JAKARTA - Pemerintah kembali menegaskan komitmennya dalam mendorong sektor properti nasional melalui anggaran insentif fiskal Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk perumahan pada 2026. Langkah ini diambil sebagai upaya strategis untuk meningkatkan permintaan dan pasokan rumah di tanah air, sekaligus mendukung geliat industri konstruksi dan properti.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, pemerintah telah mengalokasikan anggaran Rp 3,4 triliun yang ditujukan untuk pembelian sekitar 40.000 unit rumah komersial. Insentif ini juga telah diterapkan pada tahun berjalan, dan terbukti mampu mendorong transaksi serta pembangunan rumah di segmen harga tertentu.
“Kami (di tahun 2026) masih memberikan insentif fiskal untuk rumah-rumah komersial yang sampai Rp 2 miliar seperti yang dilaksanakan pada tahun ini,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan 2026, di Jakarta.
Stimulasi Pasar Properti dan Pembangunan
Pemerintah menilai pemberian insentif PPN DTP merupakan salah satu mekanisme penting untuk menstimulasi pasar perumahan. Selain membantu masyarakat memperoleh hunian dengan harga lebih terjangkau, insentif ini juga merangsang sektor produksi dan konstruksi perumahan. Dengan kata lain, efek bergandanya bukan hanya pada konsumen, tetapi juga pada pengembang, tenaga kerja konstruksi, dan industri terkait lainnya.
Tahun 2026, insentif ini ditargetkan tetap berlaku untuk rumah komersial dengan harga hingga Rp 2 miliar, menjaga momentum pertumbuhan sektor perumahan yang sebelumnya sudah meningkat. Strategi ini diharapkan dapat menstabilkan pasar properti, mengurangi backlog rumah, dan memperluas akses kepemilikan rumah bagi masyarakat menengah.
Realisasi Insentif Tahun Sebelumnya
Berdasarkan Buku II Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2026, pemerintah telah menganggarkan Rp 3,38 triliun untuk pemberian insentif PPN DTP 100% pada tahun 2025. Realisasi penerapan insentif tersebut sepanjang periode Januari hingga Desember 2024 tercatat mencapai Rp 2,78 triliun untuk 40.087 unit rumah.
Data tersebut menunjukkan efektivitas program insentif fiskal ini dalam mendorong transaksi rumah di segmen harga tertentu. Hal ini juga membuktikan bahwa kebijakan fiskal dapat menjadi salah satu instrumen penting dalam pengembangan sektor properti, terutama untuk rumah komersial yang menjadi kebutuhan masyarakat menengah ke bawah.
Dukungan Terhadap Sektor Properti
Insentif PPN DTP bukan hanya sekadar keringanan pajak, tetapi juga bagian dari strategi pemerintah dalam menciptakan ekosistem properti yang berkelanjutan. Dengan memfasilitasi pembelian rumah komersial, pemerintah mendorong pengembang untuk terus memproduksi hunian, mempercepat pembangunan, dan menambah pasokan rumah yang layak huni.
Selain itu, dampak positifnya terasa pada sektor konstruksi dan industri pendukung lainnya, termasuk penyedia bahan bangunan, logistik, dan jasa tenaga kerja. Hal ini memberikan multiplier effect bagi pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional.
Target 40.000 Unit Rumah
Dengan anggaran Rp 3,4 triliun, pemerintah menargetkan sekitar 40.000 unit rumah akan memperoleh manfaat dari PPN DTP. Kebijakan ini diharapkan mampu menstimulasi permintaan rumah di berbagai kota besar maupun daerah, sekaligus memperkuat pasar properti di segmen menengah.
Menkeu Sri Mulyani menekankan bahwa insentif ini bukan hanya membantu masyarakat dalam membeli rumah, tetapi juga mendorong pengembang untuk mempercepat pembangunan rumah, memastikan kualitas dan ketersediaan rumah sesuai kebutuhan pasar.
“Insentif fiskal ini juga untuk menstimulasi permintaan maupun pasokan perumahan baik dari sisi produksi dan konstruksi. Dengan kata lain, ini demi mendorong geliat pasar properti di tanah air,” ujar Sri Mulyani.
Dampak Jangka Panjang
Pemberian insentif PPN DTP di sektor perumahan merupakan langkah strategis pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Selain membantu masyarakat memperoleh rumah yang terjangkau, kebijakan ini memperkuat sektor properti sebagai penggerak pembangunan infrastruktur dan ekonomi.
Dampak jangka panjangnya terlihat dari meningkatnya jumlah rumah yang dibangun dan diperjualbelikan, terciptanya lapangan kerja baru, serta terjadinya sirkulasi ekonomi di sektor konstruksi dan industri terkait. Hal ini menunjukkan bahwa insentif fiskal bukan hanya kebijakan sementara, tetapi bagian dari strategi pembangunan berkelanjutan.
Dengan alokasi Rp 3,4 triliun untuk insentif PPN DTP pada 2026, pemerintah menegaskan komitmennya dalam mendukung pemenuhan kebutuhan rumah masyarakat. Program ini diharapkan mendorong transaksi rumah komersial, memperkuat pasar properti, dan memberikan efek positif bagi pertumbuhan ekonomi.
Program ini juga memperlihatkan bahwa kebijakan fiskal yang tepat sasaran mampu menjawab tantangan sektor properti, membantu pengembang mempercepat pembangunan, serta memberikan masyarakat akses untuk memiliki rumah yang layak dan terjangkau.
