JAKARTA - Kekhawatiran masyarakat mengenai kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah SPBU swasta akhirnya mendapat jawaban tegas dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia. Dalam pernyataan resminya, Bahlil menegaskan bahwa stok BBM nasional masih aman dan tidak ada kelangkaan, meskipun beberapa SPBU swasta di Jakarta sempat tidak menjual jenis BBM tertentu.
Bahlil menjelaskan bahwa perusahaan swasta telah mendapatkan kuota impor yang sama seperti tahun sebelumnya, ditambah tambahan 10 persen pada tahun ini. “Gak ada (langka, red.). Untuk ketersediaan BBM nasional kita, swasta sudah diberikan kuota impor seperti 2024. Sebagai contoh, 1 juta. Di 2025, ditambah 10 persen, jadi 1,1 juta. Itu contoh. Jadi, kuota impornya diberikan 100 persen di 2024 ditambah 10 persen. Jadi, lebih dari target tahun sebelumnya. Jadi, gak ada yang menjadi kelangkaan,” jelas Bahlil.
Pernyataan ini disampaikan di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, dengan tujuan menepis isu yang beredar di masyarakat bahwa SPBU swasta mengalami kekurangan pasokan. Menurut Bahlil, jika perusahaan swasta ingin menambah kuota BBM, opsi yang tersedia adalah menjalin kerja sama business-to-business (B2B) dengan Pertamina. Ia menegaskan bahwa persediaan nasional cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh SPBU, baik milik negara maupun swasta.
Meski demikian, Menteri ESDM mengakui bahwa beberapa perusahaan swasta memang mengajukan permintaan tambahan kuota impor BBM. “Mereka meminta tambah. Namun, saya katakan bahwa persediaan nasional kita masih ada. Jadi, bisa dilakukan kolaborasi B2B dengan persediaan nasional,” tambahnya. Dengan mekanisme B2B ini, perusahaan swasta tetap dapat memenuhi kebutuhan konsumen tanpa menimbulkan risiko kekurangan stok secara nasional.
Isu kelangkaan muncul setelah beberapa jaringan SPBU swasta, seperti Shell, Vivo, dan BP-AKR, tidak menyediakan beberapa jenis BBM premium dalam beberapa hari terakhir. Hal ini memicu spekulasi bahwa terjadi gangguan pasokan, padahal menurut Bahlil, kuota impor yang diberikan untuk tahun ini lebih besar dibandingkan tahun lalu, bahkan ditambah 10 persen. Dengan kata lain, total kuota yang diterima swasta lebih dari target yang ditetapkan sebelumnya, sehingga tidak ada alasan untuk terjadi kelangkaan.
Selain memastikan ketersediaan BBM, Bahlil juga menanggapi kekhawatiran masyarakat terkait dampak kericuhan, pembakaran, dan penjarahan yang terjadi di Jakarta serta beberapa daerah luar Jawa terhadap stok minyak dan gas bumi (migas) nasional. Ia menegaskan bahwa sektor migas tetap aman dan tidak terdampak oleh peristiwa tersebut. “Aman, migas aman, gak ada masalah,” ujarnya. Pernyataan ini sekaligus menenangkan publik bahwa gangguan sosial tidak berdampak signifikan pada suplai energi nasional.
Pemerintah, melalui Kementerian ESDM, terus memantau ketersediaan BBM di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di SPBU milik swasta. Langkah ini dilakukan agar distribusi energi tetap lancar dan masyarakat tidak merasa khawatir dengan isu-isu kekurangan bahan bakar. Selain itu, koordinasi antara pemerintah, Pertamina, dan perusahaan swasta memastikan adanya pengaturan kuota impor yang adil dan memadai.
Bahlil menekankan bahwa mekanisme kuota impor yang sudah ditetapkan dan tambahan kolaborasi B2B merupakan upaya strategis untuk menjaga stabilitas stok BBM. Dengan kebijakan ini, pemerintah memastikan kebutuhan BBM di seluruh Indonesia dapat terpenuhi tanpa menimbulkan kekhawatiran berlebihan.
Kejadian di SPBU swasta yang tidak menyediakan BBM tertentu, menurut Bahlil, lebih bersifat operasional internal perusahaan, bukan indikasi kelangkaan. Pemerintah menilai hal ini sebagai bagian dari dinamika pengelolaan stok oleh perusahaan swasta, yang dapat diselesaikan melalui mekanisme kerja sama dengan Pertamina.
Dengan berbagai langkah ini, Menteri ESDM meyakinkan masyarakat bahwa isu kekurangan BBM yang sempat muncul hanyalah persepsi yang keliru. Persediaan nasional masih memadai, dan semua pihak, baik pemerintah maupun swasta, bekerja sama untuk memastikan energi tetap tersedia bagi seluruh masyarakat.
Bahlil juga mengingatkan bahwa transparansi dan komunikasi yang jelas menjadi kunci untuk menepis berita yang bisa menimbulkan kepanikan. Pemberian kuota tambahan, kolaborasi B2B, dan pengawasan stok secara berkala menjadi bukti bahwa pemerintah siap menghadapi permintaan BBM yang meningkat sekaligus menjaga stabilitas pasokan nasional.
Dengan demikian, masyarakat tidak perlu khawatir akan kelangkaan BBM. Upaya pemerintah memastikan distribusi BBM tetap lancar, baik di SPBU milik negara maupun swasta, sekaligus menjaga ketahanan energi nasional.
