desa-desa.
Melihat dampak positif yang begitu besar, Sri Mulyani menyatakan bahwa program KDMP akan menjadi salah satu prioritas yang terus didukung pada tahun 2026. “Ini salah satu program prioritas yang akan kita lanjutkan di tahun 2026. Saatnya desa bergerak, tumbuh menjadi harapan baru,” katanya optimistis.
Sejauh ini, hingga Juli 2025, lebih dari 80 ribu KDMP telah terbentuk di berbagai wilayah Indonesia. Peluncuran dan pengembangan koperasi ini secara simbolis dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto, menunjukkan komitmen tinggi pemerintah dalam memperkuat perekonomian desa.
Dalam konteks pembiayaan, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkapkan bahwa salah satu kunci sukses KDMP adalah dukungan dari lembaga keuangan, khususnya Bank Himbara. Menurut Suahasil, koperasi perlu melakukan perencanaan yang matang dan kejelasan program usaha untuk mengajukan pembiayaan yang tepat.
“Dibutuhkan perencanaan, kejelasan apa yang mau dilakukan, kemudian dimintakan pembiayaan, dan desa akan mendukung penuh,” ungkap Suahasil. Ia menambahkan bahwa Kementerian Keuangan memberikan dukungan nyata melalui skema pembiayaan yang diatur dalam PMK 49/2025.
Skema pembiayaan tersebut memungkinkan KDMP untuk mengembangkan lini usaha yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal secara langsung. Dengan demikian, koperasi desa tak hanya sebagai wadah berkumpulnya masyarakat, tapi juga sebagai katalisator perubahan ekonomi yang lebih inklusif.
Sinergi lintas kementerian, pemerintah daerah, dan BUMN juga menjadi fondasi utama dalam mendorong kesuksesan KDMP. Kolaborasi ini diharapkan dapat mempercepat pemerataan ekonomi, membuka peluang kerja, dan memperkuat ketahanan ekonomi di desa-desa.
Suahasil menyimpulkan bahwa langkah ini sangat sejalan dengan visi pemerintah untuk membangun ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di seluruh penjuru Indonesia. Dengan adanya KDMP, ekonomi desa diharapkan dapat tumbuh secara mandiri dan menjadi motor penggerak utama pembangunan nasional.
